Kliksumatera.com Muara Enim, 27 Januari 2026 – Yayasan Mitra Hijau (YMH) melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim sebagai bagian dari upaya mendorong transisi energi yang berkeadilan dan inklusif di Sumatera Selatan. Audiensi tersebut disambut oleh Ibu Resza Dwi A., Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Muara Enim, bersama jajaran terkait.
Audiensi ini menjadi ruang dialog strategis untuk menyampaikan hasil studi YMH mengenai penguatan peran masyarakat lokal dan perempuan dalam agenda transisi energi. Dalam pertemuan tersebut, YMH memaparkan temuan studi yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim dan Lahat, yang menyoroti potensi serta tantangan masyarakat terdampak transisi energi, khususnya kelompok perempuan, serta peluang pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Hijau, Doddy S. Sukadri, menyampaikan bahwa transisi energi berkeadilan tidak hanya berkaitan dengan pengurangan ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga memastikan proses perubahan berjalan inklusif dan memperhatikan kelompok masyarakat yang paling terdampak. “Perempuan dan masyarakat lokal memiliki peran penting dalam menciptakan model-model ekonomi alternatif yang berkelanjutan, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga pengembangan usaha berbasis komunitas,” ujarnya.
Menanggapi paparan tersebut, Ibu Resza Dwi A. menyampaikan bahwa di Kabupaten Muara Enim telah banyak dilakukan pelatihan bagi kelompok masyarakat secara umum sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi. Ia mencontohkan munculnya berbagai kreativitas industri, seperti pengelolaan limbah plastik yang diolah menjadi produk tas fashion bernilai ekonomi. Selain itu, di Muara Enim juga telah terbentuk kelompok sekitar 10.000 pemuda yang berfokus pada pengembangan usaha, sebagai peluang untuk membuka usaha baru sekaligus strategi penciptaan lapangan kerja dalam target lima tahun ke depan.
Lebih lanjut, Ibu Resza menjelaskan bahwa PT Bukit Asam Tbk (PTBA) juga telah melakukan reklamasi lahan bekas tambang. Namun demikian, hingga saat ini perizinan pengelolaan lahan hasil reklamasi tersebut belum sepenuhnya dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Muara Enim juga sangat memerlukan adanya roadmap transisi energi yang komprehensif agar dapat diturunkan ke dalam perencanaan daerah, serta penguatan kapasitas daerah dalam perhitungan dan perencanaan energi.
Dalam audiensi tersebut, YMH juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi dari transisi energi, terutama di wilayah yang selama ini bergantung pada sektor ekstraktif seperti Kabupaten Muara Enim.
Pada siang hari di tanggal yang sama, Yayasan Mitra Hijau melanjutkan rangkaian kegiatan dengan bertemu dan berdiskusi bersama Forum Rembuk Serasan Hijau. Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyampaikan substansi yang sama terkait hasil studi dan agenda transisi energi berkeadilan, sekaligus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan komunitas serta forum multipihak di tingkat lokal.
Diskusi bersama Forum Rembuk Serasan Hijau menegaskan pentingnya peran forum lokal sebagai ruang konsolidasi gagasan dan aksi, guna memastikan bahwa agenda transisi energi tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga diterjemahkan ke dalam inisiatif nyata yang mendukung transformasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui rangkaian audiensi dan diskusi ini, Yayasan Mitra Hijau berharap dapat memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam merancang kebijakan serta program transisi energi yang ramah lingkungan, berkeadilan secara sosial, dan berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim.
Laporan wartawan Novita
