Oleh: Desi Anggraini (Pendidik Palembang)
Pelayanan program vaksinasi Gotong Royong berbayar bagi individu sudah bisa diakses sejak Senin (12/7) lalu. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan kebijakan ini sebagai alternatif untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional demi terciptanya kekebalan kelompok. Arya menegaskan, meski program vaksin berbayar berjalan bukan berarti program vaksin gratis ditiadakan.
Arya menjelaskan vaksinasi berbayar masuk program vaksinasi gotong royong, yang sebelumnya hanya perusahaan yang boleh menyelenggarakan untuk para karyawan. Agar akselerasi semakin cepat, pemerintah membuka vaksinasi gotong royong untuk perorangan.
“Tujuannya pelaksanaan vaksinasi semakin cepat. Masyarakat semakin banyak pilihan,” katanya.
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berbayar didukung Kimia Farma dan Bio Farma. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno dan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Bio Farma Bambang Heriyanto pun menegaskan program vaksinasi gratis dari pemerintah tidak terganggu. “Vaksin program pemerintah terus berjalan,” kata Ganti.
Sementara, baru delapan tempat pelaksanaan vaksinasi gotong royong perorangan, yakni klinik Kimia Farma Senen, Pulogadung, Blok M, Jakarta. Kemudian, klinik Kimia Farma Supratman di Bandung, klinik Kimia Farma Citarum di Semarang, klinik Kimia Farma Sukoharjo di Solo, klinik Kimia Farma Sedati di Surabaya, dan klinik Kimia Farma Batubulan di Bali, (Republika.co.id,minggu,12/07/2021).
Sejak awal, pemerintah sendiri menarget 70% populasi bisa divaksinasi dalam jangka waktu maksimal 15 bulan. Angka ini adalah angka ideal untuk mencapai herd immunity yang dibutuhkan. Namun, hingga bulan ketujuh, target ini ternyata masih jauh dari jangkauan.
Banyak hal yang menjadi kendala. Mulai dari problem gejolak rantai pasok vaksin akibat nasionalisme vaksin yang begitu kuat di level global, juga terbatasnya ketersediaan atau dukungan faskes dan tenaga nakes yang memadai. Bahkan, persoalan klise namun utama yang terus dihadapi negeri ini, yakni soal minimnya pendanaan.
Maka, berbagai ketakberdayaan inilah yang dijadikan alasan oleh pemerintah untuk berlepas tangan dari tugasnya mengurus umat, bahkan melegitimasi tindak zalimnya dengan narasi-narasi indah semacam program vaksin gotong royong, pemberdayaan, dan pemandirian masyarakat, dan sejenisnya.
Situasi ini memang niscaya jika melihat paradigma kepemimpinan kapitalistis yang diadopsi. Yang mana negara diatur sebagaimana sebuah korporasi dan hubungan antara negara dan rakyatnya tak ubah seperti hubungan penjual dan pembeli.
Sebagaimana lazimnya pengusaha atau pedagang, dalam mengurus rakyatnya, negara akan senantiasa menghitung untung rugi. Bahkan dalam perkara vital dan mendasar, seperti urusan jaminan pangan, sandang, papan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan sekalipun.
Tak heran jika pemerintahan seperti ini sangat alergi dengan konsep subsidi, tetapi di saat yang sama sangat hobi memprivatisasi. Bagi-bagi proyek pun sangat lumrah di negeri seperti ini. Maklum, kursi kekuasaan adalah hasil bancakan dari berbagai kepentingan korporasi.
Alhasil, sumber-sumber kekayaan milik rakyat yang sejatinya sangat melimpah di negeri ini, justru habis dijarah korporasi. Bukan hanya korporasi milik pribumi, tapi juga korporasi milik asing yang menjadi tentakel penjajahan negara kapitalis internasional.
Semestinya, kita tak layak mengalami situasi buruk seperti ini sekiranya kekuasaan tegak di atas paradigma Islam. Kepemimpinan dalam Islam (Khilafah) memiliki dimensi ruhiyah karena tegak di atas akidah yang lurus. Berupa keimanan kepada Allah yang berkonsekuensi ketaatan kepada seluruh aturan-aturan-Nya.
Islam menetapkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang pertanggungjawabannya sangat berat. Karena pemimpin adalah pengurus dan penjaga umat. Tak hanya dalam urusan dunia mereka, tapi juga urusan akhirat.
Seorang pemimpin yang diangkat oleh umat, bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya. Person per person. Tujuan ini akan tercapai manakala penguasa konsisten menerapkan aturan yang Allah berikan yang sejatinya turun sebagai tuntunan kehidupan.
Termasuk dalam urusan mengelola modal kehidupan yang Allah beri sejalan dengan proses penciptaan manusia. Yakni berupa kekayaan alam yang melimpah ruah yang jika dikelola sesuai syariat justru akan membawa kebaikan dan menjauhkan umat dari keburukan.
Dalam situasi ini, umat akan mudah mengakses semua kebutuhan mendasarnya, termasuk kesehatan. Jika tak gratis, semua serba murah. Negara atau penguasa benar-benar berkhidmat mengelola seluruh milik umat demi menyejahterakan pemiliknya.
Kepemimpinan berbasis amanah ruhiyah seperti ini pernah mewujud dalam kehidupan. Bahkan selama belasan abad umat Islam hidup dalam level kesejahteraan yang mengagumkan. Hidup diliputi kesejahteraan, jauh dari kezaliman.
Inilah yang semestinya kembali diperjuangkan. Agar umat segera keluar dari situasi buruk yang tak berkesudahan, dicengkeram kuasa kegelapan, di bawah kepemimpinan sistem sekuler kapitalisme neoliberal yang nyata-nyata telah menjauhkan umat dari kemuliaan.
Allah SWT berfirman,
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al-Anfal : 24).
Wallaahu a’lam bi ash shawab.