Kliksumatera.com, KAYUAGUNG– Upaya penanganan dan pencegahan terhadap wabah corona (Covid-19), yang sebelumnya dilakukan oleh tim relawan pos terpadu (pemantau keluar/masuk orang) di Desa Pedamaran, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) nampaknya mengalami kendala.
Pasalnya, perangkat tenda yang dijadikan posko oleh relawan Apedas itu terpaksa harus dibongkar oleh pemiliknya. Karena dari tim relawan tak mampu membayar biaya sewa tenda. Bahkan hingga saat ini masih menjadi jalan buntu untuk mencari biaya atau dana untuk sewa. Akibatnya, aktivitas para relawan Covid-19 itu menjadi terkendala karena belum ada tempat yang menjadi posko terpadu.
Seperti diketahui, sebelumnya aktivitas relawan ini berjalan dengan baik, bahkan untuk masalah kelengkapan APD para relawan sudah dibantu oleh Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 yang juga kepala BPBD OKI. Dan, itu dirasakan sangat membantu bagi para relawan dalam melakukan tugas kemanusian, dan mencegah penyebaran Virus Corona.
Ketua relawan pos terpadu Fredy Kholidi menyampaikan, bahwa pihaknya sudah beberapa kali berbicara ikhwal dana operasional untuk sewa tenda tersebut kepada pihak kecamatan. Namun sampai saat ini tidak mendapatkan respon atau solusi. “Kami kecewa dengan pihak Muspika Pedamaran, yang tak peduli keberadaan pos ini. Kita akan adakan rapat dengan anggota relawan, apakah kegiatan sosial ini harus diteruskan atau bubar,” kata Fredy, Rabu (13/5/2020).
Ditambahkannya, sebelumnya sudah ada pembicaraan (koordinasi) dengan Sekretaris Camat (Sekcam) Pedamaran. Tapi dia tak memberikan kepastian terkait solusi itu. “Sekcam gantung bahasanya, jadi tidak ada titik temu. Sementara Camat Pedamaran saat itu, sudah diberitahukan juga, tapi sama saja tidak ada kepastian, dan Camat yang belum bisa apa-apa mungkin masih baru menjabat di Pedamaran,” tutur Fredy.
Relawan Apedas merasa khawatir, sebab jumlah ODP semakin meningkat sementara tindakan pemerintah terutama di Kecamatan Pedamaran hanya sebatas imbauan bahkan terkesan abai dalam pencegahan Covid-19. “Tapi kami tetap akan berusaha berjuang semaksimal mungkin, karena dengan dibongkarnya tenda posko tersebut cukup memalukan,” pungkas Fredy.
Sementara itu di tempat terpisah Rony Sarkoni, salah seorang pengamat sosial dan kebijakan publik juga pemilik media ini, saat dimintai tanggapannya melalui telepon selulernya, Rabu (13/5/2020). Dia mengatakan, bahwa terkait penanggulangan Covid-19, ini merupakan tanggung jawab bersama. Bahkan peran pemerintah di tiap wilayah lebih dominan. Dan, masyarakat yang ikut berperan aktif misalnya sebagai relawan, tentunya tidak lepas dari perhatian dari pemerintah setempat termasuk pemenuhan keperluan yang dapat dilakukan secara gotong-royong.
Ikhwal masalah biaya sewa tenda yang dialami oleh relawan Covid-19 di Pedamaran, yang tidak ada bantuan dari pemerintah setempat dan masyarakat sekitar, ini menunjukkan betapa kesadaran gotong-royong masih rendah. Dan, ada yang patut dipertanyakan terkait alokasi anggaran Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 ini.
Mengingat masalah anggaran Covid-19 (selama pandemi corona-red), pemerintah pusat dan pemprov serta pemerintah kabupaten/kota, telah menggelontorkan dana yang cukup besar. “Berbagai pergeseran (realokasi anggaran) yang dilakukan oleh pengambil kebijakan mulai dari Dana Desa (DD) sampai pada tiap OPD, guna penanggulangan Covid-19 di wilayah masing-masing,” ungkap putra asli Pedamaran ini.
Sumber : Ril
Editor/Posting : Imam Ghazali
