Oleh : Qomariah (Muslimah Peduli Generasi)
Bencana yang berulang dan menjadi langganan ini menegaskan lalai dan abainya penguasa dalam mengurus urusan rakyatnya, ini sekaligus membuktikan bahwa solusi teknis sudah tidak mampu menanggulangi mitigasi bencana alam.
Bahkan anggota BPBD Kabupaten Pandeglang bersama relawan dan Babinsa, menggunakan perahu untuk membantu warga melewati banjir di pagelaran, Pandeglang Banten.
Banjir yang disebabkan oleh luapan sungai Cilemer yang terjadi sejak Senin (2/12/2024) tersebut. merendam pemukiman warga setinggi 1- 2,5 meter. Akibatnya, akses jalan warga menjadi terbatas dan banyak 202 warga harus mengungsi di posko darurat, KumparanNews (Kamis,5/12/2024).
Musibah bencana alam terjadi di seluruh daerah diantaranya Pandeglang Banten. Akibatnya, menyebabkan akses jalan warga menjadi terbatas dan sebanyak 202 warga harus mengungsi di posko darurat.
Dengan adanya, berbagai musibah yang sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, bervariasi seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan angin kencang. Sehingga benar-benar menyebabkan berbagai hal yang dibenci, seperti robohnya rumah, rusaknya perabotan, bahkan sampai mencelakai anggota keluarga dan sebagainya.
Semestinya penguasa malu dan sadar diri dengan adanya julukan “banjir tahunan” atau “bencana alam langganan.” Hal itu menunjukkan sikap abai terhadap mitigasi bencana, apalagi untuk mengantisipasinya.
Bencana yang berulang dan menjadi langganan ini, menegaskan bahwa lalai dan abainya penguasa dalam mengurus rakyatnya. ini sekaligus membuktikan bahwa solusi teknis sudah tidak mampu menanggulangi bencana alam di manapun. Inilah buah dari penerapan sistem kapitalisme Neoliberal yang menyengsarakan rakyat. Sebab penguasanya tidak memiliki sensitivitas dan keinginan serius untuk mensolusi perihal bencana sejak dari akarnya. Bahkan, kita dapati banyak kebijakan penguasa yang justru menjadi penyebab munculnya bencana. hingga berpotensi mendatangkan bencana yang baru lagi.
Sudah semestinya penguasa kembali pada hakikat kekuasaan yang dimiliki dalam rangka mengurus urusan umat, yakni dengan menegakkan aturan Allah SWT dan meneladani Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW bersabda; “imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad).
Islam tidak anti terhadap pembangunan, sebab pembangunan dalam Islam juga mengandung visi ibadah dan berfungsi untuk urusan umat. yaitu, bahwa pembangunan harus bisa menunjang visi penghambaan kepada Allah SWT.
Hanya sistem kepemimpinan Islam satu-satunya yang mampu menyelesaikan problem bencana dengan solusi yang mendasar dan tuntas. Dimulai dari pondasi negara dan kepemimpinan yang lurus, yakni berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.
Oleh karena itu, sudah saatnya umat bersegera mewujudkan kepemimpinan Islam. Tentu dimulai dengan aktivitas dakwah pemikiran yang bertarget, memahamkan umat dengan aqidah dan hukum-hukum syara Dengan pemahaman yang benar dan komprehensif. Insya Allah. Wallahu a’lam bishawab.
