Oleh : Ummu Umar
Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia supaya mengubah acuan tingkat garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity.
Menurut mereka, seharusnya garis kemiskinan di Indonesia diukur dengan paritas daya beli melalui besaran pendapatan sebesar US$ 3,20 per hari, bukan dengan ukuran yang pemerintah gunakan sejak 2011 sebesar US$ 1,9 per hari.
Merespons itu, Sri Mulyani mengatakan, ukuran garis kemiskinan yang disarankan Bank Dunia itu belum bisa menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Selain itu, jika ukuran garis kemiskinannya di naikkan malah menyebabkan 40% masyarakat malah tergolong orang miskin.
“Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia) katakan di speechnya ketika anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol tapi garis kemiskinan anda adalah US$ 1,9, anda harus gunakan US$ 3. Seketika 40% kita semua menjadi miskin,” kata Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Sri Mulyani menganggap, ukuran itu tidak bisa seketika digunakan di tanah air karena, salah satunya masing-masing wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda satu sama lain. Sehingga, pengeluaran masyarakat untuk hidup berbeda satu dengan yang lain. “Karena bahkan saat Anda berpergian saat Ramadhan, mudik Lebaran, seperti saya ke Semarang dan berkeliling menikmati restoran lokal, harganya sangat murah, ini di Semarang salah satu kota besar. jika ke tempat yang lebih rendah akan lebih murah,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ia menganggap, ukuran yang dijadikan acuan Bank Dunia itu harus ditelaah lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian domestik. Lagipula, ukuran yang ditetapkan Bank Dunia itu kata dia pemberlakuannya secara global. “Andaikan menggunakan US$ 3 secara global. Tapi ya, saya akan minta Pak Elan (Chief Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K) untuk menjawab pertanyaan itu,” ucap Sri Mulyani.
Elan Satriawan menambahkan, sebetulnya tak masalah jika indikator garis kemiskinan Bank Dunia itu digunakan, apalagi juga sudah digunakan untuk negara-negara berpendapatan menengah. Tapi ia mengingatkan Indonesia juga memerlukan garis kemiskinan sendiri yang bisa mengidentifikasi profil masyarakatnya. “Indonesia perlu punya national proverty line yang bisa diidentifkasi, mengukur kemiskinan yang lebih baik, konsisten, across region, provinsi maupun kabupaten kota,” tuturnya.
Yang jelas, ia memastikan, pemerintah kini juga tengah memperbaiki angka garis kemiskinan yang sudah lama digunakan pemerintah itu. Diantaranya melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS.
CNBC Indonesia
Negara adidaya Kapitalis Amerika Serikat masih berupaya menanamkan pengaruhnya di Indonesia dan dunia.
Sebagai negara adidaya yang menggunakan aturan kapitalis sekuler, Amerika Serikat mempunyai cara/metode untuk mengintervensi negara jajahannya seperti Indonesia. Padahal Amerika Serikat sendiri mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan.
Di Amerika Serikat, kemiskinan memiliki implikasi sosial dan politik. Pada tahun 2020, terdapat 37,2 juta orang dalam kemiskinan. [1] Beberapa dari banyak penyebab termasuk ketimpangan pendapatan, [2] inflasi, pengangguran, jebakan utang dan pendidikan yang buruk. [3] Sebagian besar orang yang hidup dalam kemiskinan kurang berpendidikan dan akhirnya menganggur; [4] tingkat penahanan yang lebih tinggi juga telah diamati. [3] Meskipun AS adalah negara yang relatif kaya menurut standar internasional, [5] kemiskinan secara konsisten hadir di seluruh Amerika Serikat, bersama dengan upaya untuk mengentaskannya, dari New Delhi, undang-undang era Depresi Hebat , hingga perang nasional melawan kemiskinan pada 1960-an dan upaya pengentasan kemiskinan selama Resesi Hebat 2008.
Ambang batas kemiskinan di Amerika Serikat adalah $12.880 untuk satu rumah tangga dan $26.246 untuk keluarga beranggotakan empat orang pada tahun 2021. [6] [7] Pada tahun 2023, 2,75% penduduk AS berpenghasilan kurang dari $10 per hari, dengan hanya 23 negara di dunia yang memiliki persentase lebih rendah. [8] 0,25% penduduk AS hidup di bawah garis kemiskinan internasional sebesar $2,15 per hari pada tahun 2020, [9] [10].
