Oleh : Ummu Umar
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan diberlakukan pada 1 April 2022. Meskipun banyak penolakan, kebijakan yang diputuskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut tidak akan ditunda.
Faisal Basri, ekonom senior, salah satu yang menolak kebijakan tersebut dijalankan. Alasan paling utama, tidak ada unsur keadilan yang selama ini disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran. Ini tidak menggambarkan rasa keadilan. Adilnya dimana?,” ungkapnya saat wawancara dengan CNN TV, dikutip Jumat (25/3/2022)
Keadilan yang dimaksud adalah ketika PPN naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%. Namun di saat yang sama pajak penghasilan (PPh) badan diturunkan dari 25% menjadi 22%. Bahkan sebelumnya sempat direncanakan sampai 20%. Hal tersebut, menurut Faisal jarang disampaikan pihak pemerintah. “Penurunan pajak perusahaan dari 25 ke 22%, tadinya direncanakan ke 20%, tapi akhirnya dibatalkan. Sementara untuk rakyat itu dinaikan. Rasa keadilannya yang utamanya di situ. Ini kan gak peduli rakyat kecil atau rakyat kaya. Semua bayar PPN sama,” paparnya.
Alasan penolakan Faisal selanjutnya adalah perbandingan dengan negara tetangga maupun negara G20. Memang dibandingkan dengan negara G20, tarif PPN Indonesia lebih rendah. Akan tetapi menurutnya juga harus dilihat pendapatan negara tersebut.
Pendapatan masyarakat Indonesia belum cukup tinggi sampai dibandingkan dengan negara macam Amerika Serikat (AS) atau negara-negara maju lainnya di G20. Bahkan dibandingkan dengan Malaysia saja masih tertinggal.
“Dari 10% ke 11% itu kan berarti naik 10% itu tergolong besar. Di Indonesia sangat besar dibandingkan dengan daya beli masyarakatnya. Berbeda dengan (kenaikan tarif) 10% Malaysia itu relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan rata-rata warga rakyat Malaysia,” terang Faisal.
Faisal juga menyoroti tingkat produktivitas penarikan PPN yang rendah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya masih banyak pihak yang harusnya menyetorkan PPN akan tetapi tidak tertangkap oleh DJP. “Ini ketidakmampuan pemerintah untuk menggali PPN. Misalnya dari kegiatan ekonomi baru, digital. Tolong itunya ditingkatkan. Supaya produktivitas itu kayak Kamboja, Thailand dan Vietnam,” ungkapnya.
Hal yang paling penting, menurut Faisal lainnya adalah kini adalah masa sulit. Pemulihan ekonomi masih terlalu dini. Konsumsi masyarakat biasanya tumbuh 5% kini cuma 2%. Masyarakat masih berupaya untuk bangkit namun ditekan akibat kenaikan harga pangan.
Pangan memang kelompok yang tidak dikenakan PPN. Akan tetapi kebutuhan sehari-hari lainnya, seperti sabun mandi, alat tulis, seragam sekolah, hingga mie instan akan terdampak. “Kelihatan sekali masyarakat daya belinya parah, tercermin dari membela-belain diri untuk berjam-jam antre memperoleh minyak goreng. Itu kan sepertinya kepepet sekali. Jadi sedikit kenaikan itu sudah amblas konsumsi mereka. Rasanya dari sini kurang bijak untuk menambah tekanan pada daya beli masyarakat yang masih lemah,” pungkasnya.
CNBC Indonesia
Pajak merupakan kebijakan ekonomi sistem kapitalisme yang besarnya ditetapkan oleh negara. Rakyat adalah orang yang akan dikenakan pajak. Pajak tidak dikhususkan untuk orang kaya saja, tapi orang miskin juga harus membayar pajak.. Namun sebelum pajak dinaikkan dari 10 % menjadi 11%, sudah banyak orang yang menunggak bayar pajak karena kesulitan ekonomi.
Meskipun kenaikan pajak hanya naik 1 ℅, pasti akan berdampak kepada harga penjualan makanan. Dan menjadi dilema bagi pedagang, jika dinaikkan harga, pembeli sepi, kalau tidak naik pedagang rugi Persoalan inilah yang menghantui masyarakat, karena sejak pandemi banyak warung nasi dan restoran tutup. Dan inilah yang akan terus terjadi dan dirasakan rakyat ketika kehidupan mereka diatur dengan aturan kapitalisme sekuler yang menyengsarakan.
Barang yang terkena pajjak pun diperluas, bukan hanya pajak penghasilan, pajak kendaraan, pajak pembangunan, namun pajak juga akan dikenakan kepada makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, warung makan dan rumah makan termasuk pengusaha catering. Lalu darimana pedagang akan dapat untung kalau semua dikenakan pajak ?
Pandemi bukanlah satu-satunya penyebab lesunya perekonomian rakyat. Penerapan sistem kapitalisme adalah penyebab utama kesengsaraan rakyat. Kenaikan BBM, kenaikan pajak, kenaikan harga pangan, restoran tutup karena sepi pembeli atau buruh yang di PHK adalah cerita lama yang sudah terjadi sejak masa kekuasaan orde baru?
Naiknya bahan bakar minyak (BBM), pasti akan memicu naiknya harga pangan dan akan memaksa pedagang untuk menaikkan harga jual. Pedagang kecil tidak akan mampu bertahan karena kalah bersaing dengan pedagang yang mempunyai modal besar.
Sesungguhnya pemberian BLT, THR dan sejenisnya adalah obat sesaat untuk meredam gejolak masyarakat, setelah itu rakyat akan merasakan kembali kesempitan hidup. Harapan hidup sejahtera hanyalah khalayan yang sulit untuk diwujudkan oleh sistem kapitalisme sekuler.
Umat Islam sendiri sebenarnya mempunyai sebuah sistem hidup yang mampu menyelesaikan semua persoalan manusia. Sebuah sistem pemerintahan Islam yang dikenal umat dengan nama Khilafah yang mampu menerapkan semua aturan Islam, baik di dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Dalam sistem Khilafah, Negara mempunyai sumber pemasukan keuangan yang berasal dari sumber daya alam yaitu minyak bumi, gas bumi, gas alam, batubara, listrik, timah, bijih besi, baja dan hasil alam lainnya. Sumber keuangan lainnya adalah ghanimah, kharaj, fa’i, jizyah, khumus, zakat. Semua ada ketentuan dalam penggunaannya.
Negara tidak akan memungut pajak dari rakyat, kecuali jika dibutuhkan saja. Sistem Islam juga telah berhasil memimpin kehidupan umat manusia dengan aturan syariahnya yang sangat sempurna dan benar benar mensejahterakan kehidupan umat manusia. Harga pangan stabil, harga bahan bakar pun sangat murah karena negara mengelolanya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Bahkan ketika sistem Islam diterapkan, hampir tidak ada orang yang wajib menerima zakat karena kebutuhan rakyat telah terpenuhi. Jika dibandingkan dengan kehidupan rakyat saat ini, antrean sembako murah, minyak goreng murah selalu ramai dan berdesak desakan. Tidakkah cukup fakta ini menggambarkan bahwa rakyat ini miskin?
Oleh karena itu sesungguhnya umat manusia saat ini sangat membutuhkan sistem hidup yang mampu mengurus persoalan mereka sesuai dengan aturan illahi yaitu sistem pemerintahan Islam yang mampu menerapkan syariah Islam, yang dikenal dengan nama Khilafah. Insya Allah, Wallahu alam bishawab. ***
