Oleh: Diana Wijayanti, SP
Baru-baru ini beredar video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar viral di media sosial. Sehan Landjar geram karena mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit dan berbelit-belit, Minggu (26/4/2020).
Selain protes yang terjadi di Sulawesi ada juga Kasus di Jakarta, yaitu ada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, yang terdata sebagai salah satu penerima bansos.
Karena hal ini, Pemprov DKI Jakarta dianggap asal dalam menyalurkan bansos. Tak hanya di Jakarta, di Jawa Timur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Achmad Amir, menceritakan bantuan antara pemerintah provinsi dan tingkat desa yang tumpang tindih. Lalu, masyarakat yang berada di rumah hanya mendapat masker dan sembako. Tapi, mereka yang keluyuran malah dapat bantuan lebih.
Lebih lanjut, viral video 25 detik yang menunjukkan dua anak yatim piatu di Desa Sebau, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan kondisi tubuh kurus kering akibat kelaparan. Pemkab Muara Enim pun mengklaim pemerintah daerah sama sekali tak menutup mata, tapi sejak 2015 rutin memberi bantuan.
Menurut surat No 1261 Kemendes-PDT, pemberian BLT dari dana desa, prosedurnya cukup panjang dan berbelit yakni tertib administrasi dan punya rekening bank. Syarat utama, penerima BLT bukan penerima bansos dari kementerian lain.
Akibatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Tak hanya masyarakat yang mengeluh tapi juga pejabat daerah dan anggota dewan.
Sudah bantuannya sangat kecil, tak mampu mencukupi kebutuhan rakyat, ditambah cara mendapatkan yang sangat menyulitkan, dan data yang tak menunjukkan fakta masyarakat menyebabkan masyarakat makin sengsara. Nasib rakyat ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga”.
Inilah fakta pengurusan rakyat oleh Penguasa yang menganut Kapitalisme, Rezim Neoliberal. Karakternya sangat buruk dalam memenuhi hak rakyat, namun sangat baik memperlakukan para pemilik modal atau investor baik asing maupun aseng.
Sistem Kapitalisme menjamin empat kebebasan (HAM) yaitu Hak beragama, hak memiliki, hak berpendapat dan hak bertingkah laku. Yang paling menonjol adalah hak memiliki. Siapa pun boleh memiliki harta sebanyak-banyaknya, sehingga lahir para Kapital besar yang menguasai negara bahkan menguasai berbagai negara.
Dengan prinsip ini maka hak rakyat akan Sumber Daya Alam diisap oleh Korporasi besar. Korporasi ini yang akhirnya menyetir Penguasa untuk membuat Undang-undang yang sangat pro terhadap Pengusaha, sementara rakyat gigit jari.
Islam Penuhi Hak Rakyat Secara Menyeluruh
Pengurusan Sistem Kapitalisme sangat berbeda dengan Islam dalam melayani rakyat. Rakyat tak pernah jadi perhatian Penguasa Neoliberal.
Kalaupun ada bantuan sosial, bisa dipastikan bukan karena ketulusan, namun sekedar pencitraan karena didesak publik dan yang niscaya terjadi adalah menguntungkan Para Kapital.
Seperti, pemberian Kartu Prakerja yang menguntungkan perusahaan mitra pemerintah yang notabene bagian dari Pejabat, seperti staf khusus Mileneal Kepresidenan yang akhirnya mundur, beberapa waktu lalu.
Pemberian bantuan pun, setengah hati, baik pada kondisi normal maupun saat wabah. Dak habis pikir, alasan keterlambatan bansos sembako adalah karena nunggu kantong yang dicap dari Presiden.
Rakyat sudah kelaparan bahkan ada yang pingsan karena dak makan-makan bahkan ada yang sudah meninggal karena 2 hari hanya minum air akibat dak ada makanan.
Islam mengharamkan pemimpin yang mendzalimi rakyatnya. Hal ini terdapat dalam beberapa hadits diantaranya adalah sebagai berikut.
Dari Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah saw bersabda:
إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ
“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
أَيُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ
“Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka.” (HR. Ahmad)
Sementara Islam mewajibkan Pemimpin yang adil, menerapkan syariah Islam secara Kaffah. Salah satu syariah yang dibutuhkan dalam menangani wabah adalah mengurus administrasi negara.
