Kliksunatera.com PAGARALAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam Laksanakan Rapat Paripurna sidang ke- II dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pagaralam Tahun anggaran 2025, di ruang sidang utama DPRD, Senin (9/3/2026).
Sidang paripurna ke-2 ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Pagar Alam Hj. Dessy Siska dan dihadiri oleh Wakil Walikota Hj Bertha, Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretaris DPRD (Sekwan), perwakilan Forkopimda, Kepala OPD, Camat beserta Lurah.
Di Sidang Paripurna ini Seluruh fraksi DPRD Kota Pagar Alam menyampaikan pandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna Sidang ke-II tersebut.
Fraksi Gerindra tegas menyoroti lambannya penyerapan anggaran hingga Maret 2026, serta meminta transparansi penggunaan anggaran. Selain itu, fraksi ini juga menyoroti kelangkaan LPG 3 kilogram dan ketidaksesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) yang beredar di tengah-tengah masyarakat kota Pagaralam.
Sementara, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah terus menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Dan Fraksi Golkar menyoroti penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, serta meminta penjelasan terkait gaji P3K paruh waktu di sejumlah OPD. Sedangkan Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan PAD Kota Pagar Alam sebesar 9,66 persen.
Fraksi NasDem mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam optimalisasi anggaran dan pelayanan publik, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta penyelesaian gaji pegawai P3K paruh waktu yang belum terealisasi.
Fraksi Demokrat mengapresiasi kenaikan PAD dari Rp88,7 miliar menjadi Rp97,3 miliar, serta meminta pengelolaan APBD yang lebih efektif. Fraksi ini juga menyoroti persoalan penumpukan sampah, dan saat Lebaran agar dapat segera diatasi.
Pandangan fraksi-fraksi tersebut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.(09/Faisal).
