Kliksumatera.com, PALEMBANG- Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “Resolusi Pertambangan Tanpa Izin” diselenggarakan oleh Aktivis Peduli Sumatra Selatan, dilaksanakan di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (21/12/2022).
Suparman Romans salah satu pengamat langsung di diskusi ini mengatakan yang jelas tentu saya apresiasi prakarsa dari kawan-kawan atau adik adik Aliansi Peduli Sumsel, ini bentuk kontribusi bahwa kontribusi ini tidak selamanya dalam bentuk fisik tapi juga bentuk nonfisik menjadi pemikiran atau gagasan termasuk juga kritikan-kritikan sosial yang membangun. “Berkaitan dengan FGD ini satu momen dimana materi yang diangkatnya materi yang pertama sangat strategis sesuai dengan karakteristik dari masalah dari daerah Sumatra Selatan yang memang kaya dengan sumber daya alam khususnya batubara. Terkait isu tambang liar atau tambang ilegal dan beberapa istilah tambang rakyat, tambang ilegal, tambang tak berizin dengan FGD ini kita akan mendapatkan solusi,” terangnya.
Sesuai amanat Undang-Undang Pasal 33 bahwa seluruh kekayaan bumi termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya semata-mata dikelola oleh pemerintah membangun atau mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat atau bagi rakyat.
Bicara tentang kesejahteraan tambang ini kalau memang betul-betul tambang ini dikelola oleh rakyat. “Ini wajib kita dukung tinggal masalah regulasi inilah yang perlu pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan,” jelasnya.
Regulasi yang diterapkan ini masih bisa selaras dengan usaha perekonomian masyarakat. ”Yang kita sayangkan inikan ada indikasi bahwa pihak pihak tertentu atau para cukong mengatasnamakan rakyat dengan membuat label ini tambang rakyat tapi ternyata mereka yang ada didalam sana,” jelas Suparman Romans.
Lanjutnya menuturkan, pengertian definisi dari rakyat semua ini serba konfesional ada batas batas kemampuan untuk mengesplorasi. Misal, mengeduk batu-bara itu mereka memakai cangkul pakai pelancong tetapi kalau sudah dikelola dieksploitasi dengan memakai alat berat ini bukan lagi tambang rakyat ini sudah perusahaan. “Yang kita hindari yang tidak kita inginkan jangan sampai dengan topeng rakyat perusahaan perusahaan ini memperkaya dengan tidak ikuti aturan seperti identik dengan tidak bayar pajak jangan sampai modusnya menghindari pajak kepada negara untuk mendapatkan hasil yang lebih besar ini namanya memanipulasi dengan label rakyat,” paparnya.
Padahal yang bermain adalah perusahaan perusahaan besar ini yang tidak kita inginkan tentu sebagai masyarakat kita masih peduli,” tutup Suparman Romans saar dimintai tanggapannya di pelataran parkir Hotel Aryaduta Palembang.
Laporan : Akip
Editing : Imam Gazali
