Kliksumatera.com, PAGARALAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pagaralam saat dihubungi Rabu (8/1/2020) melalui Ketua Jenni Shandiyah SE MH mengatakan, Rencana Pembangunan Jembatan Layang lematang Indah di Pagaralam memang belum pernah sama sekali masuk di Anggaran APBN.
“Hal ini sudah kami klarifikasi dan sudah mengadakan pertemuan dengan pihak Kementrian PUPR Ir. Bowo Sudiatmo, Kepala Subdit Pemograman Direktorat Jembatan Ditjen Bina Marga dan Syaputera A.Ghani, ST MT Kabid, Perencanaan dan Pemantauan BBPJN V Palembang,” kata Jenni.
Kunjungan DPRD Pagaralam untuk koordinasi menanyakan terkait tertundanya rencana pembangunan jembatan layang Lematang tersebut. ”Serta kami sampaikan juga bahwa isu yang beredar di Pagaralam sudah sampai di tingkat lelang tetapi anggarannya sudah dipangkas karena ada kepentingan yang lebih besar lagi yaitu persiapan untuk kegiatan Asian Game di samping ada devisit anggaran nasional,” cetus Jenni.
Jenny menambahkan, jangan sampai salah persepsi, sebab lelang itu tidak diteruskan karena anggarannya tidak ada. “Jadi jangan sampai persepsi masyarakat dipangkas, kalau secara teknis kita tidak akan pernah dianggarkan, tetapi alasan kita masalah kemanusian untuk keselamatan dan persamaan hak warga negara Indonesia, dan juga itu satu satunya akses jalan menuju ke Kota Pagaralam,” jelasnya.
Setelah pulang dari Jakarta DPRD Kota Pagaralam melalui komisi 3 akan berkoordinasi dengan Pemkot Pagaralam terkait hasil yang sudah diterima dari kunjungan dan rapat ke Kementerian Selasa, 7 Januari 2020 kemarin. ”Secara teknis tidak akan pernah terealisasi, tetapi melalui alasan lainnya yaitu kemanusiaan karena sudah terjadi banyak kecelakaan di ruas Jalan Lematang ini, dan juga merupakan satu – satunya akses atau pintu masuk ke kota Pagaralam. Itulah yang akan menjadi pertimbangan,” tegas Jenny.
Sementara WaliKota Pagaralam Alpian Maskoni SH saat diminta keterangan oleh media ini mengatakan sekarang pihaknya akan minta Rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru. ”Karena Gubernur sudah pernah ngomong secara lisan akan dibawa ke Menteri PUPR langsung, karena Gubernur ada akses di situ,” kata Walikota.
Tahun 2019 lalu ada kunjungan dan pertemuan dengan Kementerian PUPR di Pagaralam. ”Dan tahun 2020 ini akan secepatnya bertemu langsung ke Kementrian PUPR. Jadi Pemkot Pagaralam tergantung jadwal dari Gubernur. Pemerintah Kota Pagaralam mengikuti prosedur itu dan seluruh desain serta perencanaan seperti FS dan DED yang pernah dilelang itu sudah dipersiapkan semua,” tandas Alpian.
Laporan : Faisal
Editor/Posting : Imam Ghazali
