Oleh : Riyulianasari
Indonesia terancam kena gempuran daging ayam impor murah dalam beberapa waktu ke depan. Penyebabnya bukan karena kekurangan stok di dalam negeri, melainkan ada kewajiban dari Indonesia untuk memenuhi tuntutan setelah kalah gugatan dari Brasil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Pemerintah tidak berencana impor daging ayam, tapi ada ancaman daging Brasil karena kita kalah di WTO,” kata Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko kepada CNBC Indonesia, Jumat (23/4/21).
Kondisi ini sangat pelik, sebab daya saing industri perunggasan Indonesia sangat lemah. Harga daging yang tinggi dipicu dari pakan yang tinggi jadi penyebabnya.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan Syailendra sudah mengingatkan bahwa serangan impor itu tidak mengada-ada. Karenanya, peternak harus bisa menekan harga ayam dengan mengefisiensikan harga pakan ternak.
“Untuk persiapan perang yang lebih besar, saya sudah sampaikan walau terkejut-kejut. Kalau kita nggak bisa efisien dan bahan baku juga nggak bisa kita pastikan, ekstremnya itu, mungkin saya dianggap nyeleneh, impor saja pakan kalau produksi lebih mahal (dengan pakan lokal), tapi dampak ke petani dan industri pakan seperti apa, kalau cari kemudahan begitu aja cari yang termurah, tapi nggak gitu juga,” katanya, dikutip dari YouTube Pataka Chanel FGD: “Harga Jagung Melambung” Jumat (23/4/21).
Adapun harga pakan berpengaruh sekitar 70% pada biaya produksi dari tumbuhnya ayam secara keseluruhan. Tidak sedikit, karenanya perlu ada langkah efisien. “Kontribusi pakan itu cukup besar terhadap hasil produksi baik boiler maupun layer. Pakan kontribusi terbesarnya dari jagung,” kata Syailendra.
Ia pun mengajak semua unsur untuk mempersiapkan persoalan teknis di dalam negeri dengan baik, mempersiapkan diri sebelum ada serangan dari luar, yakni ayam Brasil.
“Yang di depan pintu kita sudah mau masuk mau menerobos, ini yang harus dijaga. Teman-teman di bagian perundingan perdagangan internasional itu wanti-wanti terus dengan saya, kita lahannya udah setengah mati. Ini tinggal nunggu banding-banding aja dari Amerika, udah kelihatan gejalanya kalah, kalau kalah kan repot bisa langsung masuk cepat, saya ingin semuanya bersama-sama ini masalah besar,” jelas Syailendra.
Persoalan ini bermula ketika Indonesia Indonesia sempat kalah dari gugatan Brasil yang didaftarkan ke WTO pada 2014 lalu. Di dalam gugatan itu, Brasil mengeluhkan penerapan aturan tak tertulis oleh Indonesia yang dianggap menghambat ekspor ayam Brasil ke Indonesia sejak 2009 silam.
Tiga tahun berikutnya, Indonesia diputuskan bersalah karena tidak mematuhi empat ketentuan WTO. Pertama, yakni daftar impor Indonesia disebut tidak sesuai dengan Artikel XI dan XX GATT 1994.
Kedua, persyaratan penggunaan produk impor tidak konsisten dengan Artikel XI dan Artikel XX. Ketiga, prosedur perizinan impor, utamanya dalam hal pembatasan periode jendela permohonan dan persyaratan pencantuman tetap data jenis, jumlah produk, dan pelabuhan masuk, serta asal negara tidak konsisten dengan Artikel X dan XX.
Keempat, penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner melanggar Article 8 dan Annex C (1) (a) SPS agreement.
Indonesia harus mengubah ketentuan impornya. Pemerintah pun mengakomodasi dengan mengubah dua aturan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan produk Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan Olahannya ke Dalam Wilayah NKRI.
Namun, Brasil tetap tidak puas dengan perlakuan Indonesia. Pada Juni lalu, Brasil mengatakan Indonesia masih menghalang-halangi ekspor daging ayamnya ke Indonesia dengan menunda sertifikasi kebersihan dan produk halal. Jakarta, CNBC Indonesia
Inilah bentuk penjajahan ekonomi global oleh barat Amerika Serikat sebagai negara kapitalis raksasa terhadap negeri negeri muslim khususnya Indonesia, penguasaan ekonomi oleh kapitalis/pengusaha asing betul betul dirasakan. Mereka mampu mengendalikan perekonomian Indonesia dengan memasukkan Indonesia ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan dapat mengendalikan harga ayam di Indonesia. Inilah politik luar negeri negara kapitalis sekuler Demokrasi AS untuk melanggengkan kekuasaan mereka di dunia.
Momen Ramadhan dimanfaatkan oleh para kapitalis untuk menjalankan bisnis mereka. Kenaikan harga pangan biasanya terjadi pada saat bulan Ramadhan dan menjelang hari Raya idul Fitri, dengan alasan stok persediaan sedikit permintaan banyak supaya rakyat menerima. Maka jika ayam Brasil masuk ke indonesia, bagaimana nasib peternak ayam Indonesia?
Negara kapitalis tidak akan memikirkan nasib petani Indonesia, yang penting bisnis mereka mendapat tempat di Indonesia dan meraup keuntungan besar.
Saat ini harga ayam di Indonesia sudah tinggi, jika ayam Brasil masuk kemungkinan banyak peternak ayam lokal gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan ayam Brasil. Saat ini pemerintah Indonesia sudah masuk dalam jebakan Kapitalis AS yang isi perjanjian itu sesuai dengan kepentingan dan kehendak mereka dan merugikan rakyat Indonesia.
Maka persoalan mahalnya harga pangan tidak akan pernah selesai dalam sistem Kapitalis sekuler Demokrasi. Walaupun dilakukan resuffle Menteri berkali kali, tetapi sistem yang dijalankan masih sama yaitu sistem kapitalis sekuler Demokrasi, pasti memunculkan persoalan baru, bukan menyelesaikan persoalan.
Maka di dalam sistem pemerintahan Islam, seorang Kepala Negara harus mempunyai strategi politik luar negeri yang bersandar pada al-quran dan al-hadis. Strategi politik luar negeri itu termasuk hubungan perdagangan dengan negara asing. Apabila merugikan dan membahayakan kedaulatan negara, maka tidak boleh negara menjalin kerjasama dengan negara asing baik dalam persoalan politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan dan sebagainya. Negara juga harus mempunyai sikap yang tegas yang bersandar kepada hukum hukum Islam, agar negara asing tidak menipu, mempermainkan atau melecehkan negara dan bangsanya.
Tidaklah dibenarkan oleh syariah, selain Khalifah untuk membuat kebijakan tentang urusan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila negara betul betul ingin mewujudkan kemandirian pangan, kemandirian ekonomi bahkan kemandirian politik, maka negara harus mengadopsi hukum hukum syariah Islam yang akan menghantarkan manusia kepada keredhoan Allah SWT yaitu sistem pemerintahan Islam yang bernama Khilafah.
Wallahualam….
