Kliksumatera.com, SAMBAS– Rencana Pemerintah Daerah menjual beras premium petani Sambas ke toko ritel seperti Alfamart dan Indomaret yang beroperasi di Kabupaten Sambas, mendapatkan tanggapan yang serius dari Pemda Sambas. Pasalnya Bupati Sambas, Satono akan mencabut izin toko ritel seperti Alfamart dan Indomaret yang beroperasi di Kabupaten Sambas, jika mereka tidak mau menjual beras petani Sambas.
Menurut Bupati Satono, upaya pemerintah menyediakan sektor hilir bagi petani harus didukung semua pihak termasuk pengusaha. “Karena ini niat baik membantu petani Sambas, saya rasa semuanya akan menyambut baik. Mereka mendukung, termasuk Indomaret dan Alfamart kalau mereka tidak mau kita cabut izinnya,” tegas Bupati Satono, Sabtu (29/1/2022)
Melimpahnya hasil panen padi para petani di Kabupaten Sambas bisa dijadikan beras premium produk unggulan desa sehingga bisa dijadikan OVOP.
Program OVOV ini adalah salah satu dari sembilan program unggulan Satono-Rofi adalah One Village One Product (OVOP). “Salah satu dari sembilan program unggulan Satono-Rofi yakni OVOP. Sambas ini lumbung padi, lumbung beras, agar itu bisa betul-betul memberikan kontribusi bagi petani di Kabupaten Sambas. Bukan hanya untuk makan, tapi bisa meningkatkan ekonomi mereka. Maka kita carikan sektor hilirnya,” ungkap Bupati Satono
Bupati Satono mengatakan, salah satu upaya pemerintah menyediakan sektor hilir bagi petani bisa dengan berbagai cara. Pertama mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) membeli beras petani lokal. “Pertama kita kemas, kita dorong melalui koperasi, seluruh pegawai negeri yang jumlahnya ada lebih dari 6000 orang, kita wajibkan membeli beras petani Sambas. Kemudian toko ritel seperti Indomaret dan Alfamart yang ada, kita minta wajib menjual beras petani Sambas,” katanya
Bupati Satono menjelaskan, agar beras lokal premium yang dijual di toko ritel bisa berdaya saing dengan beras premium lain, maka beras petani lokal tersebut harus dikemas sebaik mungkin dan kualitasnya terjaga. Saat ini kata dia, Pemerintah Kabupaten Sambas sedang mempersiapkan regulasi agar kebijakan tersebut berlandaskan hukum.
Sumber : Media Kalbar/Kliksumatera.com
Posting : Imam Ghazali
