Kliksumatara.com, PAGARALAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagaralam Drs Syamsul Bahri MSi menghadiri musyawarah lanjutan, terkait pengadaan tanah untuk kelanjutan pembangunan Daerah Irigasi (DI) Lematang. Musyawarah ini dapat mencapai kesepakatan yang mufakat dan dapat memberikan keuntungan, bagi masyarakat yang kena dampak dari pelaksanaan pembangunan saluran di Lematang.
Rapat dipusatkan di Hotel Favour pagaralam, dihadiri Kepala BPN Kota Pagaralam. Tampak hadir Ayanto Hakim Basri SH MH, perwakilan Kajari Kota Pagaralam, Lurah dan masyarakat yang akan terkena dampak proyek Irigasi Lematang Jukoh dan Salipayak, Rabu (2/6/2021).
Drs Samsul Bahri Burlian MSi mengatakan, Kota Pagaralam menjadi salah satu kawasan strategis pembangunan Nasional dengan ditandai pelaksanaan pembangunan daerah irigasi DI Lematang. Dalam rencananya, DI Lematang setidaknya ke depan dapat mengairi sekitar 3000 hektar lahan persawahan baru.
Lanjut Syamsul, pembangunan DI Lematang terus dievaluasi terkait percepatan penyelesaian pembangunan DI Lematang. Terutama pada pengadaan tanah jaringan saluran Jokoh dan Salipayak.
Pengadaan tanah jaringan saluran Jokoh dan Salipayak tersebut, membutuhkan koordinasi dan sinergi antara Tim dalam mempersiapkan kebutuhan mempercepat penyelesaian agar terselesaikan lebih cepat dan dapat berfungsi sesuai target.
Sementara, Kepala BPN Kota Pagaralam Ayanto Hakim Basri SH MH mengatakan, ada 241 bidang di saluran Jokoh dan Salipayak, yang di musyawarah tahap pertama itu ada blanko yang diserahkan kalau ada yang keberatan, setelah direvisi oleh KJPP itu ada sebanyak 67 bidang.
“Lampirannya, sudah diserahkan kepada kami tertanggal 6 April 2021 lalu. Dan ini telah mengalami beberapa perubahan, tapi murni layak luasannya itu dari kantor KJPP, jadi BPN hanya mengusulkan dan diusulkan lagi ke KJPP, sebab kita hanya meneruskan saja, sesuai dengan administrasi, sebab soal tanah di muka bumi ini, yang berurusan dengan lahan itu di BPN,” tandasnya.
Laporan : PGa-09 pa
Posting : Imam Ghazali
