Kliksumatera.com, MURATARA- Ketua Badan Peneliti Independen (BPI) KPNPA Muhamad, menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Muratara yang sama sekali tidak ada tindakan sama sekali terhadap tindak tanduk kepala desa yang dianggap banyak kejanggalan dalam mengelola dana desa.
Dilihat dari laporan SPJ laporan tahunan dana desa, hampir 80 % dari 82 desa di Kabupaten Muratara banyak ditemukan kejanggalan kejanggalan karena diduga tidak sesuai fakta yang ada di lapangan.
Hal yang seperti ini menurut Muhamad sangatlah fatal karena dapat menimbulkan kerugian negara dan dapat membunuh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi rakyat. ”Sebab, uang negara diduga tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masarakat yang benar- benar membutukan pembangunan,” tegasnya, Sabtu (6/3/21).
Dia berharap, Pemkab Muratara dapat mengecek dan memberikan sanksi bagi setiap kades yang tak becus mengelola dana desa mereka. ”Apalagi kini Bupati Muratara dan Wakilnya telah berganti. Saya berharap Pak Devi selaku Bupati Muratara dapat mengatasi masalah tersebut,” tandasnya.
Laporan : Junaidi
Editor/Posting : Imam Ghazali
