Kliksumatera.com, LAHAT- Tindakan Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Keban Agung Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Mirwan Sayuti bersama 4 (empat) Kades yang terdiri dari Kades Pandan Arang, Keban Agung, Tanjung Kurung, dan Nanjungan Kecamatan Kikim yang menemui Kapolres Lahat terkait adanya dugaan penyalahgunaan dan penyimpangan rehabilitasi Sungai Pangi (IPDMIP) yang pengerjaannya dilakukan oleh CV.REY SHA dengan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.1.933.513.565 ditanggapi anggota DPRD Lahat Komisi IV Lion Faizal, SE MM (9/8/2021).
Lion Faizal mengatakan bahwa memang benar 4 Kades dan Ketua P3A Desa Pandan Arang memberitahukan kepadanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil 5 sekaligus tokoh masyarakat Pangi Ulu wilayah Kikim Selatan yang lahir di Desa Nanjungan, meluruskan bahwa maksud dari kedatangan Ketua P3A bersama 4 (empat) kades yaitu Kades Pandan Arang, Keban Agung, Tanjung Kurung dan Nanjungan dengan mendatangi Kapolres Lahat untuk menyampaikan tentang pengerjaan Dam 1 Pangi Desa Pandan Arang Kikim Selatan yang mereka laporkan atas dugaan penyimpangan dana IPDMIP Tahun 2021. ”Dan saya tegaskan yang mereka lakukan itu tidak menyalahi aturan dan sah-sah saja, dengan catatan kita tetap mengedepankan azaz praduga tak bersalah,” ujarnya kepada media ini Selasa (10/8/2021).
Menurut Lion Faizal, informasi yang diterima berdasarkan pedoman pengelolaan anggaran IPDMIP. Seharusnya pihak Dinas PSDA Provinsi Sumsel sebelum melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan seperti survei lokasi dan berkoordinasi kepada masyarakat.
Namun fakta di lapangan, pihak PSDA Provinsi Sumsel sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat yang notabene pemakai/pengguna pembangunan tersebut. Dalam tahapan pengerjaan Rehabilitasi D.I.1 Air Pangi (IPDMIP) yang menelan anggaran sebesar Rp 1.933.513.565 yang dikerjakan dengan asal-asalan dan proyek tersebut selesai dikerjakaan dalam kurun waktu hanya 4 hari.
“Sebagian tahapan dalam pembangunan Dam 1 Pangi tersebut memang sudah berkoordinasi dengan masyarakat, Pemerintahan Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Camat, Kapolsek, dan instansi terkait. Perundingan dilakukan baik di rumah Kepala Desa Pandan Arang maupun di kantor kecamatan, juga pertemuan di lokasi pengerjaan, tetapi kesepakatan tidak ada yang ditepati oleh pihak CV. Reysha dalam artian Pekerjaan semaunya mereka saja. Terbukti dengan dilakukan pengecekan melalui Tipikor dengan 4 (empat) Kades dan tokoh masyarakat pekerjaan asal-asalan seperti yang terlihat di video yang saat ini viral dan menjadi perbincangan publik.
Sebagai anggota DPRD Lahat dan Tokoh Masyatakat Lion berpendapat bahwa jika benar adanya indikasi tersebut, maka dengan merujuk pada Undang-undang RI no 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang tidak pidana korupsi serta Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. kemudian Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolahan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan dan pertangung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan keuangan Daerah dan perhitungan anggaran pendapatan Belanja Daerah. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pencucian uang, diduga pembangunan D.I.1 Sungai Pangi Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Tahun anggaran 2021 sama halnya dengan mengangkangi peraturan tersebut di atas, dan patut diduga Negara mengalami kerugian Ratusan juta Rupiah dalam pengerjaan Proyek Dam Air Pangi kikim selatan.
“Tentunya dengan tetap menjunjung tinggi azaz praduga tak bersalah sebagai Anggota DPRD Lahat dan sebagai Tokoh Masyarakat Kikim saya berharap Kapolres Lahat segera menindak tegas dan mengusut tuntas penyimpangan dalam pembangunan proyek tersebut,” pungkas Lion Faizal SE MM.
Sementara itu pihak Cv Reysha melalui kuasa Direkturnya Saryono S.Sos ketika dihubungi media ini melalui sambungan telepon untuk dikonfirmasi tidak merespon.
Sumber : SMSI Lahat
Posting : Imam Ghazali
