Kliksumatera.com, MURATARA- Terkait Hasil Rapat Komite SMAN se-Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) banyak menuai kontra dari masyarakat, khususnya Wali Murid yang anaknya lagi mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas se-Kabupaten Muratara.
Beberapa Wali Murid mengaku kecewa dan kesal karena hasil keputusan Rapat Enam SMA di Muratara adalah keputusan sepihak kepala sekolah dan komite-komite SMA N di Muratara. Tidak mengundang wali murid pada rapat penentuan nominal yang akan dibebankan pada siswa, Sabtu 18/1/2025.
Enam Ketua Komite SMAN di Kabupaten Muratara sudah menentukan putusan hasil keputusannya sendiri yaitu Ketua Komite SMAN Rupit, Ketua Komite SMAN Sarulangun, Ketua Komite SMAN Bingin Teluk, Ketua Komite SMAN Nibung, Ketua Komite SMAN Karang Jaya, dan Ketua Komite SMAN Karang Dapo.
Masing-masing Ketua Komite SMA se-Kabupaten Muratara menandatangani hasil kesepakatan rapat dan telah memutuskan bahwa persiswa dipungut biaya sebesar Rp 50 ribu per bulan selama 3 bulan guna kepentingan untuk membayar gaji guru honorer yang mengajar di tiap tiap sekolah SMAN yang ada di Kabupaten Muratara. Keputusan komite tersebut sebelumnya belum/tidak diikuti para wali murid. Oleh sebab itu banyak yang mengatakan komite memutuskan sendiri terkait nominal uang bulanan itu. “Kami menerima keputusan itu namun kami kecewa, sewaktu rapat penentuan nominal uang 50 ribu per bulan itu kami sama sekali tidak dilibatkan. Tahu-tahu kami diundang oleh komite masing-masing tempat sekolah anak kami hanya untuk mengesahkannya saja, bukan menentukan nominalnya,’’ ujar seorang wali murid.
Kini wali murid ragu untuk menyumbang Rp 150.000 dalam jangka waktu 3 bulan. Sebab mereka tidak mengetahui berapa total murid dan berapa jumlah guru honorer dari masing-masing sekolah tersebut. ‘’Bukannya kami sebagai wali murid keberatan untuk membayar dan juga setelah pembayaran kami mau kwitansi dari sekolah sebagai bukti kami sudah membayar,’’ tegas mereka.
Menurut salah satu wali murid, mereka tetap saja mengikuti peraturan yang sudah disepakati, hanya saja mereka nampak sedikit kecewa karena mereka diundang rapat oleh komite sekolah hanya untuk mengesahkannya saja bukan membahas masalah jumlah guru honorer dan berapa ketetapan uang yang harus dibayar perbulannya.
Laporan : Jun
Posting : Imam Gazali
