Oleh : Qomariah
Sumber masalah yang membuat negeri ini porak-poranda adalah penerapan sistem kapitalisme demokrasi, di mana kezaliman dan kesewenang-wenangan penguasa makin dipertontonkan tanpa rasa malu, wajar jika masyarakat menginginkan perubahan. Hanya saja, apakah cukup seruan perubahan tersebut sebatas tuntutan sesaat.
Demo besar-besaran terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam rangka mengawal putusan MK, perihal ambang batas parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah.
Bahkan ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks DPR, mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai mahasiswa, organisasi masyarakat, buruh, artis ibukota, hingga komika, TEMPO Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Mereka datang menuntut DPR agar tidak mengangkangi putusan MK soal ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dan batas kandidat peserta Pilkada 2024, fenomena ini menunjukkan bahwa satu seruan bisa menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk melawan dinasti politik dan ambisi kekuasaan.
Salah satu komedian, Rigen mengatakan hadir dalam unjuk rasa sejak tadi pagi, sebagai bentuk perlawanan terhadap legislator yang mau mengubah putusan MK lewat revisi UU Pilkada.”ketika pejabat mulai melawak, saatnya komedian yang melawan,” kata Rigen.
Inilah yang melatarbelakangi demo terhadap DPR pecah, karena masyarakat melihat ada upaya praktik politik dinasti dalam revisi UU Pilkada, setelah putusan MK keluar. Selain itu putusan ini menetapkan syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota, terhitung sejak penetapan pasangan calon bukan ketika dilantik.
Di samping itu kezaliman dan kesewenang-wenangan penguasa makin dipertontonkan tanpa rasa malu, wajar jika masyarakat menginginkan perubahan dari kebijakan zalim yang diterapkan hari ini, ya itu lahir dari rahim kapitalisme demokrasi.
Sejak orde Baru, arah kebijakan politik ekonomi Indonesia. sebenarnya sudah mengadopsi sistem kapitalisme sebagai dasar mengatur negara. Berbagai kebijakan kapitalistik sudah ada sejak masa pemerintahan Soeharto. Bukti paling nyata ialah masuknya perusahaan asing pertama, setelah dikeluarkannya Tap MPRS No. XIII/MPRS/1967 serta UU No.1/1967 tentang penanaman modal asing (PMA).
Pada masa pemerintahan Jokowi wajah kapitalisme makin liberal dan menyeluruh, seperti UU omnibus law cipta kerja dan IKN yang menjadi mega proyek penguasa. Lahirnya UU cipta kerja banyak ditolak buruh lantaran UU ini membuka keran liberalisasi dan eksploitasi pekerja, seperti pemberian HGU kepada pengusaha hingga 190 tahun.
Ini hanyalah sekelumit jejak kapitalisme neoliberal di Indonesia. Jelas yang diuntungkan dari sistem ini adalah korporasi, asing, swasta dan oligarki. Sedangkan rakyat hanya mendapat kerugian dan kesengsaraan hidup yang tidak ada habisnya. Karena penguasa dan pengusaha di sistem demokrasi hanya melahirkan negara korporasi, ciri utamanya adalah lebih melayani kepentingan pengusaha (bisnis) dibandingkan rakyat.
Kapitalisme dan demokrasi, keduanya sama-sama berasas sekularisme yang menjauhkan aturan agama dari kehidupan. Aturan pun bisa berubah sesuai selera penguasa dalam rangka mengamini keinginan korporasi/ kapitalis. Di sisi lain sebagian masyarakat mulai melek terhadap kondisi negeri yang makin semrawut, terjadilah gelombang pergerakan dengan tuntutan perubahan. Namun, perubahan seperti apakah yang ingin kita Raih?
Selama sistem kapitalisme demokrasi masih diterapkan, tidak akan ada yang berubah. Yang berubah hanyalah pemimpin dan pejabatnya saja. Sementara itu kendaraan atau sistem yang menaunginya masih sama, ibarat kendaraan sudah usang, hanya mengganti sopir tidak akan menjadikan kendaraan tersebut berjalan dengan baik. Yang kita gantikan harus seluruh perangkat dan sistemnya itulah sebenarnya perubahan untuk memperbaiki negeri ini.
Visi dan tujuan perubahan, selagi masih bersama demokrasi, perubahan seperti apa yang kita harapkan? Berulang kali ganti pemimpin dengan berbagai latar belakang, nyatanya tidak membuatkan menjadi rakyat berubah. Yang berubah justru kekayaan para pejabat yang meningkat setelah berkuasa. Sementara nasib rakyat semakin sengsara.
Sedangkan perubahan yang sahih memiliki visi dan tujuan yang mendasar dari fondasi, hingga kepemimpinan dan dibangun atas pemikiran ideologis dan metode perubahan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau berhasil mengubah masyarakat Islam yang disegani kawan maupun lawan, juga berhasil membawa perubahan besar bagi Madinah sebagai daulah pertama bagi kaum muslim.
Hanya sistem Islam satu-satunya jalan perubahan yang harus ditempuh umat, jika tidak ingin tertipu dan terjebak pada kesalahan yang sama, karena itu dibutuhkan kelompok dakwah di tengah- tengah umat untuk membina dan memahamkan mereka tentang makna perubahan yang hakiki sebagai falsafah hidup sesuai syariat Islam, karena Islam memiliki seperangkat sistem yang mampu menjawab berbagai persoalan hidup, Insya Allah. Wallahu a’lam bishawab.
