Oleh : Riyulianasari
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira/Net menilai bahwa Kartu Pra Kerja diterapkan saat kondisi perekonomian sedang normal.
Konsep Kartu Pra Kerja yang dibanggakan Presiden Joko Widodo sangat tidak tepat diterapkan saat pandemik corona virus disease 2019 (Covid-19).
Saat tidak ada wabah dan badai ekonomi, Indonesia memang butuh SDM yang unggul dan memiliki skill yang baik. Sementara Kartu Pra Kerja bisa menjadi jawaban dengan memberikan pelatihan online, maupun offline.
Tapi di saat terjadi pagebluk Covid-19, program ini tidak perlu diluncurkan. Apalagi sampai harus menaikkan anggarannya hingga 100 persen, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang. “Ini kayak “Jaka Sembung” naik ojek (nggak nyambung), karena korban PHK sekarang enggak perlu dikasih pelatihan secara online gitu ya,” terangnya dalam diskusi online bertajuk “Dampak Ekonomi Covid-19 dan Telaah Paket Corona ala Pemerintah RI”, Minggu (12/4).
Menurutnya, di saat krisis seperti saat ini, masyarakat dan para korban PHK lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibanding Kartu Pra Kerja. Terlebih program Kartu Pra Kerja mengharuskan mereka mengikuti pelatihan online agar menerima bantuan. Sementara dana Kartu Pra Kerja yang digelontorkan juga akan terpotong untuk para penyelenggara.
Jadi ini yang sedang kita gugat, bahwa ini kan orang butuh makan, bukan butuh pelatihan. Apalagi secara online. Di mana pekerja informal bahkan formal juga sebagian belum terbiasa melakukan pelatihan secara online.
“Jangan sampai ada pelatihan untuk pelatihan online karena masih banyak juga yang kemudian skill digitalnya masih terbatas gitu. Ini disuruh login, disuruh daftar, dan segala macam,” demikian Bhima.
Di tengah mewabahnya virus Corona yang berdampak pada kesempitan ekonomi masyarakat, maka kewajiban negara adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu proses pendistribusian juga harus tepat dan dipastikan diterima oleh masyarakat yang sangat membutuhkan. Pemenuhan kebutuhan jasmani yaitu makan dan minum adalah hal yang pokok, jika tidak terpenuhi pasti akan terjadi persoalan baru baik penjarahan, perampokan, kerusuhan, pencurian yang disertai dengan pembunuhan.
Peristiwa krisis moneter tahun 1998 yang memicu penjarahan seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Ketimpangan ekonomi, sosial, kemiskinan adalah pemicu dari persoalan tersebut. Maka kita harus mencari apa penyebab dari persoalan ini.
Virus Corona hanyalah faktor yang menambah lemahnya perekonomian Indonesia dan dunia saat ini. Persoalan utamanya adalah ideologi kapitalisme yang diterapkan saat ini telah membawa Indonesia dan dunia ke dalam jurang krisis ekonomi.
Pada krisis ekonomi tahun 1998 kebanyakan masyarakat merasakan bahwa perekonomian di Indonesia dikuasai oleh Cina, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) melanda, hutang negara kepada bank dunia yaitu IMF bertambah, dibukanya pintu pintu bagi investor asing pada waktu itu yang menyebabkan rupiah melemah dan terjadilah krisis ekonomi, lalu mahasiswa turun ke jalan menuntut perubahan. Namun sangat disayangkan perubahan yang terjadi hanyalah reformasi birokrasi yaitu bergantinya pemimpin negeri. Sehingga sampai saat ini persoalan Indonesia dan dunia masih sama.
Reformasi yang digaungkan tidaklah membuat kebaikan bagi negeri, justru persoalan negeri ini semakin menjadi. Kebijakan investasi asing terus dibuka dan akan dipermudah dengan di rancangnya undang undang Omnibus law oleh anggota DPR di tengah mewabahnya virus covid 19. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidaklah merata dan dan hanya pengobat luka sesaat saja.
Status negara maju yang disematkan oleh AS sang adidaya pemimpin dunia kepada Indonesia hanyalah gurauan saja. AS sendiri tidak mempunyai langkah politik untuk menghentikan penyebaran virus Corona dan tidak mampu memimpin dunia untuk menghentikan penyebarannya. Justru AS menjadi korban terbesar penyebaran virus Corona di dunia.
Maka wajar jika suara suara di luar sana berteriak menuntut perubahan yang lebih baik dan nyata yaitu perubahan sistem ekonomi, karena sistem ekonomi kapitalisme terbukti gagal dan tak kunjung mensejahterakan rakyat di seluruh dunia. Sistem ekonomi kapitalisme hanya mensejahterakan para pengusaha dan penguasa saja. Rakyat semakin merasakan kesengsaraan dan kemiskinan.
Oleh karenanya perubahan yang dibutuhkan oleh Indonesia dan dunia saat ini adalah perubahan secara menyeluruh yaitu perubahan dari sistem kapitalisme menjadi sistem Islam yang layak memimpin dunia dan akan menghentikan penyebaran virus Corona dan menstabilkan sistem ekonomi di seluruh dunia. ***
