Oleh : Fitria Sari (Praktisi Pendidikan)
Sebuah kebijakan yang diambil dalam penerapan PTM di beberapa daerah membuat pelajar dituntut untuk mempertaruhkan kesehatannya demi belajar secara langsung di sekolah di saat melonjaknya kasus Covid-19 di beberapa daerah yang berisiko pada keselamatan anak.
Melihat kasus Covid-19 di Indonesia yang masih terus mengalami peningkatan yang luar biasa dari hari ke hari, pemerintah langsung mengambil sikap dengan mengeluarkan kebijakan PTM di berhentikan 100 persen. (kompas.com, 04/02/2022).
Karena hal inilah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan tanggapan bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) harus terus dilanjutkan, walaupun kasus Covid-19 masih terus meningkat. Beliau juga mengatakan akan menjalankan hal tersebut sesuai dengan keputusan dari 4 Menteri. Yaitu, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menkes, dan Mendagri (detik.com, 06/02/2022).
Tak hanya itu, salah seorang wali siswa mengatakan, jika PTM 50 persen dalam pembelajaran tidak dapat dijalankan secara maksimal, maka lebih baik ditetapkan saja menjadi 100 persen dengan peraturan prokes yang lebih ketat lagi (inews.id, 06/02/2022).
Dari kebijakan yang ambigu tersebut, membuat masyarakat menjadi bingung, bagaimana tidak, kebajikan tersebut seperti maju mundur untuk diberlakukan. Tak hanya itu, para pelajar pun dibuat ikut bingung. Sebab, jika PTM dilakukan, maka mereka harus siap menghadapi tantangan untuk menjaga kesehatan tubuh mereka dengan sangat ekstra. Namun jika PTM tidak berlanjut maka, mereka juga khawatir akan pembelajaran yang tidak maksimal ketika dilaksanakan secara daring. Jika sudah begini, mau diarahkan ke mana pendidikan saat ini?
Di saat melonjaknya kasus Covid-19 di negeri ini, pemerintah malah mau mempertahankan kebijakan PTM secara 50 persen, yang diharapkan dengan kebijakan ini akan efektif untuk orang tua. Sementara banyaknya orang tua yang bingung dengan kebijakan semacam ini. Bak memakan buah simalakama. Memilih antara PTM atau PJJ, jika dilakukan PTM maka risiko orang tua dan anak harus senantiasa menjaga prokes dan kesehatan. Namun, jika kebijakan PJJ diberlakukan, maka orang tua juga semakin bingung. Sebab, tidak semua orang tua mampu mengatasi pembelajaran di rumah (daring) tidak semua orang tua punya waktu untuk anaknya.
Jika orang tua dituntut untuk maksimal dalam mendidik anak, begitu pun pemerintah, seharusnya juga harus lebih maksimal dalam memberlakukan setiap kebijakan dan memberikan pelayanan terbaik dalam hal ini. Selain itu, jika memang ingin menerapkan sistem PTM maka, pemerintah harus menjamin pendidikan dan keselamatan para pelajar. Karena jika diperhatikan lagi, dengan ditetapkan kebijakan semacam ini, hanya akan membuat para pelajar memiliki potensi lebih besar terpapar virus Covid-19. Maka, bagaimana mungkin orang tua dapat percaya dengan kebijakan PTM ini, sementara kesehatan pelajar menjadi taruhannya.
Membuka kebijakan PTM di tengah adanya wabah baru yaitu Omicron yang lebih mudah tertular, membuat para orang tua juga ikut was-was. Kendatipun vaksin yang berkali-kali dilakukan namun, tak dapat menjamin masyarakat terbebas dari paparan virus yang ada. Serta, masih ada saja peningkatan kasus ini hari demi hari. Jika PTM dilakukan pada saat wabah sangat meningkat, akan berisiko bagi kesehatan dan keselamatan anak, padahal para pelajar adalah penerus bangsa yang nantinya menjadi generasi yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan di tengah-tengah umat.
