Kliksumatera.com, ASAHAN- Pemerintah Kabupaten Asahan menjalani tahap akhir Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026 selama dua hari, 4-5 November 2026.
Penilaian dilakukan KPK RI bersama tim lintas kementerian dan lembaga, meliputi Kemendagri, Kementerian PANRB, Kemenkeu, BPKP, Ombudsman, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Penilaian ini bukan sekadar mengejar predikat. Ini merupakan komitmen Pemkab Asahan untuk membangun ekosistem pemerintahan berintegritas, agar nilai antikorupsi menjadi budaya yang melekat dalam birokrasi, pelayanan publik, pendidikan, hingga kehidupan sosial masyarakat.
Rangkaian dimulai dengan kunjungan lapangan. Tim KPK RI bersama rombongan mengunjungi DPMPTSP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SD Negeri 015921 Kedai Ledang, dan UPTD SMP Negeri 7 Kisaran. Kunjungan ini untuk melihat langsung implementasi kebijakan, program, dan indikator pencegahan korupsi di perangkat daerah dan unit pelayanan.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan rapat pleno klarifikasi dan konfirmasi di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (4/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan KPK RI, Kemendagri, Kementerian PANRB, Kemenkeu, BPKP, Ombudsman, Pemprov Sumut, Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah, para Asisten Setdakab, Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Kepala Bagian Setdakab, Camat se-Kabupaten Asahan, tokoh etnis, dan tamu undangan lainnya.
Kasatgas I Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, menjelaskan bahwa berdasarkan observasi selama 4-5 bulan, Asahan dinilai telah memenuhi 5 komponen dan 15 indikator penilaian. Namun tim tetap akan menguji bukti dukung yang disampaikan agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Ia mengungkapkan masih ada tantangan, khususnya kesinambungan antara kebijakan dan sosialisasi di tingkat OPD dengan implementasi di unit kerja di bawahnya. Ia mencontohkan sosialisasi pencegahan gratifikasi di Dinas Pendidikan yang belum sepenuhnya sampai ke satuan pendidikan. Ia pun mengimbau agar sosialisasi antikorupsi di sekolah terus ditingkatkan secara konsisten.
Hal serupa juga perlu diperkuat pada pelayanan Dukcapil dan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
Andhika menjelaskan, Program Ber-Aksi Tahun 2026 merupakan pengembangan dari Program Kabupaten/Kota Antikorupsi (KAK) sejak 2024. Program ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas melalui 5 komponen dan 15 indikator.
Lima komponen tersebut meliputi penguatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, dan penguatan kearifan lokal.
Asahan telah melalui observasi pada 10 Maret 2026, bimbingan teknis hybrid pada 19 Mei hingga 11 Juni 2026, serta enam kali monitoring dan pendampingan, terakhir pada 1 Oktober 2026.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dalam pemaparannya menyampaikan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui 5 komponen dan 15 indikator tersebut.
Pemkab Asahan memperkuat pencegahan korupsi melalui Whistleblowing System (WBS), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan perluasan kanal pengaduan melalui SP4N-LAPOR. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 85 laporan masuk melalui SP4N-LAPOR dan 62 laporan telah selesai ditindaklanjuti.
Nilai Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Asahan meningkat dari 38,20 pada 2025 menjadi 80,75 pada 2026, naik 42,55 poin berdasarkan evaluasi KPK.
Di sektor pelayanan publik, Pemkab Asahan mendorong digitalisasi dan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 23 tenant layanan. Selain itu, diterapkan larangan gratifikasi dan calo, perluasan akses layanan digital, transparansi informasi layanan, dan pembayaran nontunai untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan bebas korupsi.
Menutup pemaparannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada Tim Penilai KPK RI beserta seluruh kementerian, lembaga, dan pihak terkait atas arahan, masukan, dan rekomendasi selama pembinaan dan penilaian. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan.
Tim penilai berharap temuan dan hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan bagi Pemkab Asahan, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai antikorupsi diharapkan tidak hanya berhenti pada kebijakan dan sosialisasi, tetapi diwujudkan konsisten oleh seluruh perangkat daerah hingga unit pelayanan terdepan.
Melalui penilaian akhir ini, Pemkab Asahan diharapkan semakin memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas korupsi. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, diakhiri dengan foto bersama.
Laporan : Boy
Posting : Imam Gazali
