Oleh : Jumiliati
Indonesia adalah negara yang dianugerahi Allah SWT dengan kesuburan, sehingga sangat baik untuk bercocok tanam yang mampu menghasilkan kebutuhan pokok bagi ketahanan pangan secara nasional.
Dikutip dari laman berita tempo.co Jakarta – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengkritik wacana penggunaan 1 juta hektare lahan di Kalimantan Tengah untuk penerapan adaptasi sawah padi dari Cina terlalu luas.
Dia berpendapat untuk rencana awal agar tidak menggunakan lahan terlalu luas, sebaiknya menggunakan lahan sedikit dulu jika berhasil baru ditambah. Tidak masuk akal dan pasti gagal. Gitu aja lah kalau bicara 1 juta hektar pasti gagal. Terlalu luas terus nanti yang garap siapa,” kata Andreas dihubungi Tempo pada Selasa, 23 April 2024 melalui saluran telepon.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan usai Pertemuan ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanism, (HDCM) RI-Republik Rakyat China (RRC) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur mengatakan meminta agar Cina melakukan transfer teknologi sawah padi yang bakal diterapkan di lahan 1 juta hektare di Kalimantan Tengah.
Melihat fakta yang tertera di atas dapat kita simpulkan bahwa negara terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan, karena 1 juta lahan itu bukanlah jumlah yang sedikit dan apabila proyek ini gagal maka negara lah yang akan sangat dirugikan.
Di era kapitalisasi ini memang ambisi lebih mendominasi dibandingkan logika, karena dalam sistem kapitalisme ini keuntungan yang sebesar-besarnya menjadi tolak ukur dalam meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Maka wajar saja jika hal ini terjadi karena terlalu berambisi. Negara tidak berfikir secara logis dampak yang akan terjadi pada negara dan rakyat nya jika kegagalan proyek 1 juta lahan ini terjadi nanti nya.
Ambisi yang yang terlalu besar ini akan merugikan negara dan rakyat, transfer teknologi sawah China yang diinvestasikan oleh China tidak mungkin diberikan secara gratis akan ada harga untuk transfer teknologi itu.
Seperti yang kita ketahui bahwa sejak dari pemerintahan Soeharto 25 tahun yang lalu program-program serupa yang dirancang dengan lahan yang luas selalu menemui kegagalan, seperti program food estate yang dirancang oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian juga direalisasikan lagi oleh presiden Jokowi Widodo selalu menemui kegagalan dan tidak memberikan dampak yang berarti bagi ekonomi masyarakat sekitar nya. Namun negara tidak belajar dari pengalaman ini.
Jika pun proyek ini berhasil siapa yang diuntungkan? Tentu saja China yang yang diuntungkan bukan petani lokal, karena proyek Sawah ini milik China bukan milik petani lokal. Menjadikan proyek ini sebagai penyediaan lumbung pangan bukanlah solusi terbaik bahkan dapat membahayakan kedaulatan pangan.
Hal yang seharusnya dilakukan oleh negara adalah mitigasi kegagalan lumbung pangan, dan memberikan solusi bagi petani lokal berupa biaya atau alat pertanian dan bibit unggul agar dapat membangun semangat bagi petani agar tidak meninggalkan bahkan menjual sawah mereka bukan sebaliknya mendukung investor atau China yang membuat proyek Sawah mereka. Inilah bukti bahwa negara lebih berpihak kepada asing atau investor dari pada rakyatnya.
Sudah bukan rahasia lagi jika Elit politik negri ini meraih ambisi kekuasaan melalui oligarki atau investor yang memuluskan langkah mereka menjadi penguasa negri ini, dan sebagai timbal baliknya investor akan mendapat izin investasi di negeri ini.
Perlu kita sadari mengapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk memberikan pelayanan kepada rakyat nya selalu saja menemui kegagalan?
Semua aturan dan sistem yang dipakai negara kita adalah sistem buatan manusia, yang mana manusia sebagai makhluk yang terbatas sehingga tidak layak untuk membuat aturan atau sistem yang dalam hal ini harus lah berlandaskan pada sisi penciptaan.
Oleh karena itu, sebagai makhluk manusia seharusnya hidup dengan aturan penciptanya yaitu Allah SWT. Dan dapat kita simpulkan bahwa kegagalan dalam upaya yang dilakukan oleh negara dalam menyelesaikan segala problematika di negeri ini adalah karena kita telah mencampakkan hukum Allah SWT dan mala memakai hukum buatan manusia.
Jika kita melihat kembali sejarah pemerintahan Islam yang telah terbukti berjaya selama 13 abad lamanya, kita akan menemukan kehidupan yang sejahtera di bawah naungan Islam.
Pemerintahan Islam menjadikan hukum syara’ atau aturan Allah SWT sebagai sistem atau aturan yang dipakai dalam segala aspek kehidupan. Paradigma ini menjadikan pemerintahan Islam menjadi pemerintahan terbaik di seluruh dunia.
Pemerintahan Islam tidak bergantung pada pihak asing atau investor untuk mengelola sumber daya alam yang ada, negara mengelola sumber daya alam dan hasilnya akan direalisasikan untuk fasilitas umum berupa sarana pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis kepada warga negaranya, sehingga negara bisa mencetak generasi yang bisa menemukan teknologi terbaik bagi pertanian , perkebunan dan bidang lainnya.
Hal ini dapat terjadi karena negara memberikan fasilitas terbaik bagi warga negaranya untuk mengeyam pendidikan. Sehingga transfer teknologi tidak perlu dilakukan, karena negara bisa mengatasinya sendiri, selain itu investasi sangat berbahaya dan dapat mengancam kedaulatan negara.
Negara Islam juga tidak akan membiarkan petani berusaha sendiri untuk mengurus dan mengolah sawah mereka, negara akan membantu petani untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memberikan dan menginovasi bibit unggul serta memberikan modal kepada petani agar bisa merawat tanaman agar mendapatkan hasil panen yang berkualitas.
Sungguh kita semua pasti merindukan hidup di bawah naungan Islam yang penuh dengan kesejahteraan, negara Islam sangat peduli terhadap warga negaranya dan bersedia mengabdikan dirinya untuk menjadi pelayan bagi warga negaranya, bukan seperti penguasa kita saat ini yang menjadikan rakyat sebagai pelayannya.
Sudah saatnya kita kembali kepada sistem pemerintahan Islam dalam mengatur setiap aspek kehidupan, karena sesungguhnya pencipta lah yang paling mengerti bagaimana aturan terbaik bagi makhluk ciptaannya, dan hanya kepada Allah SWT kita seharusnya mengambil hukum.
Rasulullah SAW bersabda: “Pemimpin atau Kholifah adalah (ro’in)pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya”. (HR. BUKHORI).
Wallahu’alam….
