* Malah Diduga Menimbulkan Bencana Alam dan Serangan Harimau di 3 Wilayah
Kliksumatera.com, PAGARALAM – Ironis! Program Pemerintah Pusat melalui PT Supreme Energy yang terletak di Desa Rantau Dadap Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung yang bertujuan membangun pembangkit listrik tenaga geothermal (panas bumi) hingga kini belum berhasil juga. Padahal masa operasional PT tersebut sudah berlangsung 12 tahun. Parahnya lagi, garapan PT yang telah membabat ratusan hutan lindung kini berdampak buruk berupa musibah alam dan terganggunya ekosistem hewan buas.
Pantauan Kliksumatera.com di lapangan, hingga saat ini di lokasi atau sepanjang hallam tidak ditemukan tiang atau pancang aliran listrik PT. Supreme energy yang infonya bakal dijual ke PLN untuk kepentingan masyarakat karena kebanyakan masyarakat setempat menggunakan listrik tenaga surya.
Padahal, pihak yang dipercayai Pemerintah Pusat dalam Hal ini PT. Supreme Energy dalam mengembangkan Produksi Listrik Panas Bumi itu sudah sejak 2008 lalu. Tapi hingga kini atau sudah 12 tahun, rencana pembangkit listrik panas bumi (geothermal) belum juga ada hasilnya.
Karenanya, Rabu (22/1/2020), Tim Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat dipimpin Fitrizal Hormuzi, ST dan Camat Kota Agung Marsi SE MM pun melakukan kunjungan ke PT. Supreme Energy.
Dan Supervisor Manager Frangki secara sadar menyampaikan memaparkan bahwa PT Supreme diduga telah merusak hutan lindung dan menyalahi Surat izin Menteri Kehutanan untuk menghasilkan geothermal (Gas Panas Bumi). Dampak eksplorasi dan eksploitasi hutan lindung telah terlihat di tiga daerah yaitu Muara Enim, Lahat, dan Pagaralam berupa banjir bandang dan serangan harimau.
Frangky yang saat itu didampingi Gurila Tan alias Guril juga menyampaikan, ada sejumlah kendala dan permasalahan utamanya yaitu tentang pembebasan lahan yang belum selesai karena masyarakat pemilik lahan meminta harga jual yang tinggi. ”Faktor inilah yang menghambat belum adanya hasil walau sudah sejak 2008 beroperasi, walaupun hingga saat ini sudah ada 12 sumur yang sudah dibor namun tidak semuanya menghasilkan uap atau panas bumi,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Lahat Fitrizal Hormuzi ST menyatakan akan menindaklanjutinya. ”Selama ini, PT. Supreme Energy dengan DPRD Lahat sangat jarang berkomunikasi. Karena itu, masalah ini akan kita tindaklanjuti,” tandas Fitrizal.
Laporan : Faisal/Idham/Novita
Editor/Posting : Imam Ghazali