Administrasi dibuat sangat mudah, cepat dan profesional dak semrawut, dan lamban. Mekanisme Islam dalam administrasi ini bisa dilihat dalam kitab Ajhizah Islam karya Syeik Taqiyuddin an Nabhani.
Islam menjadikan hak rakyat adalah kewajiban Negara dan mewujudkan pemerintah yang kuat. Sehingga butuh kecepatan pejabat dalam mengurus seluruh kepentingan rakyat.
Memang secara teknis, Islam membolehkan mengambil contoh administrasi dari negeri manapun, termasuk administrasi dari Romawi maupun Persia. Seperti diambilnya diwan-diwan pada masa Umar Bin Khathab sebagai alat untuk memudahkan administrasi Daulah Islam.
Sementara cepat dan tepatnya sasaran bantuan sosial oleh negara telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.
Beliau sebagai kepala negara Islam pertama di Madinah, pernah mendapat harta dari kaum muslimin berupa seonggok emas yang belum dibagikan ke rakyat, ketika beliau selesai sholat Ashar bersama kaum muslimin langsung pergi melewati jama’ah untuk mengambil seonggok emas dan meminta istrinya segera membagikan harta zakat ke masyarakat dengan segera, tak menunggu bermalam harta tsb.
Demikian juga Umar bin Khathab yang mendapat ujian paceklik yang sangat parah, maka Umar segera melihat Baitul mal, agar bisa dibagikan bahan makanan ke pada masyarakat tanpa pandang bulu, semua dapat bantuan tanpa terkecuali. Baik miskin maupun kaya, muslim maupun non muslim, kecuali warga yang dak mau dibantu karena telah tercukupi.
Tatkala harta di Baitul mal tak mencukupi maka Umar sebagi Amirul Mukminin atau kepala negara segera mengirim surat ke para wali (pemimpin wilayah) di luar Madinah untuk membantu secara cuma-cuma. Seperti surat yang ditujukan ke Amru Bin Ash wali Mesir.
Segera Amru Bin Ash mengirimkan bahan makanan diangkut dengan ribuan onta yang kepalanya di Madinah ekornya masih di Mesir, serta 20 Kapal yang penuh dengan bantuan bahan makanan dan pakaian lewat jalur laut.
Masya Allah, betapa cepat dan banyaknya bantuan untuk umat yang sangat membutuhkan serta tak perlu pilih kasih warga yang diberikan bantuan.
Amanahnya pemimpin mengurus umat membuat umat maupun pejabat publik yang ditunjuk kepala negara semua tunduk kepada pemimpin kaum Muslimin yaitu Khalifah. Semata-mata karena ketundukan kepada Syari’at Allah SWT.
Tidak ditemukan pembangkangan pejabat publik dan rakyatnya terhadap pemimpinnya, tidak ditemukan rakyat yang tidak jujur, dengan menumpuk bantuan, seperti saat ini.
Tak dijumpai juga pejabat yang hobinya pencitraan, membuat kantong pembungkus sembako dengan label bantuan dari kepala negara, hingga bantuan terhambat. Atau mensyaratkan berbagai syarat yang membebani untuk dapat bantuan.
Ini semua hanya terjadi dalam sistem Kapitalisme yang sekuler, yang asasnya Sekulerisme. Ketakwaan individu kepada Allah SWT telah sirna sehingga pejabat maupun rakyat saling berkhianat, curang dan penuh kedustaan.
Sistem ini pula yang membuat Pemimpin tidak peduli rakyat dan rakyat yang tidak patuh terhadap pemimpinnya.Kepedulian penguasa saat ini hanyalah masalah ekonomi dan kepentingan para pemodal.
Saatnya kita sudahi penderitaan umat ini dengan mencampakkan sistem Kapitalisme yang terbukti bobrok, seraya menggantikannya dengan penerapan Islam secara Kaffah dalam naungan Khilafah Islam sesuai manhaj kenabian.
InsyaAllah negara baldatun toyyibatun wa rabbun Ghofur akan terwujud. Wallahu a’lam bishshawab. ***