Pemerintah federal AS menggunakan dua ukuran untuk mengukur kemiskinan: ambang batas kemiskinan yang ditetapkan oleh Biro Sensus AS , yang digunakan untuk tujuan statistik, dan pedoman kemiskinan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan , yang digunakan untuk tujuan administratif. [11] Ambang batas kemiskinan, yang mengakui kemiskinan sebagai kekurangan barang dan jasa yang biasanya diterima begitu saja oleh anggota masyarakat arus utama, [12] terdiri dari tingkat pendapatan. Di sisi lain, pedoman kemiskinan adalah pedoman sederhana yang digunakan untuk menentukan kelayakan program federal seperti Head Start dan kupon makanan. [13]
Penilaian tahun 2020 oleh Biro Sensus AS menunjukkan persentase orang Amerika yang hidup dalam kemiskinan untuk tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19 ) telah turun ke beberapa tingkat terendah yang pernah tercatat karena periode pertumbuhan ekonomi yang sangat lama. [14] Namun, antara Mei dan Oktober 2020, sekitar delapan juta orang jatuh miskin karena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 dan berakhirnya dana dari CARES Act. Wikipedia.
Konsep hidup sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan AS di seluruh dunia telah menyebabkan kemiskinan semakin meningkat, banyaknya pengangguran, kriminalitas, korupsi terus terjadi. Bahkan gaya hidup hedonisme sudah menjadi tren di masyarakat. Hutang riba disodorkan untuk solusi hidup, pinjol, leasing juga diijinkan berdiri. Akibatnya masyarakat beramai ramai menjadi nasabah yang menyebabkan kesengsaraan hidup karena dililit hutang sepanjang hidup.
Ditambah lagi dengan mahalnya harga pangan, mahalnya biaya pendidikan, transportasi yang mendorong masyarakat untuk ngutang gali lobang tutup lobang dalam mengatasi persoalan mereka. Selanjutnya mereka menggadaikan harta benda bahkan menjualnya hingga menjadi miskin.
Islam telah memerintahkan kita untuk memberikan zakat kepada orang miskin, baik zakat fitrah maupun zakat harta (mal). Zakat dipungut oleh negara dan didistribusikan oleh negara kepada 8 golongan termasuk orang miskin. Namun orang miskin itu tidak semakin miskin seperti yang terjadi di dalam kehidupan kapitalis saat ini.
Dalam sejarah Islam dikenal seorang khalifah yang mampu membebaskan negara dari kemiskinan, Ialah khalifah Bani Umayyah, Umar bin Abdul Azis.
Setelah era kejayaan Islam di masa Rasulullah Saw hingga Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan Islam relatif mengalami kemunduran. Bahkan di era Bani Umayyah, korupsi sempat merajalela, sampai datangnya Khalifah Umar bin Abdul Azis.
Era kekhalifahan Umar bin Abdul Azis terbilang singkat, kurang dari 3 tahun. Namun ia merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai Khulafaur Rasyidin kelima.
Konon, saking makmurnya sulit ditemukan orang miskin pada masa pemerintahannya sehingga hasil zakat pun sulit disalurkan karena tak ada orang yang layak menerimanya (ashnaf zakat). Bahkan setelah digunakan untuk membebaskan sejumlah hamba sahaya, harta di Baitul Mal masih banyak.
Di Irak, harta di Baitul Mal tak habis-habis meski sudah digunakan untuk membayar gaji pegawai provinsi, menolong orang yang terlilit utang, hingga memberi modal pemilik lahan.
Angka kemiskinan dalam pandangan islam bisa nol jika negara mengurus rakyatnya sesuai dengan konsep islam.
Apalagi Indonesia mempunyai sumber daya alam yang begitu besar, tambang emas freeport, batu bara, minyak bumi, gas, nikel, baja, timah dan sebagainya lebih dari cukup untuk mensejahterakan masyarakat. Namun pengurusannya membutuhkan aturan Islam (syariah) dengan ideologi Islam yang hukum hukumnya konsisten, anti penjajah dan bebas intervensi asing. Dialah sistem pemerintahan islam yang dikenal umat dengan nama Khilafah. Insyaallah, wallahualam bishawab.
