Oleh : Ummu Anggun
Petani enggan menjual beras produksinya ke Perum Bulog karena harga di pasar jauh lebih tinggi dibandingkan harga beli yang ditetapkan BUMN tersebut sebesar Rp 9.700 per kg. Akibatnya, Bulog kesulitan untuk menambah cadangan beras pemerintah atau CBP yang semakin menipis.
Ketua Umum Perkumpulan Penggiling Padi dan Pengusaha Beras atau Perpadi, Sutarto Alimoeso, menuturkan petani saat ini lebih memilih untuk menyimpan berasnya atau menjualnya langsung di sawah dibandingkan dengan menjual berasnya ke Perum Bulog. “Sekarang petani juga lebih memilih untuk menyimpan. Menyimpan untuk apa? Untuk dijual misalnya saat menjelang lebaran, atau menjelang panen kedua. Umumnya petani sekarang menjual di sawah,” ujar Sutarto kepada Katadata.co.id, pada Senin (22/11).
Harga beras melambung. Menurut Sutarto, pemerintah harus cermat untuk memutuskan kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual. Seharusnya, pemerintah membeli CBP saat produksi beras berlebih. Sebaliknya, pemerintah bisa menjual beras pada saat produksinya kurang. Dengan demikian, harga beras dapat stabil dan tidak terjadi kenaikan. “Pada saat produksi lebih, kemungkinan bisa jatuh harga. Harganya murah. Itulah yang harus diselamatkan dan sekaligus untuk memupuk cadangan. Nah pada saat produksinya kurang harganya pasti menjadi lebih mahal,” ujar Sutarto.
Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga beras kualitas super I secara nasional, Senin (21/11) mencapai Rp 13.650 per kg. Harga beras kualitas medium I mencapai Rp 12.350 per kg, dan beras kualitas bawah I mencapai Rp 11.200 per kg. Sedangkan untuk rata-rata harga beras termahal jatuh kepada Kalimantan Tengah mencapai Rp 15.700 per kg. Serta untuk rata-rata harga beras termurah jatuh kepada Sulawesi Barat Rp 9.900 per kg.
Cadangan Bulog Menipis
Cadangan beras pemerintah atau CBP di gudang Bulog saat ini hanya 651 ribu ton, jauh di bawah cadangan ideal sebesar 1,2 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyarankan cara lain untuk meningkatkan CBP yaitu dengan impor. Pria yang kerap disapa Buwas tersebut mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi stok CBP yang menipis. Dengan demikian, Bulog bisa menjalankan tugasnya dalam pengendalian ketersediaan dan harga pangan. “Karena kalau kita terlambat, di satu sisi kita sudah tahu tidak mungkin dalam waktu dekat bisa menyerap dalam jumlah besar. Karena barangnya selain tidak ada, harganya juga tidak memungkinkan,” kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (16/11), seperti dikutip dari Antara. Pada 2021, volume impor beras Indonesia mencapai 407,74 ribu ton. Angka tersebut tumbuh 14,44% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, beras yang diimpor tersebut merupakan jenis khusus.
Bulog kekurangan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sehingga mengusulkan untuk impor. Impor ‘perlu’ dilakukan karena penyerapan beras oleh Bulog rendah. Padahal impor inilah yang akan membuka keran mulus bagi para kaum kapitalis, dan bagi mereka yang berkolaborasi dengan kartel besar.
Rencana impor beras juga menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, salah satunya dari anggota DPR komisi 4 Haerudin mengingatkan untuk tidak gegabah impor karena ada nasib petani yang dipertaruhkan, karena impor bisa menurunkan harga beras petani lokal dan membuat keuntungan berkurang.
Peneliti Center For Indonesia Policy Studies(CIPS) Hasran mengatakan impor perlu mempertimbangkan berbagai hal mulai dari ketersediaan beras yang tidak mencukupi sampai waktu panen atau harga beras yang mengalami peningkatan di pasar tradisional maupun supermarket.
Tapi inilah wajah buruk kapitalis, berdalih demi menjaga ketersediaan pangan agar tetap tercukupi akhirnya imporpun menjadi pilihan dan lagi lagi petani yang menjadi korban,padahal di balik impor ini ada banyak cukong yang di untungkan.
Persoalan ini menunjukkan adanya kegagalan perencanaan penyerapan beras cadangan dan buruknya koordinasi berbagai pihak terkait. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan pangan yang bersifat kapitalistik sehingga tidak berpihak pada petani seperti naiknya harga pupuk, yang membuat produksi berkurang .
Inilah wujud kegagalan negara dalam mewujudkan pengelolaan pangan yang handal bagi rakyatnya.
Berbeda ketika sistem Islam di terapkan,tugas negara adalah menjamin semua kebutuhan pokok rakyat terpenuhi, negara akan memperhatikan para petani lokal karena merekalah penentu proyek kedaulatan pangan, negara dalam Islam (khilafah) akan menjamin ketersediaan pangan, peningkatan produksi dan pendistribusian yang adil, dan semua itu dilakukan oleh negara. Seperti sabda Rasulullah SAW “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya)dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad).
Islam memiliki sistem pengelolaan yang terbaik, yang akan menjamin ketersediaan cadangan pangan oleh negara dan melindungi petani beras sehingga dapat berproduksi optimal dan hanya kembali kepada pengaturan islamlah kesejahteraan rakyat akan terwujud.
Wallahu A’lam bisshowab
