Kliksumatera.com, PALEMBANG- Di tengah ancaman wabah Virus Corona atau yang lebih dikenal dengan Pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan kapan berakhir, dan hingga saat ini belum juga ditemukan vaksin yang ampuh.
Dalam menghadapi wabah virus corona tersebut Pemerintah kembali menggagas “New Normal” dengan tujuan agar masyarakat tetap produktif dengan tetap mempedomani protokol kesehatan yang ada.
Sutami Ismail, Anggota DPRD Kota Palembang yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, meminta penerapan New Normal khususnya di Kota Palembang agar dapat lebih memperhatikan dunia pendidikan secara intensif terlebih lagi terhadap pendidikan di Pondok Pesantren.
Karena menurut Sutami, selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terkesan sedikit mengabaikan kehidupan dunia pendidikan di lingkungan pondok pesantren selama wabah Pandemi Covid-19 ini berlangsung.
Maka dari itu, Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palembang ini mendorong Pemerintah Kota Palembang untuk memberikan alokasi anggaran khusus di lingkungan pendidikan pesantren.
“Kita mendesak Pemkot untuk memperhatikan pendidikan pesantren di tengah Pandemi Covid-19. Karena selama ini Pemkot terkesan tidak memperhatikan pendidikan agama khususnya pendidikan di pesantren. Kita meminta Pemerintah Kota Palembang untuk memberikan perhatian dengan memberikan anggaran di lingkungan pendidikan pondok pesantren mengingat pesantren saat ini jauh dari perhatian pemerintah kota,” ujarnya kepada Kliksumatera.com, Kamis (28/5/2020).
Menurutnya, ketika kita menghadapi new normal ini mau tidak mau harus berdamai dengan Covid-19. ”Artinya kita tetap melakukan aktivitas dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ada. Tentu dalam penerapan new normal tersebut pesantren membutuhkan perlengkapan protokol kesehatan seperti hand sanitaizer, sabun cuci tangan, masker, pendeteksi suhu badan, dan sebagainya,” tegasnya.
Lebih lanjut Sutami juga mengatakan bila perlu Pemkot Palembang harus menyiapkan ruang isolasi di setiap pesantren. Dirinya mempunyai pandangan bahwa kebutuhan protokol kesehatan tersebut harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Palembang, karena tidak mungkin harus dipenuhi oleh pihak pesantren itu sendiri mengingat keterbatasan ekonomi dan dana yang minim saat ini.
“Pesantren tidak mungkin meminta uang tambahan bulanan kepada santri mengingat perekonomi saat ini lagi tidak sehat dan terus terpuruk. Untuk itu kami anggota DPRD dari partai PKB Kota Palembang meminta kepada pemerintah Kota Palembang untuk peduli terhadap hal tersebut,” pungkasnya.
Laporan : Andrean
Editor/Posting : Imam Ghazali
