Kliksumatera.com, PALEMBANG- Dr. Ilham Djaya SH, MH, M.Pd, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatra Selatan, masuk dalam kandidat salah satu nama yang diusulkan DPRD Kota Palembang menjadi Pj Wako Palembang. Yang diusulkan, oleh 4 Fraksi di DPRD Kota Palembang, yakni, Fraksi PDI Perjuangan, PKS, Nasdem PP, dan Fraksi Gerindra. Dimana masa jabatan Walikota Kota Palembang Harnojoyo dan Wakilnya Fitrianti Agustinda berakhir masa jabatannya pada 18 September 2023 mendatang.
Dr. Ilham Djaya SH, MH, M.Pd, mengucapkan terima kasih terkait namanya dimasukkan menjadi salah satu Pj Walikota Palembang. ”Tapi, karena memang keputusannya masih ke kemendagri dan kami pada prinsipnya siap kalau memang itu diamanahkan,” katanya saat usai Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-78 di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatra Selatan, Rabu (16/8/23).
Menurut Ilham, informasi yang masuk ke dirinya sebagai salah satu calon Pj Wali Kota Palembang cukup mengejutkan, karena tidak pernah terpikirkan oleh dirinya sebelumnya. “Saya tidak menyangka dan sangat berterima kasih karena memang semuanya dalam waktu yang sangat pendek itu muncul nama saya. Selain nama saya yang di daftarkan sebagai PJ walikota Palembang orang orangnya hebat semua yang mempunyai kapabilitas yang luar biasa, tentu kami juga berkeyakinan bahwa pak Mendagri akan memutuskan yang terbaik,” jelasnya.
Ketika ditanyakan visi dan misi jika dia terpilih, Ilham hanya menjawab, siap melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Walikota Palembang H. Harnojoyo. ”Apapun yang menjadi program beliau itulah yang terbaik untuk masyarakat Kota Palembang,” terangnya.
Diketahui Ilham Djaya pernah menjabat sebagai Kepala Lapas Palembang (Merah Mata), Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Kakanwil Kemenkumham Bengkulu, Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, dan saat ini sebagai Kakanwil Kemenkumham Sumsel.
Ditambahkan Ilham, untuk remisi pada Peringatan HUT ke-78 RI sedang dipersiapkan. ”Acara akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas 2A Jl Merdeka Palembang. Sebanyak 11 ribu lebih warga binaan yang akan mendapatkan remisi dari yang satu bulan sampai lebih satu bulan. Untuk remisi bebas ada sekitar 210 yang akan menerima remisi RU II dan yang bebas bermacam-macam ada yang di Lapas Palembang dan ada yang di daerah. Kalau untuk remisi koruptor akan tetap ada karena PP 99 sudah dicabut, jadi siapapun yang sudah memenuhi persyaratan asal dia sudah inkrah dan masa hukumannya itu sudah lebih dari 6 bulan, akan tetapi jika mereka masih mengajukan banding masih mengajukan kasasi belum inkrah jadi mereka belum bisa mendapatkan remisi, untuk teroris ada 1 orang yang mendapatkan remisi,” pungkasnya.
Sumber : Rilis
Editing : Imam Gazali