Selain itu, semenjak adanya pandemi, masalah pendidikan semakin memburuk, banyaknya kendala yang dihadapi pada saat belajar dari rumah, serta minimnya pemenuhan pembelajaran dari rumah. Hal inilah yang membuat anak-anak semakin tidak karuan begitu pula dengan orang tua. Kebijakan sekuler yang diambil sangat membingungkan, karena tidak ada jaminan keselamatan pada anak pada saat PTM dilakukan, lalu dengan ditetapkannya PJJ juga pemerintah tidak mampu dalam mengatasi permasalahan dalam belajar daring.
Memang benar bahwa pendidikan anak sanggatlah penting, begitu juga keselamatan anak. Jika pemerintah berani mengambil kebijakan PTM maka, pemerintah harus siap menjamin keselamatan anak-anak. Tidak adanya jaminan inilah yang membuat para orang tua resah, sebab mereka tidak mungkin membiarkan anak mereka belajar secara langsung tanpa adanya jaminan walaupun prokes tetap jalan, disisi lain, orang tua juga tidak mau anaknya terus-terusan belajar dari rumah tanpa adanya ilmu.
Sementara itu pemerintah sendiri saja masih bingung, antara PTM atau PJJ. Dari sini dapat kita lihat bahwa penguasa masih tak dapat mengambil tindakan bijak dalam menangani kasus ini. Kacau sudah sistem hari ini, dari awal Covid-9 hingga Omicron ditahun 2022 ini tidak dapat teratasi hingga detik ini, yang ada hanya peningkatan dari waktu ke waktu.
Padahal dalam sistem Islam yang diterapkan secara sempurna dalam institusi sebuah negara, segala urusan baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dll. dapat diatasi degan penanganan terbaik. Bahkan pada saat Islam berjaya, pendidikan pada masa itu sanggatlah dijamin dengan kualitas yang baik serta kesehatan juga akan dijamin oleh negara termasuk pada saat terjadinya wabah seperti hari ini.
Selain itu, pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dan harus disediakan oleh negara secara cuma-cuma degan fasilitas terbaik. Penguasa pada sistem Islam tak hanya terfokus pada satu aspek saja yaitu ekonomi. Seperti halnya hari ini yang mana, tempat wisata dan pusat perbelanjaan dapat dibuka dengan demi meningkatkan perekonomian negara namun, untuk bidang pendidikan dan kesehatan penguasa hari ini malah abai.
Tak hanya itu, dalam sistem Islam, penguasa dan seluruh elemen pemerintahan akan sama-sama berjibaku agar masalah pandemi dan wabah yang menyerang dapat berlalu. Seperti melakukan karantina wilayah, kemudian melakukan tes untuk mengetahui mana yang terkena wabah mana yang tidak, setelah itu memisahkan keduanya serta tidak membiarkan orang-orang yang dari luar masuk ke dalam begitu pun yang di dalam tidak boleh dibiarkan keluar wilayah. Selain itu penguasa juga akan memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya di tengah datangnya wabah seperti hari ini. Sehingga dari kebijakan seperti ini pandemi akan cepat selesai.
Dari sini dapat kita lihat bahwa sistem Islam benar-benar mampu mengurusi umat dengan penuh semangat, menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan menambah masalah. Kembali kepada sistem Islam adalah sebuah solusi hakiki atas masalah yang terjadi. Karena, mempertahankan sistem sekuler sama dengan mempertahankan keburukan lebih lanjut di negeri ini. Selain itu, buruknya sistem hari ini seharusnya menjadi sebuah kesadaran bagi kita untuk tidak lagi mempertahankan sistem ini. Sebab, sistem Allah adalah sebaik-baiknya solusi dan menjadi satu kesatuan dalam mengatur segala urusan dengan tuntas.
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (TQS. Al-Ma’idah [5]: 50). Wallahualam bissawab.
