Oleh: Ummu Misyah
Bukan solusi, malah timbul masalah baru yang timbul begitulah aturan yang ada di dalam sistem Demokrasi kapitalisme yang tidak pernah bisa menyelesaikan suatu problem yang terjadi.
Jakarta, CNBC Indonesia -Faktanya Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta adanya dispensasi bagi santri untuk pulang ke rumah saat Lebaran, artinya ada permintaan santri tidak dikenakan aturan larangan mudik sebagaimana masyarakat umum lainnya.
Hanya saja, permintaan Wapres tersebut dinilai aneh, mengingat semua orang dari lapisan masyarakat apapun, baik pejabat, masyarakat termasuk santri memiliki peluang yang sama dalam penyebaran Covid-19.
Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran covid 19 di saat mudik. Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau mentaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa,” kata Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, Minggu (25/4/21).
Djoko yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat (MTI) ini menilai kesan Pemerintah tidak serius untuk menanggulangi Covid-19 semestinya tidak muncul jika pemerintah sendiri tidak melontarkan isu-isu yang ‘aneh’.
Padahal, aturan larangan mudik yang ada telah memakan korban ekonomi, utamanya dari pelaku usaha di sisi transportasi.
“Nanti akan banyak pihak yang meminta dispensasi. Bayangkan saja jika nanti Ketua MPR, Ketua DPR serta para ketua partai minta dispensasi.
Apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-susah? Cabut saja semua aturan mudik yang sudah dibuat, karena nanti terlalu banyak dispensasi yang diminta,” sebutnya.
Sebelumnya, permintaan dispensasi datang dari Ma’ruf Amin. Melalui Juru Bicaranya Masduki Baidlowi, dia mengatakan Lebaran merupakan waktu bagi santri untuk pulang ke rumah setelah melakukan proses belajar dari Pondok Pesantren.
“Wakil Presiden minta agar ada dispensasi untuk santri bisa pulang ke rumah masing-masing tidak dikenai aturan-aturan ketat terkait larangan mudik yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini,” ujarnya, dikutip Minggu (25/4/2021).
Dia mengatakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah memberi contoh yang baik. Pemprov Jatim sudah memperbolehkan para santri mudik saat lebaran. Masduki menyampaikan dispensasi serupa belum dilakukan oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebab itu, katanya, Wapres Ma’ruf berharap pemerintah daerah segera memberi keringanan bagi para santri.
Kiai Ma’ruf menyarankan agar organisasi kemasyarakatan ikut mengusulkan dispensasi larangan mudik bagi santri. Dia berharap ormas Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bisa menyurati pemerintah.
Kebijakan pemerintah soal mudik dengan alasan menghentikan virus menjadi polemik.
Karena tidak selaras kebijakan lain yg justru melonggarkan perjalanan demi pariwisata.
Ditambah kepentingan sekelompok masyarakat menggiring kebijakan mudik menjadi kebijakan tebang pilih yg rentan dilanggar, makin menggerus kepatuhan publik terhadap aturan dan menimbulkan persoalan baru.
Setelah Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa larangan mudik Lebaran 2021 berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia,
Langkah ini dilakukan demi mencegah meluasnya penyebaran virus corona di Tanah Air.
Namun keputusan yang ditetapkan sepertinya tidak ada keseriusan seperti halnya main-main, yang alasannya ingin mengurangi covid akan tetapi melihat adanya dispensasi , diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu untuk untuk dapat melakukan perjalanan mudik sepertinya membuat kebijikan ini hanya menguntungkan satu pihak tertentu.
Bukankah kebolehan sebagaian dari mereka yang dapat mudik sama saja bisa menularkan covid. Dan apakah setelah ketetapan larangan mudik dari tanggal 6 sampai 17 covid sudah tidak ada?
Belum lagi pembukaan tempat pariwisata adalah sebuah fakta. Hanya karena alasan perputaran roda ekonomi, keselamatan rakyat menjadi taruhannya. Apakah ada jaminan di saat berpariwisata tak terpapar Covid? Bukan menyelesaikan masalah malah menambah masalah.
BUTUH KEPUTUSAN YANG TEGAS
Jika keputusan yang di pakai dari sistem Demokrasi kapitalis , dapat di pastikan tidak akan dapat menyelesaika suatu masalah
Karena Telah banyak fakta yang kita lihat dan rasakan aturan di sistem Demokrasi hanya dilandasi untung dan rugi .
Sedangkan islam sangat tegas dalam memberikan suatu keputusan atau aturan dalam demi menjaga keselamatan rakyatnya
Sebagaiman yang dilakukan kholifah Umar bin Khaththab dalam menjaga rakyatnya saat terjadi wabah. Beliau dengan sigap mengambil kebijakan, seperti karantina total wilayah wabah, pemberian bantuan pangan dan obat-obatan, hingga kebijakan ekonomi di wilayah lain yang tak terdampak. Semua itu dilakukan karena Khalifah Umar memahami bahwa tugas pemimpin adalah mengurusi urusan rakyat.
Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Ditambah lagi kesadaran individu masyarakatnya yang telah di tanamkan dengan keiman dengan satu konstitusi dalam membentuk kesadaran baik perasan, pemikiran dan aturan yang sama sehingga kerja sama antar rakyat dan penguasa terjalin dengan baik.
Namun hal ini hanya dapat kita rasakan pada sistem pemerintahan islam untuk itu sudah saatnya kita melakukan perubahan dalam memperjuangkan kebenaran untuk mendapat pemimpin yang taat kepada syariat Islam secara kaffah.
Wallahubissawab….
