Oleh: Widya (Aktivis Muslimah Peduli Generasi)
Utang pemerintah pusat membengkak. Periode April 2021 meroket menjadi Rp 6.527,29 triliun. Dengan jumlah itu, rasio utang pemerintah mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah itu bertambah Rp 82,22 triliun dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya sebesar Rp 6.445,07 triliun.
Utang sebanyak itu, apakah sepadan dengan belanja negara? Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy mengatakan ada dua sisi yang bisa dilihat apakah penambahan utang negara ini sepadan atau tidaknya dengan belanja negara.
Pertama, jika berbicara proses pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan pemerintah saat ini menurutnya ada kemajuan yang terlihat pada pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2021 yang sudah hampir menuju positif, meski masih kontraksi.
“Kalau misalnya berbicara target pemulihan ekonomi meskipun berjalan dalam ritme relatif lambat tapi harus kita akui bahwa tahun lalu sampai kuartal tahun ini itu terjadi perbaikan pertumbuhan ekonomi ya. kita tahu bahwa setelah kontraksi -5% di kuartal II tahun lalu dan kuartal I-tahun ini hampir menuju ke level positif walaupun masih di level negatif.
Pertumbuhan ekonomi itu tidak lepas dari stimulus besar-besaran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Seperti berbagai macam bantuan sosial yang terus diluncurkan. “Kenapa ini bisa terjadi, ini tidak lepas dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk, seperti belanja PEN untuk berbagai bantuan untuk perlindungan sosial, kesehatan, UMKM, dan bantuan yang lain, jadi diukur dari situ relatif sepadan,” ujarnya.
Namun, jika dibandingkan dengan target pemerintah yang harus tercapai. harus ada yang dievaluasi, khususnya dalam konteks belanja pemerintah. menyinggung belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih kurang dieksekusi.
Kalau dilihat dari target yang harus dicapai pemerintah, memang penambahan nilai utang ini sebagai macam hal perlu dievaluasi, khususnya dari konteks bagaimana belanja pemerintah direalisasikan. kalau kita lihat di tahun lalu, belanja PEN kita tahu tidak 100% hanya 80%, masih ada sisa yang kemudian tidak dibelanjakan di tahun ini.
Pemerintah untuk melihat kemampuan dalam menarik utang yang harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam membelanjakan utang itu sendiri. “Yang perlu digarisbawahi adalah kemampuan pemerintah dalam menarik utang itu harus diimbangi oleh kemampuan pemerintah dalam eksekusi belanja dari utang yang ditarik tersebut. Jangan sampai utang yang sudah ditarik tidak bisa dieksekusi secara optimal dan justru meninggalkan celah tidak optimal.
Pemerintah yang masih kurang dalam mendorong pemulihan dalam penanganan kesehatan dibandingkan negara-negara lain. Salah satu belanja PEN yang tidak tereksekusi dengan baik yakni belanja kesehatan, padahal kesehatan kita tahu untuk mendorong pemulihan lebih optimal unsur penanganan kesehatan ini merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan, untuk memperbanyak vaksinasi, memperbanyak test, tracing dan isolasi. dalam berbagai kesempatan dan berbagai ahli mengatakan kapasitas test, tracing dan isolasi itu masih kurang. Jika dibandingkan negara-negara lain.
Utang luar negeri yang diberikan adalah senjata politik negara-negara kapitalis kafir Barat kepada negara-negara lain, yang kebanyakan negeri-negeri Muslim, untuk memaksakan kebijakan politik, ekonomi, terhadap kaum Muslimin.
Sebenarnya Tujuan mereka memberi utang bukanlah untuk membantu negara lain, melainkan untuk kemaslahatan, keuntungan, dan eksistensi mereka sendiri. Mereka menjadikan negara-negara pengutang sebagai alat sekaligus ajang untuk mencapai kepentingan mereka.
AS telah mengungkapkan bahwa tujuan bantuan luar negeri adalah untuk mengamankan kepentingan AS dan mengamankan kepentingan “Dunia Bebas” (negara-negara kapitalis). Jadi, tujuan pemberian bantuan luar negeri tersebut sebenarnya bukan untuk membantu negara-negara yang terbelakang, melainkan untuk menjaga keamanan Amerika dan negara-negara kapitalis lainnya.
Utang luar negeri sebenarnya sangat melemahkan dan membahayakan sektor keuangan (moneter) negara pengutang. Utang jangka pendek, berbahaya karena akan dapat memukul mata uang domestik dan akhirnya akan dapat memicu kekacauan ekonomi dan keresahan sosial. Untuk utang jangka panjang, juga berbahaya karena makin lama jumlahnya semakin mencengkeram, yang akhirnya akan dapat melemahkan anggaran belanja negara dan membuatnya makin kesulitan dan terpuruk atas utang-utangnya.
Tingkat utang yang tinggi yang didanai oleh utang luar negeri bisa menurunkan pengaruh politis negara dalam percaturan global. Dari gambaran ekonomi secara makro tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana asing bisa mendikte sebuah negara yang mempunyai beban utang sangat tinggi
Perlu diperhatikan, sistem utang dalam sistem kapitalis juga menerapkan riba dan menjadi alat penjajahan bagi negara-negara Kapitalis kepada negara-negara berkembang.
Solusi total dalam menyelesaikan hal tersebut haruslah penyelesaian secara kenegaraan oleh negara yang berdaulat dan mandiri. Yaitu sistem Islam yang di kenal dengan Khilafah Islamiah.
Khilafah adalah negara yang berdasarkan kepada kedaulatan milik Shar’a dan kekuasaan milik ummat, sehingga diharapkan mampu keluar dari penjajahan asing dan secara mandiri mengelola semua potensi ekonomi yang ada di negeri-negeri Islam.
Mengatasi krisis utang di negeri-negeri muslim saat ini bisa dilakukan dengan cara:
– Tidak membayar bunga utang yang dibebankan karena termasuk riba.
– Pembayaran utang tanpa membayar bunga dari bunga (riba) utang. Tanggung jawab membayar utang ini dibebankan kepada para pejabat pemerintahan yang terlibat semasa pengambilan utang.
Islam mempunya dua jalan untuk menumbuhkan perekonomian tersebut yaitu:
Pertama, membuat kebijakan ekonomi di bidang pertanian, perdagangan dan industri.
Di bidang perdagangan Islam tidak mengambil pajak sehingga tidak perlu memberikan perizinan kepada warga negaranya untuk berdagang kecuali dalam dua kondisi yaitu: negara mencegah berdagang dengan negara yang memerangi Islam dan juga mencegah komoditas yang membahayakan atau merugikan bangsa.
Di bidang perindustrian, negara akan bekerja keras untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan dalam negeri dan diekspor. Negara juga fokus untuk menciptakan/membuat mesin-mesin berat guna memproduksi barang-barang industri atau membuat infrastruktur.
Kedua, Islam mengharuskan Baitul Mal membiayai pembangunan infrastruktur utama yang penting seperti jalan, gedung sekolah, rumah sakit dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baitul mal juga harus menjaga segala infrastruktur bagi kemaslahatan umat demikanlah Islam menyelesaikan pinjaman utang luar negeri.
Wallahubissawab….
