Oleh : Rita Hartati, S.Hum (Aktivis Muslimah Peduli Generasi Palembang)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan ada berbagai pihak yang tidak menginginkan adanya PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta.
“Ada berbagai kalangan yang tidak menginginkan adanya pengetatan (PSBB). Yang menginginkan (PSBB) transisi jalan terus tapi pengawasannya ditingkatkan,” kata Anies dalam wawancara dalam video Youtube yang diunggah pada Rabu (16/9/2020). Liputan6. Com. -Jakarta.
PSBB yang sudah direncanakan sebelumnya, sudah dimulai sejak 14 sep 2020 kemarin, memang mengundang banyak penolakan.
Terutama dari Menteri Sosial Juliari P. Batubara, menyatakan akan muncul bantuan kebutuhan penanganan terhadapa masyarakat yang terdampak dalam bentuk bantuan sosial yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
Juga disampaikan oleh Guburnur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan pihaknya akan memberlakukan skenario khusus dalam mengantisipasi lonjakan kasus baru yaitu dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro. Sehingga hal – hal yang perlu dilakukan dengan melakukan isolasi secara terbatas.
Ada hal yang juga lebih mengejutkan atas penolakan PSBB di Dki Jakarta, yaitu datang dari seorang konglomerat pemilik Djarum Group dan BCA Budi Hartato. Beliau mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, dalam surat itu beliau menginginkan untuk memberikan masukan terkait rencana PSBB.
Berdasarkan postingan, akun Instagram Peter F. Gontha, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, menyebutkan bahwa orang terkaya di Indonesia itu mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi bulan ini. “Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September 2020,” demikian tulis @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu (12/9/2020). Solopos.com,
Berbagai fakta tertampang nyata yang menimpa negeri ini, terlebih lagi ketika wabah covid-19 menyebar luas di negeri ini. Dampak pelik yang tak bisa dihindari dari wabah Covid-19, dan belum bisa terselesaikan. Di antaranya:
Pertama, problem pandemi yang menunjukkan grafik angka penularan makin tinggi, bahkan belum mencampai puncaknya. Tercatat pertanggal 14 Sep 2020 total kasus terkonfirmasi sebesar 221.523 kasus positif dan 8.814 meninggal dunia dengan peningkatan kasus harian mencapai 3.141 di seluruh Indonesia.
Selain itu persoalan penuhnya rumah sakit Covid di beberapa daerah sebab persentase ruang yang terpakai telah penuh. Banyaknya kematian dokter dan tenaga medis yang terus bertambah, bahakan menjadi peringkat ketiga di seluruh dunia tercatat september 2020 ada 111 orang dokter yang meninggal dunia.
Kedua kemiskinan meningkat tajam, dampak pandemi menyumbang angka kemiskinana dari 1.603 juta orang pada tahun 2019, menjadi 26.403 juta orang pada maret 2020. Bahkan bank Dunia memprediksi dampak pandemi dapat mendorong 71 juta orang ke jurang kemiskinan ekstrim.
Ketiga, gelombang PHK yang semakin dahsyat. Kementerian ketenagakerjaan mencatat, hingga 31 juli 2020 jumlah pekerja yang terkena PHK maupun di rumahkan mencapai 3, 5 juta lebih.
Keempat, problem pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan jarak jauh PJJ, juga berdampak pada rakyat. Mulai dari kesulitan alat untuk melangsungkan belajar mengajar, akses internet yang susah dijangkau dan upaya membeli koata karena terbatasnya biaya.
Berbagai persoalan di atas merupakan dampak dari ketidakmampuan negara menyelesaikan masalah pandemi ini. Walaupun sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah, namun terkesan kebijakan yang dilajukan setengah hati karena lambannya penanganan Covid-19 ini. Dan sikap berlepas tangannya pemerintah dari tanggung jawab atas hajat hidup rakyatnya.
Terbukti tidak langsung diambilnya tindakan karantina nasioanal pada saat virus Covid- 19 menyebar dari negara asalnya, yang ada pemerintah malah mengambil kebijakan yang ngawur sehingga Covid-19 ini makin lama makin menyebar.
Tak hanya itu kebijakan PSBB yang mulai diberlakukan di beberapa daerah, namun malah diganti dengan kebijakan new normalife yang justru mengancam keselamatan jiwa rakyat, karena bertambahnya closte baru penyebatan virus.
Kenapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu mengalami kegagalan dan bahkan dampak yang bertambah parah. Tidak lain, karena kebijakan yang berlaku hanya memikirkan untung dan rugi sebagaimana watak dari sistem kapitalis liberal yang diadopsi oleh negeri ini.
