Kliksumatera, Sorong – Komandan Kodim 1802/Sorong Letkol Cpn Andi Sigit Pamungkas S.E.M.IP diwakili oleh Pasiter Kodim 1802/Sorong Kapten Inf Semba menghadiri Rapat Koordinasi persiapan festival egek dan pencanangan wisata kampung malaumkarta Kab Sorong. Bertempat di Ruang Pola Pemda Kab Sorong Jl. Sorong-klamono Km.24 Kelurahan Klamasen Distrik Mariat Kabupaten Sorong Prov. Papua Barat Daya. Kamis (11/05/2023)
Dalam smbutan Staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Kab Sorong Dr. Markus Karet, S.I.P., M.Si mengatakan Arahan oleh Pj Bupati Sorong untuk mempersiapan festival egek dan pencanangan wisata kampung malaumkarta Kab Sorong, dimana disana sudah ada Tempat wisata yang mana perlu ditingkatkan. Saya dan beberapa staf sudah melakukan cek lokasi semua baik tetapi karena sudah lama tidak dipakai dan dirawat sehingga semua sudah kondisi rusak, kita ketahui bahwa tanggal 5 s.d 8 Juni 2023 akan dilaksanakan kegiatan pestival egek di malaumkarta oleh karena itu kita harus betul betul menyikapi kesiapan kegiatan ini.
Untuk jaringan air bersih kami sudah perbaiki saluran air dan dalam Minggu ini kami akan perbaiki jaringan air dan bukan hanya untuk tempat wisata tetapi juga kita akan buat jaringan air kerumah rumah warga, kepada dinas Parawista disini memiliki peran penting oleh karena itu saya minta mulai Minggu depan sudah bisa berkerja karena waktu kita hanya 3 Minggu. Kami Pemda Kab Sorong meminta bantuan kepada TNI Polri yang mana disaat ini ada anggota TNI yang melaksanakan kegiatan TMMD sehingga secara bersamaan nanti kami Pemda akan meminta bantuan kepada TNI untuk mempercepat kesiapan lokasi wisata egek di malaumkarta ini.
Dandim 1802/Sorong melalui Pasiter Kodim 1802/Sorong sangat merespon kegiatan wisata egek ini dimana dalam kegiatan ini harus kita persiapkan dengan baik karena ini adalah Iven nasional dan dunia. Anggota TNI dan masyarakat yang ada disana sudah melaksanakan pembersihan dilokasi wisata tersebut namun masih ada disana terlihat persoalan hak Ulayat sehingga masyarakat yang ada disana tidak menyatu, pemerintah daerah harus dapat mendudukkan semua masyarakat yang ada sehingga apa yang menjadi persoalan disana dapat diselesaikan dengan baik dan hal yang paling menonjol sebagaimana yang disampaikan oleh dinas Parawista terkait persoalan hak Ulayat dari marga yang ada.
