Kliksumatera.com Lahat, 28 Juli 2025 — Perkumpulan Pilar Nusantara (PINUS) Sumsel bersama Yayasan Mitra Hijau (YMH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perspektif Perempuan dan Komunitas Lokal dalam Transisi Energi Berkeadilan”, Senin (28/7), di Hotel Santika, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, pelaku UMKM, dan warga desa terdampak tambang batu bara, guna membahas keterlibatan masyarakat dalam proses transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan.
Sebagai salah satu lumbung batu bara nasional, Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Lahat dan Muara Enim, dihadapkan pada dilema antara manfaat ekonomi dari sektor tambang dan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Di tengah dorongan global untuk beralih ke energi bersih, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa proses transisi tidak mengabaikan suara masyarakat lokal—terutama perempuan yang terdampak langsung.
Ruang Inklusif untuk Suara Komunitas
FGD ini dirancang sebagai forum partisipatif yang menggali pengalaman, aspirasi, serta tantangan yang dihadapi perempuan dan komunitas lokal dalam menghadapi pergeseran dari energi fosil menuju energi bersih. Diskusi dipandu dengan pendekatan kolaboratif, termasuk pemetaan aktor dan penyusunan agenda bersama.
Hadir sebagai narasumber:
Dody S. Sukadri (Yayasan Mitra Hijau) – memaparkan arah kebijakan transisi energi nasional;
Dedi Yuliansyah (Bappeda Kabupaten Lahat) – mengulas keterkaitan transisi energi dengan pembangunan daerah;
Dr. Rabin Ibnu Zainal (Wakil Rektor II Universitas Sumatera Selatan / PINUS Indonesia) – menyoroti dimensi keadilan sosial dalam transisi energi;
Yunita Sari, S.Pd (Direktur PINUS Sumsel) – membuka dialog tentang peran perempuan desa dalam pengambilan keputusan;
Tri Fitriani, SE, MM (Program Manager PINUS) – memfasilitasi sesi reflektif komunitas.
Partisipasi Luas dari Komunitas Desa
Sebanyak 50 peserta hadir, mewakili Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappeda Lahat, organisasi masyarakat seperti Yayasan Anak Padi, Karang Taruna, kelompok perempuan, UMKM pengrajin, petani, pengelola TPS 3R Masda Jaya, serta warga dari sembilan desa di Ring 1 wilayah tambang batu bara.
Warga menyampaikan kebutuhan terhadap informasi kebijakan energi, peluang pendapatan di luar sektor tambang, serta harapan agar suara mereka tidak diabaikan dalam proses transisi energi. Tantangan ekonomi akibat ketergantungan terhadap industri ekstraktif menjadi sorotan penting dalam forum ini.
Menuju Transisi Energi yang Adil dan Kontekstual
Diskusi menghasilkan sejumlah catatan kritis yang akan dirumuskan sebagai rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Salah satu poin utama adalah pentingnya memastikan transisi energi tidak hanya mengandalkan solusi teknologi, tetapi juga menjawab kebutuhan keadilan sosial, ketahanan ekonomi lokal, serta perlindungan lingkungan hidup.
“Transisi energi tidak bisa dilakukan secara eksklusif. Ia harus menjadi proses kolektif yang melibatkan suara perempuan dan komunitas terdampak sebagai bagian penting dari perubahan,” tegas Yunita Sari, Direktur PINUS Sumsel.
Dukung Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan
FGD ini mendukung visi dan misi Bupati Lahat Burzah Zarnubi, SE dan Wakil Bupati Widya Ningsih, SH, MH, yakni “Menata Kota, Membangun Desa”. Pemerintah daerah diharapkan mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa aktivitas pertambangan berlangsung secara bertanggung jawab, dan transisi energi dirancang secara inklusif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.
Langkah Lanjut
PINUS Sumsel dan Yayasan Mitra Hijau menegaskan bahwa hasil dari FGD ini akan digunakan sebagai bahan advokasi, penguatan kapasitas komunitas, serta masukan kebijakan bagi perumusan transisi energi berkeadilan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya mendorong ekonomi hijau yang berpihak pada rakyat.
Narahubung Media:
Tri Fitriani, Program Manager PINUS Sumsel
📞 +62-821-XXXX-XXXX
📧 pinus.sumsel@gmail.com
