Kliksumatera.com, BATURAJA- Musdes Lubuk Dalam Kecamatan Lengkiti dihadiri oleh Kadin PMD kabupaten OKU, Drs. Ahmad Firdaus, M.Si, Camat Lengkiti Yoyin Arifiyanto, Ap, M.Si, Kades Lubuk Dalam Herman, Ketua BPD Lubuk Dalam Koprinyadi beserta anggotanya, para Ibu PKK Desa Lubuk Dalam, Pendamping Desa, dan Tokoh Masyarakat.
Musdes digelar di Balai Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lengkiti Rabu 6/7/22. Camat Lengkiti pada sambutannya menyampaikan Musdes adalah forum bermusyawarah di tingkat desa. Dalam forum musyawarah desa usulan yang masuk harus ada yang dipilah-pilah dari beberapa usulan kegiatan program yang akan dikerjakan untuk tahun 2023. Usulan-usulan tersebut seharusnya sudah dibahas pada musyawarah di tingkat dusun, yaitu masyarakat menyampaikan usulannya pada Musyawarah Dusun (Musdus) dan itu harus bersumber dari data real. Paling lambat sampai akhir September 2022 untuk di jadikan RAPBDes. Karena itu terus dimonitor bersama agar program-program rencana kegiatan tahun 2023 berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tepat sasaran.
Ada visi-misi yang diharuskan berdasarkan instruksi presiden terkait perkembangan dan kemajuan desa, salah satunya terkait Bumdes yang mengarah ke bentuk program ketahanan pangan baik nabati maupun hewani. Selain itu stunting merupakan program rutin tetap namun harus tetap berjalan artinya tetap dianggarkan walaupun sudah nol persen yang sudah dianggap berhasil mengentaskan kurang gizi di Desa Lubuk Dalam ini.
Sementara itu Kadin PMD OKU yang sempat hadir pada acara Musdes Lubuk Dalam ini, mengingatkan dan mengarahkan bahwa arah pembangunan desa 2023 jangan keluar dari RPJMdes yang merupakan acuan RKPdes kemudian baru masukkan ke anggaran menjadi RAPBDes. ”Ada Prioritas kerja atau program desa untuk tahun 2023 yang sudah merupakan program dari pemerintah pusat. Prioritas artinya untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok. Selain itu, mari bersama-sama kita semua harus bisa mencermati apa-apa yang boleh dianggarkan dan apa yang tidak boleh, semua itu sudah ada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, silakan konsultasikan dengan pendamping desa (PD ) dan pendamping lokal desa (PLD),” jelas Kadin PMD.
Secara garis besar Prioritas Program Pemerintah Pusat yaitu BLT minimal 40 %, ketahanan pangan berbentuk nabati dan hewani 20 %, untuk program ketahanan pangan ini agar tepat sasaran yaitu dengan cara memanfaatkan potensi desa atau potensi lokal yang ada melalui Bumdes.
Dan hal ini berkenaan dengan program Gubernur Sumsel (H. Herman Deru) yaitu Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (SMP) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.
Jadi jelas Firdaus, gunakan dulu potensi desa atau lokal kemudian hasilnya gunakan dulu untuk konsumsi masyarakat desa terlebih dahulu yang kaitannya mendukung program pemerintah dalam menggalakkan program stunting yaitu mengurangi gizi buruk di masyarakat yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
Laporan : Aptrama Dedy
Editing : Imam Ghazali
