Oleh : Nina
Wakil rakyat adalah utusan rakyat, duduk dalam anggota badan perwakilan rakyat, orang-orang yang mewakili rakyat dalam mengutarakan pendapat. Baik tingkat nasional maupun daerah. Tugasnya tentu saja mewakili kepentingan suara masyarakat. Memperjuangkan kepentingan rakyat dalam membuat kebijakan.
Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi dilantik untuk masa bakti periode 2024-2029. Lima tahun ke depan, ratusan anggota dewan di Senayan diharapkan mampu untuk berpihak dan mewakili kepentingan rakyat luas.
DPR tidak boleh tunduk dan tersandera oleh kepentingan parpol, elite politik, kekuasaan eksekutif, apalagi menjadi anggota DPR RI hanya demi meraup untung pribadi dan keluarga.
Namun, harapan itu kelihatannya butuh upaya ekstra dan pembuktian dari DPR. Pasalnya, politik dinasti diduga masih kental melekat pada DPR periode 2024-2029. Sejumlah anggota DPR terpilih diketahui memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan pejabat publik, elite politik, hingga sesama anggota DPR terpilih lainnya.
Sebagai anggota badan perwakilan rakyat, paling tidak harus tahu tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat yaitu memperjuangkan nasib rakyat kecil. Membela hak-hak rakyat. Dimana mereka telah dipilih berdasarkan pilihan rakyat. Seharusnya mereka berterima kasih bisa menduduki kursi jabatan sebagai wakil anggota dewan.
Kalau kita lihat dari berbagai berita yang ada, nasib rakyat sekarang ini sangatlah memprihatinkan. Banyak rakyat yang hidupnya susah, berada di bawah garis kemiskinan. Keluarga yang kurang sejahtera, anak-anak terkena stunting. Hingga kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Belum lagi pajak yang semena-mena benar-benar sangat mencekik nasib rakyat.
Perjuangan rakyat untuk hidup sangat sulit. Kebutuhan ekonomi yang semakin lama semakin mahal, harga-harga kebutuhan pokok kian menjulang tinggi. PHK dimana-mana, biaya pendidikan dan juga kesehatan, yang semua itu harus dikeluarkan setiap bulannya. BPJS menjadi kewajiban setiap rakyat, karena menjadi syarat untuk mengurus segala keperluan administrasi. Semua itu tidak gratis, dan semua tidak ada yang berpihak kepada rakyat. Tetapi para wakil rakyat lebih mementingkan nasib para oligarki ketimbang nasib rakyat.
Di sinilah tujuan daripada keberadaan wakil rakyat seharusnya, dimana mereka memperjuangkan nasib rakyat kecil bukan malah memeras hidup rakyat. Harga kebutuhan pokok harus dapat dijangkau oleh rakyat. Kebutuhan dasar listrik, air dan pangan harus terpenuhi bagi rakyat. Mereka yang duduk di kursi dewan menikmati fasilitas-fasilitas berupa gaji dan tunjangan-tunjangan yang disediakan dimana salah satu dananya berasal dari pajak rakyat.
Tetapi kenyataannya tidak bisa dipungkiri. Ibarat api jauh dari panggang. Keberadaan wakil rakyat saat ini bukan untuk memperjuangkan nasib rakyat. Mereka justru lebih mementingkan kepentingan oligarki. Sebab dengan memperjuangkan keberadaan mereka lebih menguntungkan dibanding membela nasib rakyat kecil yang tidak mendapatkan keuntungan apapun.
Nasib rakyat sungguh benar-benar terabaikan, dan tidak bisa melawan hanya bisa pasrah. Berbagai undang-undang yang tidak memihak rakyat kecil. Seperti inilah ketika kita hidup di dalam sistem kapitalis. Semua dilakukan karena materi. Jika tidak memiliki keuntungan maka hanya dipandang sebelah mata, bahkan tidak dilirik sama sekali.
Berbeda halnya dengan sistem Islam. Islam sungguh memperhatikan kehidupan rakyat. Dalam Islam ada yang namanya majelis ummah, yang menjadi wakil rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat berdasarkan kemampuan, bukan jabatan dan juga kekayaan. Dalam khilafah, majelis ummah beranggotakan kaum muslim dalam memberikan pendapat serta rujukan bagi pemimpin/Khalifah.
Mereka melakukan kontrol dan koreksi kepada para pejabat. Apabila ada pejabat yang melakukan kecurangan atau kezaliman, maka akan dilaporkan kepada yang berhak memberi hukuman.
Jika dicermati para anggota majelis ummah dalam masa peradaban Islam, fungsinya sangat berbeda dengan parlemen dalam demokrasi. Para anggota dewan begitu kuat dalam mengurusi masalah ummat. Semua ini berdasarkan atas landasan karena amar Ma’aruf nahi mungkar.
Mereka akan bertanggung jawab dengan tugasnya. Karena setiap perbuatan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahuwata’ala. Nasib rakyat benar-benar diperjuangkan. Tugas daripada majelis ummah adalah menyampaikan aspirasi namun tidak memiliki wewenang untuk membuat aturan. Wallahu’alam ….
