Oleh : Luziana Sari
Pada hari Selasa, 28 Februari hingga Rabu pagi, 1 Maret lalu, kemacetan panjang selama 22 jam terjadi di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Jambi. Pengusaha truk pun teriak akibat macet panjang hingga 15 km itu.
Pasalnya, jumlah truk yang terkena kemacetan hingga mencapai belasan ribu unit. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengungkapkan, kerugian pengusaha truk mencapai belasan miliar. “Sehari nggak beroperasi itu. Truk kalau nggak jalan 1 hari minimum hilang income Rp 1 juta. Ditambah karena harus bayar bensin, kedua biaya nunggu truk, ada asisten kasih makan, itu cost juga. Ditambah biaya makan Rp 1,5 juta lah, kalau kerugian Rp 1,5 juta x 11.000 truk sekitar 17 miliar,” katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/3/2023).
“Belum termasuk barang busuknya, kemudian risiko keterlambatan barang, atau resiko sama pengirim barang. Macet sudah mengganggu kelancaran logistik, banyak yang menderita terutama barang yang penghasil pertanian lebih cilaka lagi, waktunya berhenti, jadi korban lah. Sayuran, buah-buahan, yang berpendingin harus hidup terus,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, kemacetan tersebut dipicu ribuan truk pengangkut batu bara yang beroperasi saat itu.
Gemilang pun mempertanyakan pengawasan pemerintah. “Ini kan barang tambang yang harusnya ditransportasi jalur khusus, nggak ganggu distribusi barang. Harusnya jalur sendiri atau gunakan kapal, ini yang nggak dilakukan pengusaha batubara,” tukasnya.
“Pemerintah harus tegas ketika (tambang batubara) dibangun gimana mengenai aspek lingkungan? Jadi kalau nggak memenuhi lingkungan, tutup aja tambangnya karena tambang dibangun harus punya kajian AMDAL, kalau menyengsarakan rakyat AMDAL dipertanyakan,” kata Gemilang.
Pemerintah, lanjutnya, sebaiknya tidak saling lempar tanggung jawab terkait kemacetan tersebut.
“Kalau aturan yang dibangun pemerintah nggak berjalan, siapa yang bertanggung jawab? Kan ada aturannya, jangan semua pengusaha mau enaknya sendiri aja. Jalan nasional yang atur pemerintah pusat di Menhub Dirjen Darat. Kalau perawatan PUPR, mestinya beliau tegas, jangan lempar-lempar semua,” sebut Gemilang.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Pol Hendro Sugiatno mengatakan, masalah angkutan batu bara bukan berada di wilayah kewenangannya, melainkan ada di Kementerian atau Lembaga lain. “Masalah perizinan penggunaan jalan nasional kewenangan ada di PUPR. Dalam aturan, hasil tambang minerba/ batu bara wajib menggunakan jalan khusus, aturan itu ada di Kementerian ESDM dan Gubernur,” katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan, truk pengangkut batu bara sejatinya diperbolehkan untuk melalui jalan nasional tersebut seiring dengan aturan yang telah ada. Hanya saja, berdasarkan sepengetahuannya jam operasionalnya dibatasi mulai dari pukul 18.00 WIB hingga 06.00 WIB. “Ya ada aturannya, mereka baru bisa mulai beroperasi jam 6 sore kan, karena sudah terlalu 8banyak mungkin jadi crowded,” kata dia saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (3/3/2023).
Berdasarkan rapat yang digelar beberapa waktu lalu, terdapat opsi perusahaan tambang membuat jalan untuk mereka sendiri. “Memang mereka ada izin melewati jalan nasional sih oke saja, cuma mungkin sudah terlalu banyak ya dan itu juga sudah dirapatkan di sini. Ada rencana nanti jalan keluarnya mereka buat jalan sendiri,” katanya.
Kemacetan panjang yang menghabiskan waktu hingga seharian ini menunjukkan buruknya transportasi publik negeri ini salah satunya infrastruktur jalan. Banyaknya masalah yang mendera proyek infrastruktur mengindikasikan bahwa dari awal perencanaan hingga pelaksanaan sudah salah. Skema pembiayaan yang berbasis utang dan investasi saja selalu berisiko.
Selama ini selalu dinarasikan bahwa infrastruktur dibangun untuk kepentingan rakyat, namun faktanya rakyat hampir tidak bisa merasakan dampak pembangunan itu. Mahalnya harga tol dan ongkos transportasi jalan rusak hingga kemacetan masih terjadi hampir di seluruh wilayah di negeri ini. Hal itu disebabkan infrastruktur di negeri ini dibangun atas dasar sistem ekonomi kapitalisme – neolib. Sistem ini tidak akan berorientasi pada kepentingan korporasi. Penguasa yang menjalankan sistem ini menciptakan berbagai proyek strategis hanya untuk memberi peluang bagi swasta atau asing menguasainya.
Selain itu sering kali bukan karena adanya rakyat yang membutuhkan akses akan tetapi karena ada perusahaan baru yang akan dibangun di wilayah tersebut yang membutuhkan jalan untuk akses distribusi. Perusahaan tentu saja enggan mengeluarkan biaya besar untuk pembangunan jalan sebab itu pasti akan menambah cost produksi.
Dalam Islam jalan termasuk salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah negara demi kesejahteraan rakyatnya. Karena itu negara wajib membangun infrastruktur yang baik dan merata ke seluruh pelosok negeri. Sebab negara (khilafah) dengan pemimpinya yang disebut (kholifah) adalah raain atau pelayan dan pelindung bagi rakyatnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “Imam adalah raain (pengurus rakyat ) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” . (HR Muslim)
Dalam hadis yang lain beliau bersabda : “ Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dia yang bertanggung jawab terhadap gembalanya” (HR Muslim).
Jalan yang baik dan lebar akan mengurangi kemacetan distribusi dan pemenuhan kebutuhan rakyat, kegiatan pendidikan, perkantoran dan industri akan berjalan lancar. Khilafah akan membatasi produksi dan distribusi kendaraan pribadi dan melarang transaksi lesing dan ribawi karena hal itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Beralihnya rakyat dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum ini akan berjalan secara alami. Sebab negara akan memperbanyak transportasi umum dengan kualitas yang baik dengan ongkos yang murah bahkan gratis. Sebab transportasi publik adalah pelayanan yang wajib disediakan negara bagi rakyatnya. Khilafah juga akan membuat perencanaan dan penataan suatu kota yang baik dan efektif.
Maka apabila kita ingin pembangunan jalan merata di seluruh pelosok negeri dan kemacetan teratasi dengan hakiki kita harus meninggalkan sistem sekuler kapitalisme ini dan hanya menjadikan Islam sebagai satu-satunya aturan untuk segala persoalan.
Wallahualam bishawab