Tak heran ketika Gubernur DKI Jakarta Anie Baswedan hendak mengambil kebijakan PSBB, ada saja pejabat dan konglomerat yang merasa keberatan. Karena mereka menilai bahwa kebijakan ini justru akan mengancam perekonomian mereka sebagai kapital, selain itu juga negara harus mengeluarkan biasa operasional yang besar untuk menunjang kebijakan PSBB ini.
Inilah sistem kapitalis liberal yang memiliki landasan kemanfaatan dan materialistis. Sehingga setiap kebijakan negara hanya untuk kepentingan segelintir kapital sebagai penyokong kekuasaan dan jabatan mereka. Bahkan tak sedikit kebijakan yang mempertaruhkan nyawa rakyatnya, termasuk kebijakan dalam penanganan Covid-19 ini.
Sungguh berbeda dengan kebijakan yang diambil dalam sistem Islam. Dalam negara khilafah pemimpin atau kholifah adalah sebagai ra’yun yang bertugas mengurusi seluruh urusan rakyatnya. Termasuk urusan dalam hal pemenuhan kebutuhan hajat hidup seperti pangan, sandang dan papan. Baik di masa negara dalam keadaan normal ataupun negara sedang menghadapi masalah pandemi.
Negara juga menjamin kebutuhan keamanan, pendidikan dan kesehatan. Termasuk keamanan dari ancan luar dari dalam negeri, juga termasuk keamanan dari ancaman wabah.
Maka ketika adanya wabah yang akan mengancam negara, khalifah akan mengambil upaya untuk menyelamatkan rakyatnya tanpa memperhitungkan masalah untung dan rugi.
Karena jabatan seorang kholifah merupakan amanah yang akan dipertanggung kawabkan nanti di hadapan Allah SWT atas kepemimpinannya. Maka menyelamatkan nyawa rakyat itu adalah hal yang paling utama di atas ekonomi atau manfaat lainnya
Dalam hal penanganan wabah, maka kebijakan yang diambil khalifah sebagai solusi sangat cepat dan tepat, di antaranya:
1. Negara akan mengambil tindakan penguncian wilayah atau karantina wilayah sehingga tidak terjadinya penyebaran virius, dari negara asal.
Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan berada dekat wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini:
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا
Artinya: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)
2. Memastikan suplay kebutuhan vital pada wilayah yang terkena isolasi jika pusat penyakit ada di wilayah khilafah.
Seluruh Kebutuhan makanan dan pakaian akan dijamin oleh negara, agar rakyat yang terisolasi lebih fokus pada penyembuhan dan pulihan.
3. Menjamin pengobatan, alat – alat medis, dan para dokter yang berkualitas untuk menangani masyarkat yang tertular di wilayah isoalasi.
4. Negara akan Membiayai pembangunan rumah sakit untuk menampung pasien yang tertular. Dan membangun kantor riset penelitian virus dalam upaya menemukan vaksin pengobatan virus dan akan di bagikan kepada seluruh masyarakat tertular dengan cuma-cuma.
5. Memberikan jaminan kebutuhan pangan, sandang dan papan kepada seluruh para tim medis, dokter dan para ahli kesehatan. Serta menjamin kelengkapan peralatan sebagai perlindungam diri.
6. Menjaminan kubutuhan dan biaya aktivitas edukasi dan promosi hidup sehat kepada masyarakat yang berada di luar wilayah isolasi.
Serta mendapatkan informasi yang jelas dari hulu sampai ke hilir tentang perkembangan dan pencegahan virus terebut.
7. Tidak membatasi aktivitas apa saja bagi masyarakat yang ada di luar daerah isolasi, termasuk kegiatan ekonomi seperti bidang traspirtasi, perkantoran, pendidikan, rumah sakit, perdagang, pariwisata dan lain lain. Sehingga perekonomian masyarakat di luar isolasi tetap terdorong dan berjalan, sehingga tidak terjadinya krisis di masa pandemi.
Tentunya solusi yang ditawarkan Islam ini akan sangat membantu penyelesaikan masalah yang makin komplit di alami oleh hampir seluruh dunia saat ini.
Tentunya solusi ini tidak bisa diterapkan dalam sistem kapitalis liberal saat ini, melainkan hanya dengan mengambil Islam secara kaffah sebagai aturan hidup. Baik masalah individu masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Qs al Baqarah 208.
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
” Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” ***
Wallahualam….
