Oleh: Ai Iim
Asmuni 61 tahun adalah seorang petani yang tinggal di Jalan Mayjen Yusuf Singadakane, Kelurahan Keramasan Kertapati Palembang Sumatera Selatan, hanya bisa pasrah. Pasalnya ia akan kehilangan lahan garapannya yang akan beralih menjadi lokasi pembangunan kantor baru Pemerintah Provinsi Sumsel.
Kini, lokasi pembangunan kantor baru Pemprov Sumsel tersebut sudah tertimbun pasir, begitu pula setengah hektar lahan yang telah digarap Asmuni. Nurhayati istri Asmuni menceritakan bertahun-tahun telah memperoleh penghasilan dari bertani di lahan tersebut. Bahkan tidak ada ganti rugi, karena lahan tersebut bukan miliknya. Mereka hanya menggarap lahan tersebut.
Begitu juga nasib yang dialami Rohim 60 tahun yang tinggal di lokasi yang sama. Ia hanya bisa meratap lahan sawah dan ratusan pohon pisang miliknya yang kini telah tertimbun oleh tanah.Tak hanya padi dan pohon pisang, rumah kayu miliknya pun yang telah ditempati selama bertahun tahun lebih terpaksa ikut tergusur.
Dari semua hasil pertanian dan penggusuran rumah, pria renta ini hanya dibayarkan Rp 2 juta dipotong Rp 100 ribu, sehingga hanya menerima Rp 1,9 juta. Dengan kondisi saat ini ia pun mengaku bingung hendak pindah kemana, sebab uang yang didapatkan dari hasil ganti rugi tidak dapat digunakan untuk membangun rumah. Bahkan padi yang belum sempat dipanen pun sudah ditimbun. Padahal mereka sudah banyak mengeluarkan tenaga, bahkan mereka rela capek dan tidak makan. Puluhan petani lain mengaku untuk tiga petak sawah yang ditanami bibit harus mengeluarkan uang dari kantong pribadi sebesar Rp 750 ribu sebagai modal. Sekali dalam setahun tahun mereka menggarap lahan rawa tersebut, dan saat ini harga padi sedang bagus, diharga Rp 4.600 perkarung.
Hal ini tak jauh beda dengan Presiden Joko Widodo yang mempersiapkan lokasi baru bagi ibu kota Indonesia, maka Pemerintah Kota atau Pemkot juga berkeinginan yang sama. Walikota Palembang, Harnojoyo memasukkan rencana pemindahan perkantoran lebih terpusat ke wilayah Kramasan, Musi II ke dalam 11 program pembangunan infrastuktur kota Palembang. Rencana ini pun disambut baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Gubernur Sumsel, Herman Deru dalam keterangan persnya menyambut usulan pembangunan infrastuktur di ibu kota Provinsi Sumsel ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Sumsel Basyaruddin mengungkapkan, lahan seluas 40 hektare tersebut akan dijadikan kantor terpadu baru. Di dalamnya ada kantor Gubernur Sumsel dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Sumsel. Proyek ini ditarget rampung 2023 yang diawali pembangunan kantor Gubernur Sumsel dan ditarget selesai akhir tahun depan. Sementara kantor gubernur lama rencananya dijadikan kawasan perekonomian baru.
Miris, di tengah wabah pandemi seperti ini dimana keadaan ekonomi kian karut marut, pemerintah malah melakukan pembangunan, padahal hal tersebut bukanlah hal yang urgen. Sehingga mereka terkesan tak perduli dengan nasib rakyatnya. Mereka hanya memikirkan materi yang bersifat semu. Sedangkan untuk pembangunan tersebut tentunya akan memakan biaya yang sangat tinggi. Yang jadi pertanyaan, dari manakah biaya untuk pembangunan infrastruktur tersebut? Bukankah negara saat ini sedang dililit utang yang sangat besar?
Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2020 ini meningkat. Tercatat, posisinya meningkat menjadi 413,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 6 .076,9 triliun (kurs Rp 14.700), (Kompas.com).
Dalam Islam seorang pemimpin wajib menjadikan kehidupan rakyatnya sejahtera, serta memastikan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk ‘izzah (kemuliaan) Islam. Apalagi masuk dalam jebakan utang, yang dapat menjadikan posisi negara lemah di mata negara lain/pihak ketiga.
Prioritas Pembangunan di Negara Khilafah
Ketika sebuah negara membangun infrastruktur, perlu dilihat dengan paradigma apa infrastruktur itu dibangun. Negara Khilafah tidak akan membangun infrastruktur yang mengabaikan hak manusia, alam, dan lingkungan. Negara Khilafah akan memprioritaskan mana infrastruktur yang lebih utama untuk dibangun. Seperti membangun infrastruktur untuk kesehatan, pendidikan, jalan, energi, fasilitas umum, dan sebagainya. Khilafah akan menerapkan ekonomi Islam secara utuh. Mulai dari pengaturan kepemilikan, pengelolaan, hingga distribusinya.
Salah satu fasilitas pendukung pembangunan ekonomi suatu negara adalah pembangunan infrastruktur. Dimana infrastruktur tersebut merupakan penggerak pembangunan ekonomi di suatu negara. Salah satu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan oleh suatu negara atau daerah adalah masalah infrastruktur yang akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan prinsip syariah. Karena Islam juga memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, tetapi tetap menempatkannya pada masalah pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing orang ke arah yang benar. ***
Wallahu ‘alambishowab
