Kliksumatera.com, BANYUASIN- Permasalahan Portal Jalan di Desa Mukut, Kecamatan Pulau Rimau dikhawatirkan dapat menghasilkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Bupati Banyuasin dan Wakilnya. Hal itu dikarenakan diduga kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada masyarakat, seperti pemortalan yang tidak sesuai ukuran serta ancaman dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan mempolisikan masyarakat bila memaksa membuka.
Umir Tono SH, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Banyuasin mengaku kebijakan tersebut akan berakibat fatal bagi Pemerintahan Bupati Banyuasin dan Wakilnya, sebab hajat hidup masyarakat Pulau Rimau dipertaruhkan. “Tidak perlu diportal sampai dilas. Sebab truk bermuatan kosong saja tidak bisa lewat bukan solusi itu, lagi pula Pekerjaan Umum (PU) kalau konstruksi jalan kuat bagus sesuai RAB muatan 10 ton pun tidak apa-apa,” ujarnya.
Tidak perlu dilas mati lah, itu kan jalan umum, lagi pula harus disosialisasikan dahulu. ”Harus dirangkul para sopir angkutan sawit, kerja sama dengan para kades setempat 2 kecamatan di situ. “Kalau mobil truk bak tinggi jangankan bermuatan tidak bermuatan pun tidak bisa lewat, siapa yang dirugikan menurut kami seluruh masyarakat karena hasil pertanian mayoritas punya masyarakat dua kecamatan situ, bila hal ini terjadi perekonomian masyarakat akan terganggu. Apalagi kalau ada ancaman hukum ke para supir atau warga yang memaksa membuka. Saran saya kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin harusnya memberikan solusi terbaik bagi masyarakat,” paparnya.
Dirinya menegaskan, pada dasarnya Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sosok pemimpin yang memikirkan kehidupan rakyat, terbukti dengan bagusnya infrastruktur, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dengan hadir ketika Masyarakat membutuhkan, namun disayangkan Program Pro Rakyat Kedua Pemimpin ini tidak didukung penuh oleh OPD terkait.
“Saya sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) Pendampingan Kebijakan Pembangunan, sangat sayang dengan kedua Pemimpin ini, namun disayangkan Program Bupati dan Wakilnya ini tidak didukung oleh OPD terkait seperti saya duga Dinas Perhubungan yang yang tidak memberikan masukan terlebih dahulu kepada Bupati dan Wakil Bupati efek kedepan untuk portal yang dipasang terlalu rendah seperti itu. Harusnya Dinas terkait sesuai dengan Slogan Bupati Banyuasin dan Wakilnya, Banyuasin Cerdas. Dinas terkait harus menjelaskan terlebih dahulu kepada Pimpinan di Banyuasin ini, kalau seperti ini efeknya begini, kalau begitu efeknya seperti ini terhadap masyarakat,” tegasnya.
Selain Umir Tono, SH, salah seorang warga Kecamatan Pulau Rimau yang minta namanya dirahasiakan mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari warga Pulau Rimau yang akan melakukan mogok di sepanjang jalan Pulau Rimau sekiranya portal yang dipasang tidak diubah. Sebab banyak kendaraan masyarakat tidak bisa melewati portal karena terlalu rendah dan dilas mati. “Saya mendapatkan informasi dari warga bahwa mereka akan melakukan mogok di sepanjang jalan, artinya buah sawit, padi, serta hasil bumi lainnya tidak akan keluar dari sana dan saya khawatirkan pasokan minyak goreng, akan terganggu karena mereka mogok membawa buah sawit ke pabrik yang mereka tuju, sebab pabrik pengolahan buah sawit rata-rata banyak di wilayah luar Kecamatan Pulau Rimau,” tegasnya.
Dikatakannya, sebelum pemasangan portal di Desa Mukut telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Kepala Desa, Camat, Dinas PU, dan Dishub, bahwa akan dibangun portal demi menjaga kondisi jalan. Portal akan dibuka bila ada kendaraan Pemkab Banyuasin yang masuk, bila tidak ada yang masuk maka akan dikunci mati.
“Seharusnya, Dinas Perhubungan harus menyesuaikan ukuran portal yang akan dilewati oleh truk pembawa hasil perkebunan, jangan lebih rendah dari Bak Truk. Artinya kendaraan sejenis Fuso tidak bisa lewat, namun hanya truk dan kendaraan pribadi masyarakat yang bisa, kalau begini saya sebagai loyalis H. Askolani khawatir atas kepercayaan masyarakat. ”Saya sudah puluhan tahun berada di sini membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, namun sirna oleh kebijakan yang dibuat yang membuat masyarakat sulit dalam perekonomian,” tandasnya.
Laporan : Tim
Editing : Imam Ghazali
