Oleh: Hj Padliyati Siregar ST
Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, pada Jumat 4 Desember 2020. Pemanggilan ini terkait ucapan Ketua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, pada 1 Desember 2020.
“Kepada Dubes Jenkins disampaikan protes keras atas pembiaran bagi Benny Wenda untuk menyebarkan disinformasi, fitnah dan menghasut serta mendalangi berbagai aksi kriminal dan pembunuhan di Papua,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, Sabtu, 5 Desember 2020.
Faizasyah mengatakan pemanggilan Jenkins dilakukan oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu, Duta Besar Ngurah Swajaya. Hal ini dilakukan atas instruksi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung.
Faizasyah mengatakan Jenkins menjanjikan akan menyampaikan protes keras Indonesia tersebut. “Dubes Jenkins juga menegaskan posisi Pemerintah Inggris atas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI,” kata Faizasyah.
Benny Wenda mendapat suaka politik oleh pemerintah Inggris pada 2003. Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat kemarin pun ia lakukan dari Inggris.
Deklarasi Benny mendapat kecaman keras dari pemerintah Indonesia. Bahkan deklarasi itu juga ditolak oleh Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Mereka menyatakan bahwa Benny Wenda, adalah seorang warga Inggris dan tak mewakili sikap mereka.
“Benny Wenda adalah Warga Negara Inggris dan menurut hukum internasional bahwa warga Negara Asing tidak bisa menjadi President Republic Papua Barat,” tulis juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom, dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Desember 2020 (TEMPO.CO).
Menanggapi kerusuhan yang belakangan terjadi di Papua, Wamena, dan wilayah lainnya, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menekankan pentingnya komitmen pemerintah untuk menangani akar kasus kerusuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan akar masalahnya, jangan hanya terfokus pada satu atau dua masalah saja.
Selama ini pemerintah hanya fokus pada ekonomi dan pembangunan. Isu sosial dan politik tidak nampak dibahas secara serius. Rusuh di mana-mana sampai meluas ke beberapa daerah. Artinya, pemerintah lamban menangani kasus Papua. Jalan seperti Kura-Kura.
Kemerdekaan, nampaknya memang telah menjadi mimpi besar sebagian rakyat Papua yang nyatanya hidup termarjinalkan dalam negara bernama Indonesia. Kekayaan alam melimpah ruah yang ada di bawah pijakan kaki mereka, sama sekali tak bisa mereka nikmati bersama.
Bahkan hingga hari ini, sebagian dari mereka harus hidup dengan standar yang sama dengan saat mereka ada di bawah penguasaan Belanda. Mungkin bisa jadi lebih parah, karena pembangunan berparadigma eksploitasi telah membawa berbagai dampak buruk bagi kehidupan mereka. Baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan lingkungan dan edited masa depan generasi mereka.
Ya. Pemerintah Indonesia, dipandang telah merenggut semuanya dari mereka. Emas, perak, tembaga, bahkan uranium, semuanya dirampok di hadapan mata mereka dan lantas dengan mudah diberikan kepada pihak asing.
Potensi Papua memang sangat luar biasa. Namun bukan secara ekonomis saja, tapi Papua memiliki potensi geopolitis dan geostrategis bagi pertahanan dan kedaulatan Indonesia. Papua adalah sabuk pertama Indonesia di kawasan Pasifik.
Itulah kenapa Papua terus menjadi “medan tempur” antarnegara-negara adikuasa seperti AS versus Cina, juga Australia. Karena bagi mereka, menguasai Papua yang super kaya dan punya posisi strategis secara Internasional adalah mutlak kemestiannya. Bahkan dengan menguasai Papua berikut gunung-gunung emas dan potensi alam strategis lainnya, mereka bisa memiliki jalan menguasai Indonesia dan menancapkan pengaruh politiknya di kancah Internasional.
Inilah yang semestinya segera disadari pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa akar problem Papua adalah paradigma pembangunan kapitalistik yang menempatkan Papua sebagai objek bancakan asing. Bahkan paradigma inilah yang telah membuat pemerintah Indonesia, tak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke di tengah segala anugerah kekayaan yang Allah SWT berikan sebagai modal awal.
Butuh Islam Solusi Papua
Berkaca dari kerusuhan pada tahun-tahun sebelumnya, akar masalah di Papua yaitu adanya ketidakadilan atas kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya, yang mana wilayah yang kaya akan emas ini berbanding terbalik dengan kesejahteraan warganya.
Berbicara tentang keadilan, tidak diragukan lagi bahwa hanya Islam-lah yang membuktikan penerapannya. Inilah yang sebagiannya digambarkan oleh salah satu penulis Barat, Will Durant yang dengan jelas mengatakan:
“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapa pun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Will Durant – The Story of Civilization).
“Agama Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah memiliki cita-cita mereka, menguasai akhlaknya, membentuk kehidupannya, dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka, yang meringankan urusan kehidupan maupun kesusahan mereka. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka, sehingga jumlah orang yang memeluknya dan berpegang teguh padanya pada saat ini [1926] sekitar 350 juta jiwa. Agama Islam telah menyatukan mereka dan melunakkan hatinya walaupun ada perbedaan pendapat maupun latar belakang politik di antara mereka.” (Will Durant – The Story of Civilization).
Sebagai agama rahmatan lil’alamin (rahmat bagi semesta alam), Islam memperlakukan keadilan pula pada kaum non muslim, sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan kaum nonmuslim.
Adapun akhlak Rasulullah SAW terhadap nonmuslim (1) menolong nonmuslim yang lemah. Dalam kisah yang amat masyhur, bahwa Rasulullah SAW adalah yang sangat perhatian terhadap keadaan pengemis tua Yahudi yang menetap di salah satu sudut pasar di Madinah (2) tidak membalas perlakuan jahat. Ketika di Mekkah, Rasulullah SAW sering mendapat perlakuan buruk dari seorang Yahudi ketika hendak menuju Ka’bah. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah membalasnya, dan (3) memberikan perlindungan dan pemahaman Islam.
Rasulullah SAW memperlakukan kaum nonmuslim sesuai QS At Taubah ayat 6:
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ
”Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”.
Jangankan kepada kaum nonmuslim, kepada lingkungan pun, umat muslim diwajibkan untuk peduli, sehingga terjadi keseimbangan antara manusia, hewan, tumbuhan dan sumber daya alam. Dengan kata lain juga tercipta keadilan diantara semua komponen alam semesta. Sebagaimana QS Al A’raf : 56:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
”Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.
Sehubungan dengan keadilan sumberdaya alam, menurut Islam, kekayaan alam termasuk pertambangan merupakan bagian dari kepemilkan umum, sehingga pengelolaannya wajib dilakukan oleh negara. Dengan begitu, hasilnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Olehnya itu haram hukumnya menyerahkan pengelolaan pertambangan kepada swasta, asing maupun aseng. Rasulullah SAW bersabda, “kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal : air, rumput dan api “(HR Ibnu Majah).
Masyarakat Indonesia termasuk saudara-saudara di Papua harus menyadari, bahwa ketidakadilan yang mereka rasakan justru karena mereka jauh dari aturan-aturan yang datang dari Tuhan. Yakni jauh dari aturan Islam yang sudah terbukti mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan. Sekaligus menjadikan negaranya menjadi kuat dan berdaulat. ***
