Kliksumatera.com, PALEMBANG- Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Front Rakyat Palembang berunjuk rasa di depan kantor Walikota, Selasa (28/1/2020). Mereka menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Pasar Ikan Modern (PIM) yang diduga banyak pelanggaran dan kejanggalan.
Ketua Front Rakyat Palembang, Andreas mengungkapkan lokasi pembangunan PIM diduga tidak memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di antaranya soal embrio pasar.
“Nah ini sangat fatal, karena kita tahu lokasi yang dibangun ini menurut faktanya di lapangan bukan pasar awalnya, ini merupakan kantor Camat dan juga ada tempat yang digunakan oleh saudara kita difabel, nah inilah pelanggaran yang paling fatal artinya tidak ada embrio pasar disana, karena yang jelas kementerian juga menyarankan itu,” jelasnya.
Pihaknya juga mempertanyakan soal feasibility study mengingat lokasi PIM berada di kawasan rawan macet dan banjir. “Amdal lalin, yang kita tahu di sana kawasan macet, itu juga tidak dipenuhi oleh pemerintah Palembang. Kita tahu di sana itu kawasan macet dan banjir sekitar underpass. Kita bingung ketika pasar ikan modern ini dibangun kemana lari limbahnya,“ ujarnya.
Pembangunan yang hingga Januari 2020 ini masih dilakukan juga menjadi pertanyaan pihaknya. Andreas mempertanyakan kenapa pembangunan PIM masih dilakukan hingga tahun ini, padahal anggaran pembangunan PIM berasal dari APBN 2019.
“Dari Desember yang harusnya selesai, tapi kok Januari 2020 masih dibangun, artinya ada mall administrasi terkait anggaran APBN, seharusnya yang benar itu ketika ini sudah dipotong 2019, selesai tidak selesai, silakan dihentikan dulu kemudian dananya dikembalikan ke negara, dan akan dibangun lagi berikutnya dan dilelang lagi siapa kontraktornya,” katanya.
Andreas menambahkan, Front Rakyat Palembang akan mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut sejumlah kejanggalan dalam pembangunan Pasar Ikan Modern tersebut.
Sementara itu Staf ahli Walikota bidang hukum Altur Febriansyah ditemui di lokasi demonstrasi, mengatakan pemerintah akan menampung aspirasi dari massa tersebut dan akan berkoodinasi dengan sejumlah dinas terkait pembangunan PIM.
Sebagaimana diketahui, Pasar Ikan Modern (PIM) merupakan program KKP sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN).
Sebelumnya sudah ada dua PIM yang dibangun yaitu berada di Jakarta dan Bandung. Sementara PIM ketiga berada di Palembang yang berlokasi di Jalan MP Mangkunegara.
Aris Munandar Sekretaris Dinas Perikanan Kota Palembang mengatakan bahwa FS pasar ikan modern sudah ada apabila tidak ada bangunannya tidak bisa dibangun. Kemudian mengenai Kajian Amdal dan Amdal Lalin pun sudah ada yang dikeluarkan oleh DLHK Kota Palembang.
Sedangkan untuk verifikasinya tentunya dari Kementerian KKP, dan memang sudah melalui kajian ilmiah.
Sekda Kota Palembang Drs. Ratu Dewa ketika dikonfirmasi mengenai pembangunan pasar ikan modern saat di kantor Walikota Palembang mengatakan bahwa dirinya akan memanggil Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang bagaimana alur ceritanya berdasarkan yang kami tahu itu sudah clear semua persyaratannya baik amdal maupun amdal lalin.
Pemerintah Kota Palembang akan memberikan solusi terkait kemacetan yang terjadi di jalan MP. Mangkunegara.
Dengan menurunkan petugas honor dinas perhubungan yang akan stay di jalan untuk mengurai kemacetan lalu lintas seperti yang terjadi di jalan MP. Mangkunegara sehingga petugas dapat membantu masyarakat dalam mengurangi kemacetan yang terjadi.
Sementara itu Direktur Utama PT. Karya Tama Saviera Sastra Suganda ketika dikonfirmasi mengenai pembangunan pasar ikan modern tidak berhasil ditemui saat dihubungi via ponselnya juga tidak bisa menerima panggilan.
Laporan : Andrean
Editor/Posting : Imam Ghazali
