DPRD Prov Sumsel Rapat Paripurna LVI (56)
Kliksumatera.com, PALEMBANG,- DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna ke LVI (56) dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (APBD) Provinsi Sumse Tahun Anggaran (TA) 2023 di Ruang Rapat Lantai III Gedung DPRD Prov. Sumsel, Senin (26/9/2022).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan HM Giri Ramandha N Kiemas dan anggota DPRD Sumsel lainnya. dimana telah disampaikan sebelumnya Rancangan APBD, Kamis (22/9/2022).
Hadir Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H Mawardi Yahya mewakili Gubernur Sumsel H Herman Deru, Sekda Sumsel SA Supriono , kepala OPD dan dinas serta para undangan.
9 Fraksi di DPRD Sumsel melalui juru bicaranya secara bergantian membacakan pandangan umum fraksi. Dimulai dengan Fraksi Partai Golkar R Sangkut, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Ike Mayasari, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Solehan Ismail , Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Tamtama Tanjung, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Nurhilya, Fraksi Partai Nasdem Yeni Erlita, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Firdaus, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Abusari, Fraksi Hanura Perindo melalui juru bicaranya Firdaus Ishak.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar R Sangkut dalam paparannya menyebutkan fraksinya mendorong Pemerintah Provinsi Sumsel agar dapat memaksimalkan anggaran yang ada dalam rangka mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur. “APBD tahun ini merupakan tahun keempat. Untuk itu kami ingatkan agar pada sisa tahun ini anggaran benar-benar dialokasikan sebagai mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya.
Maka dari itu, dalam upaya mencapai visi misi tersebut, lanjut Ersangkut, diperlukan langkah strategis, inovasi dan penyusunan program yang tidak hanya menjiplak (copy paste) dari program sebelumnya. “Dalam mencapai visi misi tersebut, Fraksi Golkar kembali mengingatkan agar OPD di Pemerintah Provinsi Sumsel harus memiliki langkah strategis, inovasi dan menyusun program bukan hanya copy paste dari program tahun sebelumnya saja,” katanya.
Ersangkut berharap, melalui pandangan dan saran tersebut, ke depannya dapat memberikan manfaat Pemerintah Provinsi Sumsel dalam pengambilan keputusan dalam penetapan aturan. “Kami harapkan pandangan umum ini bisa menjadi masukan dan dorongan terhadap Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menjalankan tanggungjawab dengan baik,” katanya.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Tamtama Tanjung menilai ke depan perlu diperhatikan terobosan baru untuk peningkatan iklim investasi dan bentuk- bentuk usaha di daerah, serta pengembangan ekspor.
Selain itu untuk peningkatan PAD perlu digali sumber sumber baru, seperti sumber dari Terminal khusus Pelabuhan, selain yang sudah ada yaitu berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang muaranya akan meningkatkan Pendapatan Daerah.
Mengenai Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pihaknya menilai seharusnya dapat memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, serta meningkatkan daya saing masyarakat dan daerah yang difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan atau jaring pengaman sosial, dan infrastruktur, sehingga mobilitas, konektivitas dan produktivitas masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik. “Sejauh manakah Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengakomodir hal-hal tersebut?” ujarnya.
Terkait Program Kegiatan, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan Anggaran dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton, dan tetap anusipatif, responsif serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan pemulihan perekonomian masyarakat. Artinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui OPD-OPD terkait harus mampu membuat program yang menyentuh langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Pemerintah Provinsi Sumatera di masa-masa sulit pemulihan perekonomian saat ini.
Fraksi PDIP Ike Mayasari, SH, Mh, katakan semangat dan percaya membangun NKRI serta membantu mendukung program pemerintah pusat.
Fraksi Gerindra Drs. H. Solehan Ismail utarakan bahwa total APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.744.536.321.400 terjadi kenaikan 1,22 % dari tahun 2022.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono dan para Kepala OPD Prov. Sumsel. Rapat paripurna dilanjutkan pekan depan , Kamis (29/9) dengan agenda jawaban dari Gubernur Sumsel. (ADV/ Reza)
