Oleh Yeni Aryani
Tunjangan Hari Raya hanya untuk PNS saja sedangkan para honorer serta perangkat desa tidak akan dapat THR. Padahal mereka juga mengabdikan diri pada negara ini dan sumber dana untuk THR diambil dari APBN, maka sudah seharusnya mereka juga mendapatkan hal yang sama.
Kebijakan yang diambil pemerintah ini semakin membuktikan kalaulah sistem yang diadopsi hanyalah mengedepankan kepentingan segelintir orang. Sistem kufur ini merusak generasi, merusak alam sistem buatan manusia peninggalan kaum penjajah ini juga terbukti gagal memberikan keadilan, kesejahteraan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia.
Dilansir oleh Antaranewscom, “Pemerintah pastikan perangkat desa dan honorer tidak mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024”. Menteri dalam negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa “perangkat desa, termasuk kepala desa, tidak termasuk aparatur sipil negara atau ASN sebagaimana yang di atur di dalam undang-undang. Sebab inilah pemerintah tidak memberikan THR” kata Tito saat konferensi pres di Jakarta pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024.
Perangkat desa dan para tenaga honorer seakan di anak tirikan, perlakuan ini jelas tidak memenuhi rasa keadilan yang selalu di nyanyikan oleh rezim. Terus keadilan seperti apa dan buat siapa. Untuk para pekerja abdi negara saja kezaliman penguasa negeri ini berlaku, bagaimana dengan masyarakat yang jelas-jelas membutuhkan bantuan dari pemerintah. Bukankah seharusnya negara berusaha keras untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjamin keadilan kesejahteraan kemakmuran tiap-tiap warga negaranya.
Perlakuan penguasa semacam ini akan terus kita dapatkan selagi sistem buatan manusia masih terus dipelihara. Akan berbeda fakta ketika negara tersebut menerapkan sistem hukum Islam sebagai dasar hukum kepengurusan negaranya, dalam segala aspek kehidupan. Karena hanya dalam Islamlah ada jaminan tersebut. Secara lahir maupun batin setiap muslim bahkan no muslim sekalipun, selama ia taat akan aturan syariat Islam yang berlaku ia akan mendapatkan semua layanan dan jaminan selayaknya kaum muslim. Namun sayangnya propaganda barat telah mencengkram kuat pemikiran dan perasaan dan perilaku umat saat ini, sehingga jangankan kembali kepada syari’at Islam dan mengamalkannya untuk mengakui apalagi menerima syariat Islam Kaffa saja sudah begitu ketakutan.
Di sinilah perlunya ada dakwa untuk membuka mata hati dan pemikiran umat manusia khususnya umat Islam itu sendiri, umat manusia akan mulia, kehidupan penuh berkah dan setaip problematika kehidupan manusia akan mendapatkan solusi ketika kita kembalikan segala urusan itu kepada sang pemberi kehidupan
Seperti firman Allah yang artinya “Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah keadaan pada dirinya sendiri” TQS ar-Ra’du surat ke 13, ayat ke 11. Sudah sangat jelas disini Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum selama keinginan untuk memperbaiki itu belum ada di diri masyarakat atau umat itu sendiri. Umat perlu diedukasi, di bina agar paham akan pentingnya kembali kepada kehidupan islami yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Imam atau pemimpin suatu negara dalam syariat Islam diwajibkan menjamin kesejahteraan kemakmuran memberikan rasa keadilan keamanan kenyamanan dalam segala aspek kehidupan. Pemimpin dalam Islam menyadari sepenuhnya bahwa amanah jabatan yang ada di pundaknya, tangung jawab ini tidak hanya sebatas dunia melainkan akan dimintai oleh Sang Pencipta kelak di hari penghisapan. Seperti sabda Rasulullah Saw yang artinya “Imam (Kholifah) itu pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang diurusnya” HR al-Bukhari dan Ahmad.
Wallahu alam biswaab