Oleh : Siti Nurjanah
Setiap musim hujan masyarakat Indonesia di beberapa daerah dihadapkan dengan bencana banjir yang tak kunjung usai. Daerah yang sering sekali dilanda kebanjiran yakni Jabodetabek, seperti yang dilansir dari TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Peneliti ahli madya dari pusat riset limnologi dan sumber daya air BRIN, Yus Budiono menyebutkan bahwa ada empat faktor banjir di wilayah Jabodetabek, yaitu penurunan permukaan tanah, perubahan tata guna tanah, kenaikan muka air laut, dan fenomena cuaca ekstrem. Daerah yang terparah ialah Bekasi.
Meskipun bukan yang pertama kalinya, namun banjir yang terjadi sejak tanggal 4 Maret 2025 benar benar parah dan merata, bahkan tinggi banjir mencapai atap rumah warga sehingga menyebabkan aktivitas perekonomian warga lumpuh dan kerugiannya mencapai kurang lebih 3 triliun.
Daerah lain yang juga terjadi bencana banjir yaitu Dharmasraya Sumatra Barat, Kabupaten Kampar Riau, Kabupaten Pesawaran Lampung, Kabupaten Aceh Jaya, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Malah banjir di daerah tersebut terjadi sebelum Ramadan.
Sejauh ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat masih terus menarasikan bahwa banjir di akibatkan dari cuaca yang sangat ekstrem, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) jauh-jauh hari sudah memberikan peringatan kepada masyarakat akan curah hujan yang terjadi pada tahun ini memang benar-benar sangat tinggi daripada tahun sebelumnya. Salah satu sebabnya adalah faktor atmosfer seperti sirkulasi siklonik serta fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang memperkuat tumbuhnya awan hujan yang besar.
Namun jika ditelisik lebih dalam, penyebab banjir bukan hanya karena cuaca ekstrem, tapi tata kelola alam yang salah. Seperti hutan atau pegunungan yang dialih fungsikan menjadi perumahan, perkebunan, pariwisata bahkan untuk proyek berskala besar menyebabkan kerusakan yang kian parah, semua itu dilakukan dengan dalih menaikkan perekonomian.
Dengan kondisi penataan wilayah yang salah malah semakin memperburuk keadaan, ketersediaan resapan air yang minim karena hampir semua tanah terkena semen dan beton, drainase yang disediakan terkesan asal asalan, sehingga curah air yang datang begitu banyak menemui jalan buntu untuk mengalir ke tempatnya.
Seperti itulah kondisi kebijakan di sistem demokrasi kapitalis yang mana memisahkan agama dari kehidupan adalah asas pembangunannya. Sejatinya bencana yang terjadi berulang harus dicari akar masalahnya, karena bukan sekadar problem teknis tapi sistemis. Kebijakan paradigma kapitalistik menghantarkan pada konsep pembangunan yang abai pada kelestarian lingkungan dan keselamatan manusia, dengan mitigasi yang lemah, banjir tidak tercegah, dan rakyat pun hidup susah. Pembangunan harus memiliki paradigma yang tepat, sehingga memudahkan kehidupan manusia, juga menjaga kelestarian alam.
Tampak ada yang salah dengan berbagai kebijakan terkait dengan alam. Paradigma kepemimpinan sekuler kapitalistik yang tegak saat ini terbukti telah gagal menciptakan kehidupan yang harmonis dan sangat jauh dari kebaikan. Mereka tidak kenal prinsip halal-haram. Apa yang mereka sebut dengan pembangunan, faktanya justru menimbulkan kehancuran dan mereka dengan mudah berlepas tangan.
Jika kita lihat bersama kerusakan di dunia tak jauh akibat dari kelalaian manusia sendiri. Semua itu sudah dijelaskan oleh Allah didalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat dari ulah tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagain dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Islam memberikan arahan kepada negara, bagaimana membangun negara yang tepat, dengan posisi penguasa sebagai raa’in, maka penguasa akan terus mengurus rakyat dengan baik sehingga rakyat hidup sejahtera, aman dan nyaman terhindar dari banjir.
Penguasa juga akan menerapkan Islam sebagai asas konsep pembangunan dan melakukan mitigasi yang kuat untuk mencegah terjadinya bencana, khusunya banjir. Pembangunan bukan hanya untuk mendapatkan pujian dan cuan, tapi tata kelola pembangunan juga sesuai dengan syari’at. Sehingga masyarakat terjamin keselamatan dan kesejahteraannya.
Kepemimpinan dalam Islam memang berfungsi sebagai pengayom dan penjaga umat secara keseluruhan. Setiap hal yang bisa mengganggu apalagi merusak peri kehidupan mereka akan dieliminasi oleh negara dan para penguasanya. Negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang menyejahterakan rakyatnya. Juga mencerdaskan rakyat dan menegakkan hukum bagi para pelanggar syariat dan kebijakan negara lainnya.
Berbagai upaya pembangunan pun hanya didedikasikan untuk kemaslahatan umat, kemuliaan Islam dan kejayaan negara, bukan demi kepentingan kelompok tertentu, termasuk para pemilik uang. Alhasil, pembangunan dalam paradigma Islam jauh dari bencana dan kerakusan manusia. Selain itu terwujud pula tujuan turunnya risalah Islam, yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Kalaupun terjadi bencana, faktornya benar-benar karena alam, dan ini niscaya sebagai bentuk ujian iman. Negara dalam fungsinya sebagai penjaga akan berupaya melakukan mitigasi secara maksimal sehingga kerugian dan jatuhnya korban akan benar-benar minimal. Dengan sistem ekonomi Islam yang kuat, negara akan memiliki modal cukup untuk memberi layanan prima kepada rakyatnya, termasuk mengangkat kesedihan dan menutup kebutuhan para korban bencana secara maksimal.
Tegaknya kepemimpinan ideal semacam ini tentu butuh diupayakan. Satu-satunya jalan adalah dengan menggencarkan dakwah kepada Islam hingga umat paham bahwa Islam adalah tuntunan kehidupan. Mereka juga perlu dipahamkan bahwa berlama-lama hidup dalam sistem sekuler seperti sekarang bukan hanya akan mendatangkan kesempitan, salah satunya mengundang berbagai bencana alam. Yang lebih mengerikan adalah hidup dengan aturan buatan manusia, justru berdosa dan mendatangkan kemurkaan Allah Taala. Wallahu’alam bishawab.
