Oleh : Eci, Pendidik Palembang
Kementerian Keuangan menyatakan turut berbelasungkawa dengan terjadinya kecelakaan antara Kereta Api Bandung Raya dan KA Turangga. Kemenkeu menyebut dengan adanya kecelakaan ini, maka pembiayaan untuk pembangunan double track menjadi semakin relevan. Dwi mengatakan pembangunan fasilitas perkeretaapian, termasuk pembangunan jalur ganda kereta api merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah. Dia mengatakan sebagian besar proyek itu menggunakan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Dwi menuturkan sebenarnya proyek double track tengah dilaksanakan di area jalur tempat terjadinya kecelakaan KA Turangga dam KA Bandung Raya. Program yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan double track kereta api segmen Kiaracondong – Cicalengka. Tahap I proyek ini dilaksanakan tahun 2020-2021 untuk segmen Gedebage – Haurpugur.Dia mengatakan mulai tahun 2022-2024 ini juga sedang dilaksanakan pembangunan tahap ke II untuk segmen Kiaracondong – Gedebage dan penuntasan segmen Haurpugur-Cicalengka, (CNBC INDONESIA, Sabtu, 06/01/0224).
Sungguh miris, ketika saat ini pemerintah jorjoran membangun proyek-proyek prestisius yang tidak terlalu urgen dengan dana puluhan triliun, infrastruktur kereta api kita masih saja uzur. Padahal infrastruktur kereta api merupakan sektor yang butuh untuk diperhatikan demi keselamatan banyak pihak, baik penumpang, petugas, maupun masyarakat sekitar.
Konsep transportasi dalam sistem kapitalisme sekuler menganggap bahwa transportasi hanyalah produk industri yang dipergunakan untuk menghasilkan keuntungan materi sebanyak mungkin. Transportasi menjadi aset yang diswastanisasi dan berfungsi bisnis, bukan lagi sebagai fungsi pelayanan publik oleh pemerintah/ negara yang aman dan tidak mengancam nyawa warga negara.
Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya kecelakaan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan mitigasi, yaitu upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan. Hal ini penting untuk memberikan jaminan keselamatan transportasi bagi warga negara. Keamanan merupakan hak dasar rakyat dan negara wajib memenuhinya. Negara tidak boleh abai terhadap urusan ini.
Islam memandang keamanan sebagai salah satu kebutuhan dasar rakyat yang perlu dipenuhi. Oleh karenanya, negara harus berusaha semaksimal mungkin menyediakannya. Pemimpin dalam Islam akan bertanggung jawab dengan tugasnya sebab mereka paham amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Islam sendiri memiliki aturan sempurna yang dapat menjamin keamanan masyarakat. Tersebab keselamatan merupakan hal krusial, terkait jalur kereta api, negara akan membangun perlintasan sebidang yang aman, seperti menyediakan flyover atau underpass, ataupun memberi rambu-rambu perlintasan kereta api beserta palang dan penjaganya. Si penjaga pun akan digaji oleh negara dengan gaji yang memadai. Konsep kereta api bawah tanah atau di atas lalu lintas darat juga bisa dipakai dengan teknologi yang memadai.
Biaya yang diperlukan untuk membangun pelayanan tersebut tentu sangat besar. Meski demikian, negara dapat memenuhinya karena negara memiliki sumber pendapatan yang banyak. Misalnya, dari jizyah, kharaj, fai, ganimah, dll. Pengelolaan SDA juga dilakukan oleh negara, bukan individu ataupun swasta. Dengan demikian, negara mampu memenuhi seluruh kebutuhan rakyat, salah satunya penyediaan layanan transportasi yang murah, mudah, nyaman, dan aman.
Terkait pendapatan negara, Islam telah melarang umatnya untuk terjerat riba, termasuk negara. Dengan begitu, negara bisa fokus mengurusi rakyatnya tanpa harus mengembalikan utang riba. Kalaupun negara dalam kesulitan, negara tetap tidak boleh terjerumus riba. Negara akan memiliki kebijakan sendiri untuk mendapatkan pemasukan lainnya, seperti utang tanpa riba, ataupun menarik dharabah pada muslim yang mampu.
Seluruh kebijakan tadi hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan yang mengambil sistem Islam sebagai landasannya, sebagaimana dicontohkan oleh generasi sahabat dan khulafa setelahnya. Sudah saatnya umat Islam melepaskan jerat kapitalisme dan kembali kepada aturan Islam. Wallahualam bissawab.
