Oleh : Hj. Padliyati Siregar ST
Lelang tender penggantian gorden di rumah dinas jabatan anggota DPR RI telah tuntas dengan dimenangi peserta lelang yang menawarkan harga Rp 43,5 miliar. Perusahaan itu adalah PT Bertiga Mitra Solusi yang beralamat di Tangerang, Banten.
Lelang itu diikuti oleh 49 peserta. Namun, hanya harga penawaran dari tiga peserta lelang yang bisa terlihat, termasuk PT Bertiga Mitra Solusi.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti perusahaan pemenang tender gorden DPR. MAKI heran lantaran perusahaan yang menang justru yang menyodorkan harga lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya. “Terus terang saja agak aneh jika pengumuman pemenang yang dijadikan pemenang adalah penawar tertinggi. Karena yang tidak memenuhi persyaratan itu sudah gugur di fase-fase sebelumnya, misalnya barangnya jelek, tidak dapat dukungan, atau tidak sesuai spesifikasi, itu nggak sampai dibuka penawaran,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (5/5).
Boyamin mengatakan proses tender harus berjalan kompetitif. Menurutnya, pemenang tender harusnya dipilih dari perusahaan yang menawarkan harga termurah dan memenuhi persyaratan. “Karena ini namanya tender harus kompetitif, maka dicari di pasaran yang banyak, maka nanti banyak perusahaan yang ikut tender, sehingga terjadi harga yang kompetitif. Kompetitif itu kan mestinya harga termurah yang memenuhi persyaratan. Nah, ini kok justru pemenang harga tertinggi. Ini agak sesuatu yang tidak lazim,” ujarnya.
Melihat ke belakang kenapa proyek ini diajukan dengan alasan sudah 13 tahun gorden rumah dinas DPR RI yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan, belum diganti. Sebanyak 505 rumah dinas tersebut dianggap memiliki gorden yang sudah tidak layak pakai sehingga DPR RI menyediakan anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk penggantiannya. Jika dihitung, satu rumah saja mendapat alokasi Rp 96 juta untuk satu set gorden.
Di tengah himpitan ekonomi yang membelit rakyat, tingkat kemiskinan semakin tinggi seharusnya anggota dewan lebih sensitif dan berempati kepada rakyat. Saat ini rakyat juga sedang kesusahan, banyak PHK terjadi, antre minyak goreng dimana-mana, juga solar, termasuk harga kebutuhan pokok yang naik.
Namun demikian, ini bukanlah proyek satu-satunya yang memperlihatkan hilangnya nurani para pejabat. Lihatlah proyek baju dinas, mobil dinas, dan seabrek fasilitas wah yang dialokasikan APBN untuk kenyamanan hidup para pejabat.
Proyek pengadaan barang dan jasa seperti ini memang rentan menjadi ladang para pejabat pemburu rente untuk mengerat uang rakyat. Jangan heran, inilah negeri demokrasi. Para pejabatnya sibuk memperkaya diri dan menyenangkan keluarga dan partainya. Tidak peduli meski rakyatnya mati, apalagi hidup dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi.
Tenti saja kecurigaan adanya korupsi makin pekat tercium saat banyak media menyambangi kantor pemenang tender tersebut. Didapati di sana, kantornya sepi dan tidak ada plang depannya. Situs perusahaan tersebut pun setelah diusut, baru dibuat dua bulan ke belakang.
Padahal, perusahaan PT Bertiga Mitra Solusi ini menyebutkan telah berdiri sejak 2014, lantas mengapa bisa baru buat situs dua bulan yang lalu? Sungguh aneh tetapi nyata, perusahaan yang seperti ini malah menang tender.
Selain itu, di tahap awal, perusahaan yang tidak sesuai kualifikasinya sudah gugur sehingga ketiga perusahaan yang dianggap layak sudah teruji kualitasnya. Namun, mengapa dari ketiga perusahaan tersebut justru penawar dengan harga tertinggi malah yang memenangkan tender?
Tentu saja pemberantasan korupsi dalam sistem demokrasi bagai mencincang air. Betapa tidak, hal tersebut akan sia-sia dilakukan. Sesungguhnya, demokrasilah yang menyuburkan korupsi.Semua atas kepentingan rakyat padahal sejatinya rakyatlah yang menjadi korban bancakan para pejabat negara.
Perspektif Islam
Jika sebagian besar pemikir enggan melihat sistem lain sebagai alternatif pemberantasan korupsi, Islam sesungguhnya memiliki perspektif unik. Bahkan, tidak sedikit yang kerap mengambil sistem kepemimpinan Islam sebagai contoh model kepemimpinan bebas korupsi.
Hanya saja, contohnya masih sebatas memaparkan sosok, bukan sistem. Padahal jelas, pemimpin bertakwa lahir dari sistem yang menyandarkan seluruh aktivitas di bawah pengawasan Sang Khalik. Inilah yang Islam ajarkan.
Ketakwaan individu adalah perkara penting. Dalam sistem sekuler yang menafikan pengawasan Allah, tidak sulit bagi pejabat mengambil harta yang bukan haknya. Ini sebab ia tidak menyertakan pemahaman mengenai adanya hubungan aktivitas manusia dengan pengawasan Allah atas manusia dalam aktivitasnya.
Di sisi lain, masyarakat dalam sistem pemerintahan Islam memiliki kesadaran pentingnya saling mengingatkan dalam perkara takwa sebagai implementasi amar makruf nahi mungkar. Mereka akan turut mengawasi kinerja para pejabat atas dasar keimanan semata.
Tidak kalah penting, penerapan sanksi oleh negara. Nyaris satu dekade negeri ini berjuang memberantas korupsi, tetapi diskusi mengenai sanksi bagi koruptor tetap saja kabur. Menguar dalam ruang-ruang diskusi tanpa kesimpulan.
Masyarakat jadi apatis, sementara korupsi kian menggurita. Padahal, berbagai kasus mega korupsi telah merugikan negara dalam jumlah besar. Bahkan, dalam kasus korupsi di Kementerian Pertahanan ini melibatkan warga negara asing.
Celah ini secara kasatmata menunjukkan rapuhnya sistem keamanan negeri ini. Padahal, pertahanan keamanan memiliki peran krusial dalam menjaga kedaulatan satu negeri.
Sanksi haruslah berefek jera, bukan semata menyediakan hotel prodeo yang menawarkan fasilitas mewah.
Dalam Islam, sanksi bagi koruptor dapat berupa penyitaan harta sebagaimana Umar bin Khaththab ra. yang pernah menyita harta Abu Sufyan. Selain itu sanksi penjara sesuai keputusan hakim, publikasi atas tindak korupsi, stigmatisasi, cambuk hingga hukuman mati.
Inilah garis-garis besar pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Islam. Konsep-konsep Islam bukan sekadar wacana, sebab telah terbukti dalam rentang sejarah peradaban Islam. Kisah-kisah yang kerap kita baca bahkan menjadi role model yang tertulis dalam jurnal dan manuskrip ilmiah lainnya.
Tersisa kerendahan hati untuk mendiskusikan Islam sebagai sistem pemerintahan dalam mimbar-mimbar diskusi sebagai langkah konkret untuk menemukan solusi mewujudkan negara bebas korupsi. ***
