SEKAYU, – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Asistensi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2026 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Senin (19/6/2023).
Acara ini dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KEMENPAN-RB Kamaruddin AK MS, dan diikuti para kepala perangkat daerah, kepala bagian, serta camat dilingkungan Pemkab Muba.
Pj Bupati Muba Drs H Apriyadi MSi diwakili Pj Sekda Muba Musni Wijaya SSos MSi dalam sambutannya berharap dengan kehadiran Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KEMENPAN-RB di Bumi Serasan Sekate dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terkait penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Muba telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain, penguatan sumber daya manusia dalam mewujudkan ASN profesional dengan menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi dan melakukan penyetaraan jabatan. Melakukan evaluasi kelembagaan bersama STIA-LAN agar tercipta perangkat daerah yang tangguh, dinamis, adaptif dan kaya fungsi.
Kemudian penerapan strategi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara konsisten dan optimal dalam pelayanan kepegawaian, keuangan, perencanaan, kependudukan, perizinan, kebudayaan, dan pendidikan seperti E-SAKIP, E-office, SRIKANDI, dan SIPD.
Sementara itu kadis kominfo Muba , Sinulingga saat dihubungi menyatqkan bahwa kabupaten Muba juga sedang melakukan penyusunan domain Arsitektur SPBE melalui Kominfo melakukan berbagai inovasi terhadap pelayanan publik, terutama perangkat daerah yang melakukan pelayanan strategis langsung terhadap masyarakat. Upaya perbaikan pelayanan tersebut mendapat penghargaan dari Kemenpan-RB sebagai perangkat daerah dengan pelayanan prima.
