Kliksumatera.com, LAHAT- Hampir 30 % Aset PT KAI menunjang pendapatan di Kabupaten Lahat dan juga setiap tahunnya minimal 3 korban meninggal dunia karena kelalaian dari pelintasan alasan klasik bahwa manusia penyebabnya. Selain itu juga permasalahan PT KAI juga mengenai pembebasan lahan yang ada di daerah Merapi Area, perlintasan sebidang Kereta Api serta pergantian rugi tanah hak milik tanam tumbuh hingga kini masih belum selesai.
”Untuk itu, perlu transparansi CSR PT KAI dan komunikasi serta sinergi dengan Pemkab Lahat,” ujar Deswan Pj Sekda Lahat mengawali audiensi dengan PT KAI di Oproom Setda Pemkab Lahat, Senin, 29 Maret 2021.
Gayung bersambut oleh PT KAI Totok Suryono Kepala Divisi Regional Palembang pun berterima kasih atas aktivitas di Wilayah Kabupaten Lahat selama ini. ”Pada prinsipnya mendukung Pemkab Lahat dalam rangka meraih Piala Adipura, kami sudah berusaha dengan kantor pusat untuk mempercantik Mess Balayasa, mengenai masalah di Merapi itu tidak ada hal menakutkan. Terkait CSR kami mengalami kendala mulai Aceh hingga ke Banyuwangi Jawa Timur, tapi kami menganggarkan dana CSR namun tak cukup besar. Yakni 220 juta tahun 2019 dan 100 jutaan tahun 2020,” jelas Suryono.
Hal mengejutkan disampaikan Wabup bahwa ada permasalahan antara PT KAI dengan 1, 9 M menunggak dari tahun 2015, sampai sekarang, tahun 2020 minta peringanan PBB.
Totok Suryono selaku EVP Divre III PT KAI ketika ditanya Awak Media terkait penunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang di sebutkan Wabup mencapai 1,9 M, menurutnya menunggu SPPT dari Pemkab Lahat untuk dibayarkan. Mengenai ganti rugi lahan tuntutan masyarakat Merapi sudah dijelaskan mantan Kades Merapi Pandriadi pada intinya tiada permasalahan yang bisa diselesaikan tanpa koordinasi.
Audiensi ini dihadiri oleh Dinas DLH, Asisten 2, Dinas PUPRKPP, Kabag Hukum, Dishub, Camat Merapi, pihak PT KAI, Mantan Kades Merapi serta undangan lainnya.
Laporan : Kerbay Mulak
Posting : Imam Ghazali
