Kliksumatera.com, JAKARTA- Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) saat mendaftarkan gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) mengiginkan agar MK memeriksa bukti-bukti yang diajukan dengan baik. BW berharap MK dapat memperlihatkan kejujuran dan keadilan tidak hanya sekedar menjadi ‘mahkamah kalkulator’.
“MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif. Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik,” kata BW setelah mengajukan permohonan gugatan hasil pilpres ke MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).
Dalam pernyataannya BW bahkan menekankan agar MK memposisikan diri sebagai lembaga yang objektif dan tidak menjadi bagian dari rezim yang korup. Pernyataan BW ini sontak memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Mahkamah Konstitusi.
Juru Bicara MK, Fajar Laksono menjelaskan bahwa posisi MK adalah sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan undang-undang. Ia menegaskan MK akan menangani perkara sengketa Pilpres sesuai dengan aturan yang berlaku.
“MK lembaga peradilan (yang) tugasnya menegakkan hukum dan UU. Semua permohonan itu akan diperiksa. Fakta yang ada itu bagaimana, alat bukti, itu yang akan dipertimbangkan hakim dalam memutus,” ujar Fajar Laksono.
Lebih lanjut Fajar menjelaskan bahwa MK akan lebih dulu memeriksa permohonan gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga. Setiap dalil yang diajukan pihak pemohon akan dibuktikan. “Kita ikuti sidang ini. (Transparansi) pasti itu yang sangat dikedepankan,” katanya.
Sementara soal harapan BW agar MK tidak menjadi bagian dari rezim yang korup, ia mengaku tidak paham apa maksud BW. Meski begitu ia menegaskan bahwa MK tidak bisa diintervensi pemerintah.
“Apa maknanya saya tidak tahu. MK hanya menjalankan tugas dan tidak terkait politik ataupun diintervensi pemerintah,” tegas dia.
Heran, BW kok jadi ‘nyiyir’ begitu ya? Seharusnya ia paham bahwa MK merupakan lembaga negara pelaksana kekuasaan yudikatif yang merdeka dari intervensi eksekutif. Apalagi sampai menyebut MK sebagai mahkamah kalkulator.
BW seharusnya melontarkan narasi positif agar tidak memicu kesalah pahaman, mengingat situsi politik masih memanas seperti saat ini.
Sumber : Detikcom
Posting : Imam Ghazali
