Oleh : Desi Anggraini (Pendidik Palembang)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati beberkan anggaran negara yang dihabiskan untuk perlehatan MotoGP 2022 di Indonesia. Gelaran MotoGP Mandalika 2022 tak lepas dari keseriusan Pemerintah Indonesia dengan menggelontorkan dana triliunan demi kesuksesan event olah raga internasional ini.
Sir Mulyani menyebut ajang balap motor kelas dunia ini bakal sulit terselenggara jika tanpa adanya kucuran dana dari negara melalui APBN.Alokasi dana triliunan Rupiah digelontorkan negara melalui skema penyertaan modal negara (PMN) BUMN, dana yang dialokasikan senilai Rp1,3 triliun.
Nilai tersebut dialokasikan pemerintah kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Tak sampai di situ, dana APBN juga mengalir melaluianggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaran MotoGP di Indonesia (Jakbarnews.com,20/03/2022).
Sejauh ini belum ada evaluasi khusus terkait capaian target ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP. Namun, sejak awal, pembangunan sirkuit Mandalika memang telah menjadi bagian penting bagi proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika secara keseluruhan.
KEK Mandalika sendiri merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi sejak 2014 untuk menggenjot ekonomi nasional melalui sektor pariwisata. KEK ini dibangun di atas area seluas 1.035,67 Ha yang menghadap Samudera Hindia.
Secara konsep, KEK Pariwisata adalah objek wisata terintegrasi antara wisata alam, budaya, hingga wisata MICE (Meeting, Incentives, Convention, and Exhibitions). Karenanya, selain padat modal dan tenaga kerja, konsep KEK pariwisata ini juga berparadigma mengkapitalisasi alam dan budaya.
Konsep pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata seperti ini sebetulnya sudah menjadi arus global, terutama sejak PBB mencanangkan target penghapusan kemiskinan dunia dalam Millennium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs).
Bahkan setelah itu, dunia terus dicekoki mantra dan propaganda bahwa sektor turisme merupakan kunci pertumbuhan dan penggerak ekonomi. Untuk itulah PBB membentuk sub badan khusus dari UNESCO, yakni UNESCO Global Geopark (UGG) yang bertugas menstandardisasikan kawasan wisata di seluruh dunia.
Kawasan Mandalika sendiri diakui sebagai bagian dari Geopark Rinjani yang disarankan oleh UNESCO sejak 2014. Karena itu pemerintah pun menjadikan kawasan ini sebagai PSN untuk mengakselerasi sektor pariwisata kelas dunia yang diharapkan mampu menjadi sumber devisa segar untuk menggenjot pembangunan dan ekonomi.
Saat ini KEK Pariwisata Mandalika dikelola PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC). Korporasi plat merah ini mendapat privilese menjalankan industri pariwisata Mandalika dalam berbagai bentuknya. Antara lain berupa dukungan modal, kemudahan birokrasi, dukungan sarana pra sarana seperti infrastruktur jalan, perbaikan kawasan pemukiman, pembangunan hunian atau homestay, dan lain-lain.
Adapun penyelenggaraan MotoGP 2022, menjadikan KEK ini termasuk dalam Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Tak heran jika kucuran dana dan dukungan lainnya mengalir deras untuk menyukseskan proyek ini, baik dari pihak pemerintah maupun para investor lokal serta asing.
Nyatanya, sejak proyek pengembangan KEK ini digelar, PT ITDC mengklaim telah mengantongi komitmen investasi senilai Rp23 triliun. Komitmen tersebut terdiri dari pembangunan sirkuit balapan MotoGP, klaster sport, entertainment, perhotelan, akses jalan, penyediaan air bersih, penyedia listrik, fasilitas umum, dan lain-lain
Investasi terbesar berasal dari Vinci Constructions Grand Project senilai US$1 miliar (setara Rp 14,5 triliun) yang diberikan secara bertahap selama 15 tahun. Lalu dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai US$248,4 juta (setara Rp 3,6 triliun) yang diberikan dalam payung program Mandalika Urban & Tourism Infrastructure Project (MUTIP). Serta pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dikucurkan melalui skema National Interest Account (NIA) dengan besaran mencapai Rp1,18 triliun.
Keterlibatan para investor ini tentu bukan tanpa kompensasi. Selayaknya sebuah proyek bisnis, para investor pun tentu melakukan hitung-hitungan ekonomi. Investasi harus menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat.
Oleh karenanya, apa yang diklaim pemerintah soal target pertumbuhan ekonomi, sejatinya lebih tertuju pada para pemilik modal. Adapun rakyat banyak, dipastikan hanya mendapatkan remah-remahnya, itu pun belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan orang per orang.
Selain dampak ekonomi yang makin timpang, ada dampak lain yang semestinya mendapat perhatian besar. Hal ini terkait fakta bahwa industri pariwisata identik dengan mobilisasi manusia antarwilayah, antaragama, dan antarbudaya. Semua ini pasti berpengaruh pula pada perubahan sosial kemasyarakatan.
Terlebih yang dijual dalam industri ini faktanya tak melulu soal keindahan alam. Industri pariwisata berparadigma sekuler kapitalistik hanya fokus pada target mencari keuntungan finansial.
Tak heran jika budaya dan aktivitas yang bertentangan dengan Islam akan tetap dilestarikan dan ditawarkan. Semisal budaya kemusyrikan, pornografi pornoaksi, fasilitas minuman keras, dan sejenisnya. Kasus pawang hujan di acara MotoGP kemarin adalah contoh yang bisa kita saksikan.
Semua ini tentu akan membawa bahaya yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Terlebih pengembangan sektor wisata berorientasi kapital akhirnya juga mengharuskan perubahan mindset masyarakat, dari yang taat syariat menjadi lebih inklusif dan moderat.
Tidak heran jika menggenjot pariwisata selalu disertai upaya perubahan pemikiran dan budaya. Di antaranya melalui pengarusan paham sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan inklusivisme. Upaya ini dilakukan secara masif dengan berbagai cara, termasuk melalui pengarusan gagasan Islam moderat.
Jika demikian halnya, negeri ini sejatinya sudah masuk dalam jebakan negara imperialis pengusung kapitalisme global. Para penguasa dan umatnya–khususnya di dunia ketiga–telah berhasil di-setting agar lupa bahwa mereka punya berbagai sumber daya strategis yang akan membuat mereka sejahtera.
Mereka pun lupa bahwa kemiskinan di negerinya justru terjadi karena adanya perampokan sumber daya alam oleh negara-negara adidaya dan para kapitalisnya. Mereka justru digiring untuk berkutat dalam sektor yang dengan paradigma salah justru akan kian menjerumuskan kaum muslim pada kelemahan dan kedurhakaan.
Bahkan atas nama investasi, mereka rela menggadaikan negara dengan utang yang kian bertumpuk. Sementara generasi pun kian kehilangan modal berupa kepribadian Islam yang dibutuhkan untuk melawan penjajahan. Wallahualam bissawab.
