Oleh : Hj. Padliyati Siregar ST
Sejumlah partai politik yang masuk ke dalam lingkaran koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan sinyal dukungan perpanjangan masa jabatan presiden. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, partai-partai yang mendukung usulan itu sudah terasa nyaman atas pembagian kekuasaan selama pemerintahan Jokowi berlangsung.
“Dari pernyataan ketua-ketua partai baik Golkar, PAN, PKB dalam menyampaikan upaya-upaya perpanjangan masa jabatan ini adalah terlalu nyaman di dalam lingkaran kekuasaan bagi partai-partai ini,” kata Feri dalam diskusi bertajuk Tolak Penundaan Pemilu 2024 secara daring, Sabtu (26/2/2022).
Sehingga deretan partai yang mendukung usulan tersebut lebih memilih Jokowi melanjutkan kepemimpinannya ketimbang harus menyesuaikan diri lagi pada pemimpin selanjutnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa tertunda-tunda pemilihan umum (pemilu) merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi.
Ia memandang, wacana tersebut digulirkan oleh pihak-pihak yang takut kehilangan kekuasaan.”Ada mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kehilangan kekuasaan.
Negeri kita mau dibawa ke mana kalau diisi, diawaki, dipimpin oleh orang-orang seperti itu?” ujar AHY lewat keterangan tertulisnya, Ahad (27/2).
Meski berbagai alasan mereka kemukakan agar focus perbaikan ekonomi, namun banyak pengamat menyorot wacana ini digulirkan elit partai bukan demi maslahat publik tapi demi memperbanyak masa jabatan yang menguntungkan mereka dan sekaligus menambah waktu menyiapkan diri berkontestasi utk kursi kekuasaan berikutnya.
Sementara itu pihak oposisi menolak wacana tsb karena tidak ingin kehilangan kesempatan meraih kursi di saat elektabilitas sedang tinggi.
Inilah watak asli sistem demokrasi yg mencetak para elit politik minim empati dan lebih besar mengejar maslahat pribadi dan kelompoknya. Kemaslahatan rakyat yg seharusnya menjadi tujuan setiap aktifitas politis justru luput dari perhatian dan bukan prioritas utk diperjuangkan.
Kepemimpinan dan Sistem Politik Islam
Sesungguhnya Islam telah memiliki metode pemilihan pemimpin dan sistem politik sendiri yang mapan. Metode sederhana, murah namun berkualitas.
Kompetensi seorang pemimpin negara atau khalifah dalam Islam harus memenuhi sejumlah syarat, yakni: muslim, laki-laki, baligh, berakal, mampu dan adil. Metodenya pun tidak harus dengan pemilihan langsung yang melibatkan seluruh rakyat, dapat diwakilkan pada Ahlul halli wal aqdi atau Majelis Umat sehingga tidak memerlukan biaya besar. Adapun pemimpin di tingkat daerah langsung ditunjuk oleh khalifah.
Hal yang paling mendasar dalam sistem khilafah adalah penerapan undang-undang yang berasal dari syariat. Ini adalah jaminan aturan yang terbaik karena berasal dari Zat yang Maha Mengetahui.
Khalifah hanyalah penerapan syariat, sehingga dia tidak berhak menetapkan aturan yang bertentangan dengan syariat. Jika khalifah melanggarnya maka harus dikoreksi hingga dia mencabutnya. Jika dia bersikeras maka dia akan diberhentikan meskipun baru sehari menjabat sebagai khalifah. Karena tegaknya syariat adalah harga mati.
Penerapan syariat Islam ini akan menjadi jaminan kebaikan. Standar peraturannya jelas, tidak bisa ditunggangi pihak manapun dan jaminan keadilan bagi semua rakyat. Ada kah hukum yang lebih baik daripada Syariat?
Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Maidah: 50 :
اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ࣖ
“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”
Sesungguhnya petunjuk itu sudah ada di hadapan kita, mengambilnya adalah sebuah kewajiban bagi kaum Muslim dan kebaikan bagi semua manusia. Tidak selayaknya kita mengambil pilihan lain, karena tidak akan membawa kemanfaatan kecuali kemudharatan semata.
Wallahu a’lam bishawwab