Kliksumatera.com, LAHAT- Manager PT Supreme Frengki mengatakan, para pekerja lokal yang dipekerjakan berasal dari 40 % Kota Agung (Desa Kota- Agung, Sukarami, Lawang Agung, Desa Tunggul Bute, dan Desa Karang Endah), 40 % SDL dan 20 % Dempo Selatan. Namun hal itu menuai polemik, sebab diduga tak sesuai praktiknya di lapangan.
Polemik berawal saat ada 4 warga Desa Sukarami yakni Yayan Cs melamar tapi tidak diterima bekerja di PT Supreme tersebut. Sehingga warga melakukan pemortalan dan aksi demo sebagai bentuk protes mereka.
Lalu dilakukan mediasi Selasa (8/12/2020). Mediasi dilakukan di Ruang Camat Kota Agung Marsi SE MM. Selain Camat, juga hadir Pihak PT Supreme dan warga. Saat itu Frengki selaku pihak dari PT Supreme Rantau Dedap melalui Humas Hadi membeberkan bahwa menurutnya 3 poin penting yang harus dipedomani dalam perekrutan tenaga kerja yaitu:
1. Mekanisme perekrutan (PT Supreme berusaha adil dengan adanya Komite berasal dari Kades yang menyerap aspirasi dan yang butuh penjelasan dari masyarakat yang butuh pekerjaaan.
2. Sesuai Kouta komite hanya mengatur saja. Perusahan berhak menentukan
3. Apapun permasalahannya harus dimusyawarahkan dan mufakat.
Terkait hal itu, warga Sukarami yakni Sangkut memohon kepada Forkomincam untuk melihat perbandingan antara pekerja lokal dan dari luar. ”Sehingga dapat mengecek langsung kebenaran dari ucapan Pak Frengki,” tegas Sangkut.
Sementara itu Yayan warga yang sama menegaskan, adanya demo dan pemortalan dari rekan-rekannya merupakan wujud ketidakpuasan dengan transparasi dari PT Supreme. ”Tapi saat itu kami dimediasi ke Polsek Kota Agung dan tidak mendapatkan hasil yang jelas,” tegas Yayan seraya minta dia bersama rekannya dapat diterima bekerja di PT Supreme sebagaimana kebijakan perusahaan yang telah disampaikan.
Turut hadir pada Mediasi ini dihadiri Forkomincam Kecamatan Kota Agung, Kanit Sosbud Polres Lahat Aipda Jhonie SAg, Pjs Kades Sukarami Bujang, dan PJS Kades Tunggul Bute Kasrun.
Laporan : Kerbay Mulak
Editor/Posting : Imam Ghazali
