Kliksumatera.com MURATARA, DETAKNEWS.NET – Proyeksi kemampuan keuangan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada 2027 mengalami penyusutan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan daerah diperkirakan berkurang Rp88,35 miliar, sementara alokasi belanja daerah juga mengalami penyesuaian sebesar Rp70,13 miliar.
Gambaran kondisi fiskal tersebut mengemuka dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Kamis (12/11/2026), yang membahas sekaligus menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama. Pemerintah Kabupaten Muratara diwakili Wakil Bupati H. Junius Wahyudi, sedangkan DPRD diwakili Ketua DPRD Devi Arianto, Wakil Ketua I Eken Kasasi, dan Wakil Ketua II H. Jainal Abidin.
Dalam rangkaian rapat tersebut, pimpinan sidang menjelaskan bahwa persetujuan KUA dan PPAS merupakan hasil dari proses pembahasan yang melibatkan Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Mekanisme pembahasan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut mengatur kewajiban kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas hingga mencapai kesepakatan bersama.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp805 Miliar
Berdasarkan data perbandingan anggaran yang dipaparkan, pendapatan daerah Muratara pada 2026 tercatat mencapai Rp893.399.526.851. Namun, dalam rancangan anggaran 2027, target tersebut diproyeksikan menjadi Rp805.047.021.345.
Perbedaan kedua angka itu menunjukkan adanya pengurangan pendapatan sebesar Rp88.352.505.506 atau setara 9,89 persen.
Kondisi serupa terlihat pada komponen belanja daerah. Jika pada 2026 anggaran belanja mencapai Rp937.761.371.376,46, maka untuk 2027 direncanakan sebesar Rp867.627.852.665,62.
Artinya, terdapat penyesuaian belanja sebesar Rp70.133.518.710,84 atau sekitar 7,48 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Penurunan pada kedua komponen tersebut menjadi gambaran penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengelolaan keuangan, khususnya dalam menentukan program yang harus diprioritaskan berdasarkan kapasitas fiskal daerah.
Prioritas Pembangunan Jadi Perhatian
Melalui dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati, pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan kerangka awal penyusunan APBD 2027.
Ruang lingkup kesepakatan meliputi proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, pembagian plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah, program serta kegiatan, belanja daerah, hingga rencana pengeluaran pembiayaan.
Kesepakatan ini menjadi pijakan bagi tahapan pembahasan anggaran selanjutnya sebelum ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2027.
Dengan kondisi proyeksi pendapatan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, ketepatan menentukan skala prioritas menjadi salah satu aspek penting. Alokasi anggaran diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara proporsional.
Rapat paripurna dan penandatanganan nota kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk melanjutkan proses penganggaran 2027 melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
