Kliksumatera.com, BANYUASIN — Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) Banyuasin menggelar rapat koordinasi antara Pemkab, pihak perbankan, perusahaan, dan OJK. Rapat koordinasi yang dipimpin Pj Sekda Banyuasin Dr Senen Har, M.Si itu berlangsung di ruang rapat Bupati Banyuasin, Senin (07/10).
Acara tersebut untuk menyukseskan visi dan misi Bapati Banyuasin dalam mewujudkan Banyuasin Prima dengan memberikan pinjaman kredit kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Banyuasin.
Hasil rapat tersebut Pemkab Banyuasin membentuk Forum Komunikasi KUR yang beranggotakan Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi landasan peraturan bagi forum kordinasi KUR dalam bekerja.
Dari data yang dimiliki DPKUKM Banyuasin terdapat 16. 883 UKM potensial yang ada di Banyuasin, namun hanya 4.931 UKM yang baru mendapatkan akses KUR. Selain edukasi yang belum menyentuh pelaku UkM tersebut, persyaratan yang terkesan sulit membuat 12 ribu UKM yang tersisa belum mendapatkan KUR.
Oleh karena itu, dalam rapat tersebut tercapai kesepakatan dengan membentuk forum kordinasi KUR yang akan langsung dibina Bupati Banyuasin. Selain itu nantinya akan dilengkapi dengan Perbup untuk mempermudah masyarakat pelaku UKM, serta kewajiban anggota FK KUR menyampaikan laporan setiap triwulan.
“Dari 16. 883 UKM potensial yang ada 21 Kecamatan Banyuasin, baru terserap lebih kurang 4.931 UKM yang baru mendapatkan akses KUR. Jadi kita ajak perbankan dan OJK untuk duduk bersama untuk memecahkan persoalan yang dihadapi perbankan dalam penyaluran KUR ini dan ke depan akan kita bentuk Forum Koordinasi KUR untuk mewujudkan Banyuasin prima sesuai visi dan misi Bupati Banyuasin,” ujar Pj Sekda Banyuasin Dr Senen Har, M.Si, kemarin.
Sementara itu, Diretur Pengawasan OJK Regional 7 Sumbagsel Sabil mengapresiasi pertemuan ini dengan harapan makin banyak pelaku UKM mendapatkan akses KUR di Banyuasin. Dari data OJK regional 7 sumbangsel jumlah serapan kreditur Banyuasin hanya menduduki peringkat 4 di Sumsel dengan 3883 kredit yang terbanyak di BRI.
“Saya mengapresiasi bahwa Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dimiliki Banyuasin sudah cukup bagus. Dan Banyuasin termasuk daerah pertama di Sumsel yang mengadakan pertemuan antara pemerintah daerah perbankan dan OJK serta perusahaan yang mempunyai akses CSR,” ujar Sabil.
Sementara itu, Kepala Dinas Pedagangan Koperasi dan UKM Banyuasin Drs H Lukman MM sengaja merancang pertemuan antara Pemkab, pihak perbangkan dan UKM, agar mempermudah semua pihak dalam mengakses program KUR yang pada akhirnya selaras dengan program Banyuasin prima salah satu dari 7 sasaran Program Banyuasin Bangkit.
“Ya dari 16. 883 UKM yang terdata hanya 4.931 yang dipasilitasi KUR. Makanya kita undang rekan perbankan agar yang belum mendapat pinjaman ini juga bisa dipasilitasi perbankan. Kami harapkan semua UKM di Banyuasin dapat menerima akses pinjaman KUR dari perbankan sehingga terwujudnya Banyuasin bangkit adil dan sejahtera,” pungkasnya.
Laporan : Wanto
Editor/Posting : Imam Ghazali
